Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud. ......Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015.

Abstrak :
Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi. ......The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution.

Abstrak :
Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan permasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian dan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransian dan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutan izin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum ada kepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggung merupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukan pemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkan dari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melalui pembentukan undang-undang. ......This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1 What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation of a law.