Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nyi Ayu Keisha Alya
Analisis Konsep Universalitas dalam Hak Asasi Manusia Internasional dan Ideologi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Perspektif Power-Knowledge Michel Foucault = Analysis of The Concept of Universality in International Human Rights and Human Rights Ideology Based on Michel Foucault's Power-Knowledge Perspective
"Hak Asasi Manusia Internasional atau kerap disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) termasuk ke dalam dokumen International Bills of Rights, bersama dengan dua perjanjian lainnya yang turut mendukung visi kemanusiaan. Hak Asasi Manusia dapat memberikan kekuasaan pada negara-negara berdaulat yang menandatangani International Bills of Rights untuk menyebarkan dan mempromosikan HAM kepada masyarakatnya. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa HAM kurang relevan untuk diterapkan pada wilayah, masyarakat, atau budaya-nya. Michel Foucault menyediakan sudut pandang filosofis untuk melihat pembentukkan pengetahuan, dimulai dari konsepsi kekuasaan produktif yang membentuk jejaring di dunia modern. Foucault memaparkan berbagai perubahan bentuk hukuman, bagaimana proses strukturisasi pengetahuan modern akan berakhir menjadi berbagai hal yang bersifat menormalisasi dalam masyarakat modern. Konsep relasi kekuasaan dan pengetahuan ini kemudian akan menganalisis bagaimana dunia modern membentuk suatu pemahaman bersama atau common knowledge, dalam konteks ini, bagaimana relasi tersebut menciptakan sebuah ideologi HAM Internasional yang menyatakan bahwa ia memayungi keseluruhan manusia di dunia. Sebuah ideologi yang bersifat menormalisasi ini perlu dikaji secara filosofis. Tulisan ini hendak menawarkan sebuah pandangan lain dalam memahami Hak Asasi Manusia Internasional, tidak hanya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang semerta-merta diberikan. Dengan menggunakan perspektif power-knowledge Michel Foucault, akan dilihat bagaimana suatu common knowledge yakni Hak Asasi Manusia Internasional dan Ideologi HAM yang mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang universal, kemudian dapat dipandang secara partikular.
International Human Rights or often referred as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is included in the International Bills of Rights, along with two other agreements that support the humanitarian vision. Human Rights can give sovereign states who signed the International Bills of Rights the power to disseminate and promote human rights to their citizens. However, not only a few considered, that human rights are less relevant to be applied to their region, society, or culture. Michel Foucault provides a philosophical point of view to see the formation of knowledge, starting from the conception of productive power that forms networks in the modern world. Foucault describes various changes in the form of punishment, how the process of structuring modern knowledge will end up becoming various things that tend to be normalizing in modern society. The concept of the relation of power and knowledge will then analyze how the modern world forms a common understanding or common knowledge, in this context, how this relation creates an international human rights ideology which states that, it is the umbrella for all human beings in the world. This normalizing ideology needs to be studied philosophically. This paper would like to offer a different perspective in understanding International Human Rights, not only by considering it as something that is immediately given. Using Michel Foucault's power-knowledge perspective, it will be seen how common knowledge, namely International Human Rights and Human Rights Ideology, which claims to be universal, can then be viewed in a particular way."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Kedudukan dan peranan amnesti internasional sebagai non governmental organization (NGO) dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) ditinjau dari segi hukum Internasional
Universitas Indonesia, 2002
S25935
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdi
Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional : analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika = Title an overview of freedom of expression in Islamic law and international human rights : case study of Jylannd Posten, in Denmark the trailer of Fitna in Netherland, and the trailer of Innocence of Muslims in the America / Rusdi
"ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Aassi Manusia Internasilan dan mengetahui konstelasi hak atas kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Metodelogi yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode kwalitatif.
Dari penelitian ini didapatkan data atau pengetahuan tentang ketentuan dan pengaturan tentang kebebasan berekspresi, baik menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia InternasionalHasil dari penelitian ini adalah ketentuan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hakum Hak Asasi Manusia Internasional sangatlah berbeda, disatu sisi menganut faham partikularisme di sisi lain menganut faham universalisme. Konstelasi yang berkembang dinegara Islam dan barat menunjukkan bahwa Universalisme dan partikularisme boleh dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
ABSTRACT
Nowadays The Freedom of Expression to be more concern. The norms and rules which are made under The Universal Declaration of Human Rights and other supporting rules is not effectivly applied, particularly the Freedom of Expression which related to religion,
The purpose of this research is to know about setting freedom of expression according to Islamic Law and International Human Rights Law and find the constellation right to freedom of expression in relation to beliefs and religious beliefs. This research use normatif yuridis methodology, and data is collected using library research method. The data collected is then analyzed with qualitative method. This studi obtain data and knowledge about the rules and regulation about the freedom of expression, according to both Islamic law and International human rights law is significantly diffrerent. One side embrace the particularism and the other side embrace universalim. The envolving constellation in Islamic states and western counties showed tha univarsalim and particularism arguebly has not shown the significant progress."
Universitas Indonesia, 2013
T32698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raoul Aldy Muskitta
Analisa yuridis terhadap terorisme sebagai dasar negara untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional dalam keadaan darurat = A juridical analysis on terrorism as a basis to derogate from international human rights conventions in states of emergencies
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penggunaan kejadian-kejadian terorisme sebagai
dasar untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional,
khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan
European Convention on Human Rights (ECHR). Pertanyaan dasar yang menjadi pusat
penelitian skripsi ini bagaimana keadaan dari kejadian terorisme yang bersangkutan
sehingga dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang sesuai dengan atau syarat
?public emergency threatening the life of the nation? dan bagaimana tindakan seperti
apakah yang dapat diambil oleh negara yang melakukan derogasi sehingga sesuai
dengan syarat ?strictly required by the exigencies of the situation? atau syarat
proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ICCPR. Dalam
satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal
ini juga kepentingan negara untuk melindungi keamanan nasionalnya, sehingga negara
dapat menentukan kapan ada suatunya keadaan darurat dan tindakan seperti apa yang
diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat yang bersangkutan. Ini dikarenakan
negara dianggap lebih tahu akan kondisi keamanan nasionalnya dariapda siapapun. Di
sisi lain, praktik negara-negara menunjukan bahwa banyak negara yang secara
sewenang-wewenang melanggar HAM warga negaranya yang oleh ICCPR dan ECHR
bersifat non-derogable atau tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun termasuk
keadaan darurat. Dengan demikian skripsi ini membahas persinggungan antara dua
kepentingan yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk
melindungi HAM.
ABSTRACT
This study explains the usage of terrorism incidents as basis to derogate from
international human rights conventions, namely the International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) and European Convention on Human Rights (ECHR).
The central question of this study is how must the gravity of terrorism attack be in order
for it to amount to a ?public emergency threatening the life of the nation? and what
measures taken by a state would be in accordance with the requirement of ?strictly
required by the exigencies of the situation? or proportionality requirement, as required
by the ICCPR and ECHR. On one hand, every state?s sovereignty must be respected in
international relations. This includes respecting a state?s need in protecting its national
security, thereby allowing the state to the determine the necessary measures in dealing
state of emergency. This is because a state is considered to be more knowledgeable of
the state of its national security than anyone else. On the other hand, state practice
demonstrates that many states tend to abuse the human rights of its citizens that are
deemed non-derogable by the ICCPR and ECHR even in states of emergencies.
Therefore, this study seeks to discuss the clash between two competing interests,
namely the protection of a state?s national security and protection of the human rights
of individuals."
2016
S64604
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Judicial Dialogue and Human Rights
"This book offers a comprehensive analysis of the extent, method, purpose and effects of domestic and international courts' judicial dialogue on human rights. The analysis covers national courts' judicial dialogue from different regions of the world, including Eastern Europe, Latin America, Canada, Nigeria and Malaysia. The text is complemented by studies on specific subject matters such as LGTBI people's and asylum seekers' rights that further contribute to a better understanding of factors that stimulate or hold back judicial dialogue, and by first hand insights of domestic and European Court of Human Rights judges into their courts' involvement in judicial dialogue. The book features contributions from leading scholars and judges, whose combined perspectives provide an interesting and timely study."
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
e20528855
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Kovenan HAM international : pandangan umum mengenai signifikasi dan perkembangan
"Indonesia has just ratified the two most important international human rights covenants, namely, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)."
300 JHAM 4 (2007)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library