Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""The 1990s witnessed a surge of feminist human rights scholarship and activism in international law has shaped jurisprudential and institutional developments, yet gender issues and human rights still remain a challenging and evolving field of study. In this collection, Professor Otto brings together seminal works which are united in their aim of questioning the existing gendered hierarchies of power and inequality and the purportedly natural foundations that have justified oppressive gender stereotypes. Included works cover, among others, the history and early developments of women's rights, structural critiques of international human rights law, recognizing new human rights, linking women's economic inequality and human rights and thinking beyond the duality of gender." -- publisher website."

"A paradigm change is occurring, in the course of which human beings are becoming the primary international legal persons. In numerous areas of public international law, substantive rights and obligations of individuals arguably flow directly from international law. The novel legal status of humans in international law is now captured with a concept borrowed from constitutional doctrine: international rights of the person, as opposed to international law protecting persons. Combining doctrinal analysis with current practice, this book is the most comprehensive contemporary analysis of the legal status of the individual. Beyond Human Rights, previously published in German and now revised by the author in this English edition, not only deals with the individual in international humanitarian law, international criminal law and international investment law, but it also covers fields such as consular law, environmental law, protection of individuals against acts of violence and natural disasters, refugee law and labour law."

"Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitian normative dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana diwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitu pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitu pada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan hak tersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginya tersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknya pada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yang menetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasi terhadap tugas dalam proses peradilan pidana, maka kurang memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa kurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulah menjadi penting dan dapat digunakan pada saat yang tepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalah tahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilan pidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan oleh kurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanya untuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnk normative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilan menyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta pada tahap praadjudikasi."

"International human rights law was originally focused on universal individual rights. This text examines the developments which have seen it change to a multi-cultural approach, one more sensitive to the cultures of the people directly affected by them. It argues that this can provide benefits, but that aspects of universalism must be retained"

""Is the neglect of economic, social and cultural abuses in international criminal law a problem of positive international law or the result of choices made by lawyers involved in mechanisms such as criminal prosecutions or truth commissions? Evelyne Schmid explores this question via an assessment of the relationship between violations of economic, social and cultural rights and international crimes. Based on a thorough examination of the elements of international crimes, she demonstrates how a situation can simultaneously be described as a violation of economic, social and cultural rights and as an international crime. Against the background of the emerging debates on selectivity in international criminal law and the role of socio-economic and cultural abuses in transitional justice, she argues that international crimes overlapping with violations of economic, social and cultural rights deserve to be taken seriously, for much the same reasons as other international crimes"--"

"Having articulated numerous human rights norms and standards in international treaties, the pressing challenge today is their realisation in States' parties around the world. Domestic implementation has proven a difficult task for national authorities as well as international supervisory bodies. This book examines the traditional State-centric and legalistic approach to implementation, critiquing its limited efficacy in practice and failure to connect with local cultures. The book therefore explores the permissibility of other measures of implementation, and advocates more culturally sensitive approaches involving social institutions. Through an interdisciplinary case study of Islam in Indonesia, the book demonstrates the power of social institutions like religion to promote rights compliant positions and behaviours. Like the preamble of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the book reiterates the role not just of the State but indeed 'every organ of society' in realising rights."