Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsep Merantau mengacu pada konsep Migrasi Sirkuler, yaitu migrasi tidak tetap. Migrasi Sirkuler didefinisikan sebagai perginya penduduk keluar melewati batas administrasi desa asal pada waktu tertentu untuk mencari pekerjaan tanpa diikuti oleh perpindahan tempat tinggal. Merantau Masyarakat Dusun Cisayong identik dengan definisi migrasi sirkuler di atas. Merantau masyarakat Dusun Cisayong berkaitan erat dengan tradisi budaya orang Tasik. Tradisi turun temurun dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya. Seseorang perantau tidak saja akan menambah penghasilan, tetapi juga mendudukkan mereka pada strata yang terpandang. Kajian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penarik merantaunya masyarakat Dusun Cisayong. Penelitian difokuskan pada satu Dusun (Kampung) dari tiga Dusun yang ada di Desa Cisayong. Penelitian lapangan yang menjadi acuan tesis ini dilakukan di Dusun Cisayong Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Lama Penelitian 12 bulan (Februari 1994 - Februari 1995) dengan efektivitas waktu tinggal 12 minggu (satu minggu per bulan). Melalui Pendekatan partisipasi terlibat dan sensus di satu Rukun Tetangga, dapatlah disimpulkan lima faktor pendorong dan satu faktor penarik. Kelima faktor pendorong tersebut adalah faktor ekologis, faktor ekonomi dan demografi, faktor pendidikan, keresahan politik dan faktor sosial. Sementara faktor penariknya adalah daya tarik kota yang menjanjikan harapan memperoleh nafkah. Letak Dusun Cisayong secara ekologis mudah dicapai kendaraan umum roda empat ke dan dari daerah tujuan mendukung dorongan mereka untuk merantau. Sawah dan ladang yang menjadi tumpuan utama nafkah keluarga di desa makin menciut baik karena perubahan penggunaan untuk non pertanian maupun pertambahan jumlah penduduk, mendorong penduduk Dusun Cisayong untuk merantau. Terbatasnya sarana pendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke luar desa. Keresahan politik akibat pemberontakan DI/TII ditahun lima puluhan sampai tahun tujuh puluhan membawa pengaruh terhadap penduduk untuk merantau (perantau pemula) yang kemudian kebiasaan ini diikuti pula oleh generasi selanjutnya kendati secara politik daerah mereka sudah aman. Kedudukan sosial yang berbeda antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang memiliki sawah dan tidak memiliki sawah, mendorong penduduk untuk merantau, dan kesiapan istri yang akan menggantikaii sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah selama ditinggal merantau, memperbesar semangat suami pergi merantau. Keberhasilan perantau secara material menarik perhatian calon-calon perantau. Kekayaan dalam bentuk rumah, sawah, kolam ikan dan ternak domba hasil usaha perantau di kota, dan informasi mudahnya mencari nafkah di kota menarik penduduk untuk merantau.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih. Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu. Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas. Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak. Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan. Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan. Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu. Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas.

Abstrak :
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina. Migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat setempat.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok, khususnya Kelurahan Pondok Cina. Oleh karena itu, dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang terjadinya perubahan pola kehidupan sosial masyarakat di lingkungan Kelurahan Pondok Cina yang tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang.

Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pondok Cina tersebut, diperlukan data yang didapat dari beberapa kasus. Untuk memperoleh data tersebut, maka dilakukan wawancara kepada beberapa penduduk, baik itu penduduk asli Pondok Cina yaitu Betawi, maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang pada umumnya datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian menetap di Kota Jakarta dan akhimya pindah ke wilayah Pondok Cina. Selain dari wawancara, penelitian ini juga mengambiI data melalui beberapa dokumentasi dan observasi.

Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina dibatasi pada perubahan sosial di lapangan pekerjaan, perubahan sosial pada kehidupan keluarga, dan perubahan sosial pada pola gaya hidup.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas Internal Audit melalui. pendekatan quality assurance sehingga dapat menentukan tingkat pemenuhannya atau ketaatannya terhadap standar profesi dan standar lainnya yang berlaku. Dalam penelitian termasuk menentukan tingkat ketaatan Internal Audit terhadap Anggaran Dasar Internal Audit, dan menampung harapan serta saran dari responden (Manajemen Senior, Pelanggan Audit, Direktur Internal Audit dan Auditor) guna meningkatkan kualitas Internal Audit. Standar profesi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah "Standard for the Professional Practice of Internal Auditing" yang disusun oleh the Institute of Internal Auditor, Amerika, dimana organisasi Internal Audit Indonesia berafiliasi. Standar memiliki 5 dimensi umum kualitas yaitu: Kemandirian (Independent), Keahlian Profesional (Professional Proficiency), Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work), Pelaksanaan Pekerjaan Audit (Performance of Audit Work), dan Manajemen Departemen Internal Audit (Management of the internal Auditing Department). Dalam aplikasinya standar dirinci lebih lanjut dalam 25 standar khusus (sub dimensi kualitas) yang menjadi ukuran kualitas Internal Audit yang diteliti. Populasi dalam penelitian inl sebanyak 147 orang karyawan dengan sampel sebanyak 81 karyawan yang dipilih berdasarkan pertimbangan (judment sampling) dan tehnik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode gabungan antara metode survey (dilakukan dengan memberikan pertanyaan penelitian kepada responden) dan analisis isi dokumen. Persepsi responden yang diperoleh melalui kuisioner dianalisis kedalam label frekwensi untuk menentukan apakah kualitas Internal Audit yang dievaluasi berdasarkan dimensi umum dan khusus tersebut "telah memenuhi" atau "tidak memenuhi" standar. Hasil evaluasi menunjukan bahwa: - Kualitas Internal Audit "telah memenuhi" standar dengan peringkat sepenuhnya memenuhi (fully complies)" - Internal audit telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar Internal Audit. - Responden memberikan masukan harapannya seperti: agar internal Audit bekerja sebagai konsultan, menjadi mitra manajemen, dan terus meningkatkan profesionalismenya guna meningkatkan kualitas Internal Audit dan Auditor.

Abstrak :
ABSTRAK Satuan Pengawasan Interen (SPI) sebagai salah satu unsur sistem pengendalian manajemen menghasilkan keluaran berupa temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Apabila produktivitasnya tinggi, maka akan mempunyai dampak terhadap perbaikan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Tingkat produktivitas tersebut ditentukan oleh efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan masukan, dimana efektivitas pencapaian basil pemeriksaan berfokus pada sasaran atau tujuan pemeriksaan serta tingkat penggunaan hasil pemeriksaan oleh manajemen penasahaan. Sedangkan efisiensi penggunaan masukan ditentukan oleh tingkat penggunaan hari pemeriksaan dan biaya pemeriksaan serta komponen lainnya. Hasil pengukuran produktivitas tahun 1994/95 sd.1997/98 dengan menggunakan matriks tujuan menunjukkan adanya perubahan produktivitas sebesar 216,83% pada tahun 1996197, dan sebesar 50,24% pada tahun 1997198. Dari hasil analisa permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat dan tehnik bertanya mengapa beberapa kali, dapat dikemukakan rencana perbaikan produktivitas sebagai berikut: mengkaji ulang jumlah objek pemeriksaan dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab SPI Pusat sehingga realisasi pemeriksaan akan meningkat; implementasi prinsip-prinsip pemeriksaan dituangkan dalam rencana induk pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat terlaksana dengan baik; melakukan penilaian basil kerja pegawai secara konsisten berdasarkan kriteria yang baru ditetapkan yaitu RPSK (Rangkuman Penilaian Sasaran Kerja) sehingga pembinaan atau kaderisasi di lingkungan SPI terlaksana dengan balk; pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direksi secara berkala sehingga mendorong pimpinan objek yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut tepat waktu terhadap temuan basil pemeriksaan.

---

ABSTRACT Internal Audit is the one of internal control system's element to provide things like fact finding and given to manager or president director in audit report type. If the productivity is high, it has an impact on internal control system. Productivity's level is indicated by result of achievement effectiveness and the use of input efficiency, where the investigation result of achievement effectiveness is making focus on investigation purpose and employing level of result investigation by manager; while the use of input efficiency is determined by the use of mandays; audit 's cost; and other components. Result of productivity's measuring by the objectives matrix showed that along period 1994/95 to 1997/98 has change of productivity as big as 21683% in 1996/97 and 50.24% in 1997/98. From set of problem analysis result was done by fishbone diagram and submit some questions repeatedly (five whys), it can suggested that improvement productivity planning are: review audit object and division auditor job arrangement, so audit activity will be mounting; implementation audit principles poured into audit planning, so the investigation can does correctly; to do fact evaluation consistently based on the new criteria that is ' RPSK' (Summary of Objectives Job's Evaluation), so regeneration in Internal Audit area does correctly; monitoring pull up internal audit's report to president director continuosly, so it motivated executive manager pulling up on time for fact finding.

Abstrak :
ABSTRAK


Penyelenggaraan transmigrasi sebagai salah satu program berskala nasional diarahkan dapat membantu memecahkan masalah ketimpangan distribusi penduduk khususnya antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Namun hingga saat ini program pemerintah yang mulai diselenggarakan tahun 1950 tersebut dirasakan belum sepenuhnya berhasil. Ketimpangan distribusi penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terus saja berlangsung. Beberapa hal yang menyebabkan keadaan tersebut terjadi antara lain adalah masih sedikitnya minat sebagian besar masyarakat untuk bertransmigrasi. Berbagai faktor yang berasal dari tingkatan individu, rumah tangga, dan komunitas, baik secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri mempengaruhi animo bertransmigrasi.

Melalui penelitian ini berusaha dipahami lebih mendalam berbagai faktor yang berpengaruh terhadap animo bertransmigrasi. Untuk itu diuji enam variabel yang diduga mempunyai pengaruh nyata terhadap animo bertransmigrasi. Keenam variabel tersebut diukur melalui proses survei pada calon transmigran yang siap berangkat ke daerah tujuan transmigrasi.

Dari pengujian dengan metode analisa regresi linier berganda, didapatkan hasil bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, dan semakin tinggi beban keluarga, serta semakin rendah pemilikan lahan, maka semakin tinggi animo bertransmigrasi. Sedangkan informasi dari saudara dan tokoh masyarakat lebih dipercaya dan kuat mendorong dibanding dari petugas pemerintah. Demikian pula semakin tinggi pendapatan keluarga dan semakin rendah kepadatan penduduk, maka semakin tinggi animo bertransmigrasi.

Mengacu hasil penelitian tersebut, beberapa kebijakan pokok yang perlu ditempuh oleh para perencana dan pelaksana program pembangunan adalah dengan menciptakan wilayah pengembangan ekonomi baru di daerah-daerah potensial di luar Pulau Jawa sebagai daya tarik, selain terus mendorong penduduk di daerah padat bersedia berpindah dan menetap di daerah pengembangan baru tersebut. Demikian pula pembukaan pemukiman transmigrasi harus diorientasikan pada pengembangan usaha yang berskala ekonomi tinggi. Implikasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menarik penduduk di daerah padat bersedia berpindah dan menetap di daerah pengembangan baru tersebut. Demikian pula pembukaan pemuuiman transmigrasi harus diorientasikan pada pengembangan usaha yang berskala ekonomi tinggi. Implikasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menarik penduduk di daerah padat dan berpendidikan relatif tinggi untuk bersedia bermigrasi ke daerah baru tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK DKI Jakarta yang dikenal sebagai ibukota negara, sekaligus sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, selalu mendapat tempat di mata penduduk Indonesia sebagai tempat untuk meningkatkan taraf hidup. Maka tidak heran jika angka migrasi masuk ke DKI Jakarta selama ini terbilang tinggi. Namun sejak tahun 1990, tingginya angka migrasi masuk ke DKI Jakarta ternyata diikuti juga oleh lebih tingginya angka migrasi keluar dari DKI Jakarta. Hal yang sama terlihat pula dari data SUPAS 1995 yang menunjukkan lebih tingginya angka migrasi keluar daripada yang masuk. Selama kurun waktu 1990-1995, jumlah migran risen masuk ke DKI Jakarta mencapai 595.542 orang, dan jumlah migran risen keluar dari DKI Jakarta mencapai 823.045 orang. Kajian mengenai perilaku migran yang keluar maupun yang masuk dari dan ke DKI Jakarta akan lebih menarik bila dibahas melalui pendekatan demografi multiregional, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada aspek diriamika penduduk secara spasial. Perhitungan migrasi melalui pendekatan ini dapat diaplikasikan pada Skedul Model Migrasi, yang menggambarkan keteraturan pola migrasi menurut umur. Temuan menunjukkan bahwa migran masuk ke DKI Jakarta lebih "labor dominant", sedangkan yang keluar lebih "child dependent". Terlihat juga kenaikan angka migrasi pada usia puncak angkatan kerja lebih tajam daripada penurunannya. Sedangkan pada usia pasca angkatan kerja, penurunan angka migrasi dari usia puncak lebih tajam daripada kenaikannya. Temuan lain juga menunjukkan bahwa intensitas migran perempuan sedikit lebih tinggi daripada migran laki-laki; intensitas migran dari dan ke perkotaan lebih tinggi daripada dari dan ke perdesaan; dan intensitas migrasi keluar lebih tinggi pada migran kelahiran luar DKI Jakarta, sedangkan intensitas migrasi masuk lebih tinggi pada migran kelahiran DKI Jakarta.

---

ABSTRACT Most human populations have rates of age-specific fertility and mortality that exhibit remarkably persistent regularities. Consequently, demographers have found it possible to summarize and codify such regularities by means of mathematical expressions called model schedules. Although the development of model fertility and mortality schedules has received considerable attention in demographic studies, the construction of model migration schedules has not, even though the techniques that have been succesfully applied to treat the former can be readily extended to deal with the latter. This research examines spatial population dynamics into and out of DKI Jakarta based on SUPAS 1995 (1995 Intercencal Population Survey). Such an examination is carried out by means of a multiregional approach, that is, an extension of demographic analysis that accounts for population at risk on migration behavior. Applying model migration schedules, this research characterizes the migration flows between DKI Jakarta and the rest of Indonesia. , It demonstrates that out-migration from DKI Jakarta (to the rest of Indonesia) is more "child dependent", whereas in-migration (out-migration from the rest of Indonesia) to DKI Jakarta is more "labor dominant". The research also finds that the intensity of female migrants is higher than the intensity of male migrants; the intensity of urban to urban migrants is higher than the intensity of urban to rural or rural to urban migrants; and the propensity to move out of DKI Jakarta is three times as high for migrants those born outside DKI Jakarta as for migrants those born in DKI Jakarta; Similarly, the propensity to move out of the rest of Indonesia is almost seven times as high for migrants those born in DKI Jakarta as for migrants those born in the rest of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan semakin tingginya tingkat mobilitas baik nasional maupun internasional, telah mendorong banyak peneliti melakukan analisa mengenai migrasi. Sayangnya, analisis mengenai konsekuensi yang timbul dari proses migrasi penduduk masih jarang dilakukan. Analisis migrasi yang dilakukan lebih banyak kepada faktor-faktor yang terjadi sebelum terjadinya proses tersebut, tetapi analisis mengenai apa yang terjadi sesudahnya atau pengaruh yang diakibatkan proses migrasi masih jarang dilakukan.

Di Indonesia, migrasi internal antar propinsi akhir-akhir ini propinsi yang menarik untuk ditempati, karena telah banyak menarik pendatang dengan tujuan ke propinsi tersebut. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah migran masuk dan menurunnya jumlah migran keluar. Oleh sebab itu, propinsi ini perlu mendapat perhatian pemerintah, karena pada lokasi seperti ini terjadi pertemuan berbagai suku dengan latar belakang yang beragam, sehingga sangat potensial bagi konflik antar budaya. Di Indonesia, dampak dari sentuhan terhadap etnis lain atau kontak dengan budaya lain nampak paling kritis dan sangat potensial untuk menuju pada disintegrasi nasional. Dengan mengetahui perbedaan karakteristik penduduk migran dan non migran baik keadaan sosial maupun ekonomi, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya konflik dan kesenjangan diantara mereka. Selain itu, dengan mempelajari karakteristik migran juga diharapkan dapat diketahui apakah kedatangan mereka ke daerah tujuan akan mendatangkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang positif atau negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik perempuan migran dan non migran serta mengetahui apakah ada asosiasi antara rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup dan status migran serta variabel lain yang diamati. Dari hasil penelititan ini terlihat adanya perbedaan karakteristik antara perempuan migran dan non migran. Selain itu, dengan menggunakan model log-linier juga dapat dibuktikan adanya asosiasi antara jumlah anak dan status migran. Perempuan migran yang umumnya berada pada kelompok usia produktif mempunyai karakteristik sosial dan ekonomi yang umumnya lebih baik dibandingkan perempuan non migran. Dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, perempuan migran ternyata mempunyai paritas yang lebih rendah dibandingkan perempuan non migran. Hal ini kemungkinan disebabkan perempuan non migran yang sebagian besar adalah penduduk nativ Jawa Barat umumnya telah menikah pada usia muda. Penyebab utama keadaan tersebut diduga karena rendahnya pendidikan dikalangan perempuan non migran. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk khususnya perempuan non migran di Jawa Barat, maka perlu ditingkatkan pendidikan mereka. Karena pendidikan adalah salah satu faktor yang ikut menentukan dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan pendidikan juga mempunyai arti penting bagi penundaan usia perkawinan pertama. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikannya, sehingga akan menunda seseorang untuk melakukan perkawinan pertama pada usia muda.