Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan China yang saat ini tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dan militer, di mana kekuatannya sejalan dengan sikap asertinya yang dipandang mengancam bagi negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu dimaksud. Analisis awal adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran militer dalam balance of threat untuk memaparkan ancaman China. Kemudian setiap bentuk kerjasama pertahanan, ekonomi, modernisasi dan akusisi persenjataan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri hedging sebagai bentuk upaya Indonesia dalam merespon ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya mengembangkan maupun lebih memperkuat hubungan kerjasama dengan China yang dipandang ancaman tersebut. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa indirect balancing di Asia Tenggara yaitu, ketika negara-negara Asia Tenggara berusaha membujuk AS sebagai pengimbang pengaruh regional China di kawasan, dan complex engagement dengan China pada level politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan bahwa para pemimpin China dapat disosialisasikan untuk mematuhi norma-norma internasional. ......This thesis seeks to understand the Indonesian security strategy towards China threat, from 1995 to 2012. As one of the symbols of economic and military might, China's strength and assertiveness are perceived as a threat to Southeast and East Asian countries. The paper explains the Indonesian security strategy towards China during the period. Meanwhile, preliminary analysis discusses the conduct that is measured in Balance of Threat theory to explain the threat. Additionally, every defense and economic cooperation, modernization and weapon acquisitions by the Indonesians, is analyzed with hedging characteristic. This study was conducted by using qualitative method and document study research related to Indonesian defense strategy during 1995 to 2012. Finally, it shows that the hedging strategy is a way to develop and strengthen the ties with China. It is done in the form of indirect balancing in the Southeast Asia, in which the Southeast Asian countries were trying to persuade US regional influence in the region, and complex engagement with China at the level of politics, economy and military strategy, hoping that its leaders can better adherence to international norms."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"ABSTRAKUntuk saat ini, karena Jepang telah diterima dan diakui sebagai salah satu anggota dari kelompok negara adidaya dan maju, maka adalah penting baginya untuk terlibat dan bersaing dengan negara adidaya lain dalam kerangka dunia yang dikuasai dan diperintah oleh aturan dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, sebagai partisipan baru dalam masyarakat internasional (setelah 1952, perjanjian San Fransisco) Jepang harus banyak belajar dari Barat dalam menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsanya, terlebih lagi pada akhirnya, menciptakan gaya dan caranya sendiri.Sepanjang menyangkut hubungan budaya antar bangsa yang Jepang jalankan, kita melihat bahwa strategi yang diambil adalah menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsa yang menyeluruh sifatnya. Dalam hal ini, wilayah yang tercakup adalah menyebar untuk seluruh penjuru dunia. Meskipun. demikian, Jepang tetap juga menjadi daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai tempat strategis bagi program hubungan budaya antar bangsanya. Hal ini bisa dimengerti, sebab wilayah ini merupakan partner dagang Jepang yang paling utama.Ide dari berbagai program dan kegiatan yang dijalankan Jepang dalam hubungan budaya antar bangsa ini pada dasarnya bisa dilihat dari Laporan Akhir Komite Penasehat Hubungan Budaya Antar Bangsa pada bulan Mei 1989. Laporan final inilah yang menjadi rambu atau pedoman bagi Jepang dalam menciptakan kebijakan guna menjalankan hubungan budaya antar bangsa. Dengan demikian, bagi Jepang, hubungan budaya antar bangsa merupakan aktifitas yang diakui sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan nasionalnya. Hubungan budaya antar bangsa yang tercipta ini beroperasi dalam berbagai cara, seperti jaringan uang, jaringan barang dan jaringan informasi.

---

ABSTRACTBecause Japan in contemporary history was accepted and admitted as a member of powerful and advanced industrialized countries, it was important for her to get involved and to compete with other powers in a situation wherein the rules were established by the Western industrialized countries. Therefore, as a new participant in the international community she had to learn the way to conduct cultural relations and eventually develop her own approach.As far as cultural relations between Japan and other countries is concerned, we note that the strategy of her cultural relations was its wide-ranging geographical area coverage. However, Japan have choosen to focus on the strength of her cultural relations towards certain regions that serve her economic interests, namely, Southeast Asia, Western Europe, North America and East Asia. This situation can readily be understood because these regions are part of the major trading partners for Japan.The idea that culture is important for Japan's foreign policy can be seen from the policy statements of the Advisory Group on International Cultural Exchange in May 1989. The Committee issued its final report describing a guide-line Japan is expected to follow in promoting her international cultural relations. Therefore, for Japan, international cultural relations is an activity that is recognised to sustain its national well-being. The exchanges in operating cultural relations are composed of various flows, e.g. flow of goods, money, and the flows of information."

"Penelitian ini berfokus pada kebijakan domestik yang diterapkan Jepang untuk persiapan pelaksanaan Olimpiade Tokyo 1964, yaitu Sport Promotion Act, Tokyo Olympic Education, dan Nation Beautifying Movement. Kebijakan domestik ini bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat Jepang yang sesuai dengan standar internasional. Bagi penulis, hal ini berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan diplomasi kebudayaan Jepang pasca Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Jepang menggunakan Olimpiade sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan diplomasi kebudayaannya.Tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan penggunaan data primer dari laporan-laporan resmi dari kementerian-kementerian Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Jepang memanfaatkan Olimpiade untuk mendidik rakyatnya agar berperilaku sesuai dengan standar-standar internasional dan memberikan citra positif bagi Jepang setelah kekalahannya di Perang Dunia II.

---

This study focuses on Japan's domestic policies regarding the preparation of Tokyo Olympics 1964 such as: Sport Promotion Act, Tokyo Olympic Education, and Nation Beautifying Movement. These policies aimed to mold the Japanese behavior accordant to international standards. These efforts are considered as attempts to achieve Japan?s cultural diplomacy post World War II. The purpose of this study is to analyze how Japan use Olympics as a tool to achieve its cultural diplomacy.This study used qualitative method with primary data such as reports and guidebooks issued by Japan ministries. This study shows that Japan utilized Olympics to educate the citizens to behave accordant to international standards and also creating positive image after the lost in World War II."

"Musik merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak lama. Hal tersebut membuat musik lekat kaitannya dengan beberapa fenomena internasional. Dengan begitu, posisi musik dalam Ilmu Hubungan Internasional mulai mendapatkan tempat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi perkembangan literatur yang memuat relasi antara musik dan Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang dianalisis melalui metode taksonomi dengan 37 literatur yang tergabung dalam empat tema utama, yaitu (1) Musik dan Negara; (2) Musik dan Ideologi; (3) Musik dan Masyarakat Transnasional; dan (4) Musik dan Ekonomi Politik Global. Penulis kemudian menemukan bahwa musik sejatinya memang dapat menjadi bagian dari Ilmu Hubungan Internasional dan para akademisi telah menyadari hal tersebut. Namun, keragaman latar belakang para akademisi membuat literatur musik dalam HI belum saling terintegrasi. Oleh karena itu, adanya kajian lanjut terhadap musik di bawah Ilmu Hubungan Internasional diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh temuan yang ada.......Music is one of a lot of things that are already a part of human history. Music is attached to several international phenomena. By looking at the condition, the position of music in international relations began to gain a place. In this paper, the author is to identify the development of literature that contains the relationship between music and international relations. This paper is a literature review through a taxonomic method with 37 literatures which are incorporated into four main themes, (1) Music and State; (2) Music and Ideology; (3) Music and Transnational Society; and (4) Music and Global Political Economy. The author then found that music can indeed be part of the science of international relations and the scholars have been aware of the condition. However, the background of scholars in making music literature in IR has not been integrated with each other. Therefore, the study of music under the science of international relations is expected to integrate all existing findings."

"This book enters new territory by moving toward a new conceptual framework for comparative and interdisciplinary research on transcultural state formation. Once more, statehood and governance are highly discussed topics, whereby modern state building is often considered to be a genuinely European characteristic, despite the fact that early modern Europeans knew of, experienced and grappled with highly developed states in Asia. The articles collected in this book discuss how strategies of governance were part of transcultural transfers between the two continents. The first part presents and discusses concepts of statehood in order to provide a set of conceptual tools for analyzing the transcultural appropriation of governmental strategies. The second part is concerned with case studies that examine the transcultural perception of governance, and the third and final part gathers perspectives on political practice in transcultural encounters (e.g. military, administration, and diplomacy)."