Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi. ......This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies."

"

Asuransi Hospital and Surgical Care Premier merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan pertanggungan atas biaya-biaya pelayanan kesehatan pendonor organ. Skripsi ini membahas mengenai (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ di Indonesia; (2) risiko yang timbul bagi pendonor dan bisa atau tidaknya risiko tersebut diasuransikan resipien; (3) cukup atau tidaknya polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ menitikberat pada tujuan kemanusiaannya; (2) dapat timbul risiko kesehatan, psikologis dan finansial bagi pendonor, risiko finansial sebagian dapat diasuransikan resipien atas dasar hubungan keluarga dan hubungan pengaturan; (3) polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier tidak cukup untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penulis menyarankan segera membentuk Komite Transplantasi Nasional; Membuat asuransi tambahan khusus transplantasi dan donor organ; dan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan menjadi pendonor organ.

---

Hospital and Surgical Care Premier Insurance is an insurance product offered by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia that covers the medical expenses needed by an organ donor. This thesis discusses (1) how the law regulates the practice of organ transplantation and organ donors in Indonesia; (2) the risks of being an organ donor, and whether or not those risks can be insured by the organ recipient; (3) whether or not the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. This thesis uses normative juridical approach. The result of this thesis shows (1) the law in Indonesia regarding the practice of organ transplantation and organ donors puts forward the humanitarian purpose of it; (2) an organ donors’ health, psychological state, and finances are at risk, and only some of those risks can be insured by the recipient; (3) the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is not enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. The author advises that Indonesia’s government to establish a National Transplant Committee; to make an insurance policy made specifically to cover organ transplantation and organ donors; for the people to consider being organ donors.

"

"Kerja sama pemasaran produk asuransi merupakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB), dimana pengaturan mengenai penyelenggaraan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce dapat ditemukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran produk asuransi antara perusahaan asuransi dengan BUSB, terdapat batasan-batasan yang wajib dipatuhi oleh para pihak agar kegiatan yang dijalankan menjadi sah di hadapan hukum. Namun, praktiknya terdapat e-commerce yang diduga melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi berbeda dari ketentuan dalam peraturan tersebut, yakni terdapat e-commerce yang memberikan penjelasan mengenai syarat serta ketentuan dari produk asuransi yang dipasarkannya, padahal peraturan mengamanatkan bahwa badan usaha selain bank tidak dapat memberikan penjelasan maupun ketentuan produk asuransi dalam melaksanakan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana konsep pengikatan perjanjian asuransi dalam penyelenggaraan asuransi melalui e-commerce dan bagaimana skema pemasaran produk asuransi melalui e-commerce serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan khusus terkait pemasaran produk asuransi melalui saluran pemasaran BUSB penyelenggara e-commerce, agar seluruh praktik pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BUSB dapat diatur dalam satu peraturan khusus yang memberikan pengaturan secara komprehensif, mengingat saat ini penggunaan internet khususnya e-commerce sebagai sarana pemasaran dan jual beli sangat meningkat.......Insurance product marketing cooperation is a collaboration that can be carried out by insurance companies with non-bank business entities (BUSB), where arrangements regarding the implementation of marketing insurance products through e-commerce can be found in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 19/SEOJK.05/2020 concerning Insurance Product Marketing Channels. In conducting business activities of marketing insurance products between insurance companies and BUSB, there are limitations that must be obeyed by the parties so that the activities executed become legal. However, in practice, there are e-commerce that are suspected of carrying out marketing activities for insurance products that differ from the provisions in the regulation, namely there is e-commerce that provides an explanation of the terms and conditions of the insurance products it markets, even though the regulations mandate that BUSB cannot provide explanation and provisions of insurance products in carrying out marketing of insurance products through e-commerce. This thesis will discuss the concept of binding insurance agreements in the implementation of insurance through e-commerce and the marketing scheme of insurance products through e-commerce and its legal protection for consumer. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to form special regulations regarding the marketing of insurance products through the marketing channel of BUSB for e-commerce providers, so that all marketing practices of insurance products accomplished by BUSB can be regulated in a special regulation that provides comprehensive arrangements, considering that currently the use of the internet, especially e-commerce, as a means of marketing and buying and selling is increasing."

"Skripsi ini akan membahas mengenai permasalahan (1) Pengaturan mengenai pemasaran produk asuransi melalui platform digital yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Selain Bank (“BUSB”), dalam contoh kasus yang dipakai aplikasi Gosure dan relevansinya dengan praktik yang berkembang saat ini pada berbagai platform dengan fokus pada platform digital Gosure (2) Hubungan hukum para pihak yang timbul ketika pemegang polis melakukan penutupan asuransi melalui platform digital dan tinjauan mengenai penerimaan premi yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi ketika platform tersebut bertindak sebagai BUSB. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasinya membagi 2 pengaturan untuk penyelenggaraan asuransi secara digital, yaitu diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi dalam rangka pemasaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 untuk Pialang Asuransi dalam rangka melakukan keperantaraan secara digital. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan, (1) perusahaan pialang asuransi digital dilarang masuk kedalam skema pemasaran produk asuransi mengingat ketentuan UU Perasuransian mendefinisikan bahwa perusahaan pialang asuransi berkedudukan mewakili kepentingan pemegang polis (2) Dalam hal perusahaan pialang asuransi digital menerima premi melalui skema pemasaran produk asuransi, premi tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pialang asuransi digital.......This thesis will discuss the issues of (1) Regulations regarding the marketing of insurance products through digital platforms categorized as Business Entities Other than Banks ("BUSB") and their relevance to current practices with a case study on the Gosure Digital platform (2) Legal relationships of the parties arising when policyholders close insurance through the Gosure digital platform and a review of the receipt of premiums received by insurance brokerage companies when the Platform acts as a BUSB. Currently, the Financial Services Authority through its regulations divides 2 arrangements for the implementation of digital insurance, which are regulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 30 of 2022 concerning Marketing Channels for Insurance Products in the context of marketing and Financial Services Authority Regulation Number 28 of 2022 for Insurance Brokers in the context of digital brokering. In this research, the method used is normative juridical using secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. Based on this, the author concludes, (1) insurance brokerage companies are prohibited from entering into insurance product marketing schemes considering that the provisions of the Insurance Law define that insurance brokerage companies have the position of representing the interests of policyholders (2) In the event that a digital insurance brokerage company receives a premium through an insurance product marketing scheme, the premium is the responsibility of the insurance broker."