Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi kebijakan yang menghambat implementasi undang-undang anti-korupsi. Studi ini secara khusus berupaya mengkaji kekuatan dan kelemahan ACA di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator selama periode 2016-2019. Studi ini menemukan bahwa KPK memiliki faktor lingkungan yang kuat dan mendukung, baik secara internal maupun eksternal; tetapi memiliki sejumlah pengecualian dalam aspek independensi. Pengukuran kinerja bagi ACA, baik yang dilakukan secara internal atau eksternal, signifikan untuk memperkuat independensi ACA dan penegakan hukum dalam jangka panjang"

"xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara yang tersebut dalam UUD NRI 1945. Lembaga negara independen sendiri merupakan konsep perkembangan cabang kekuasaan di luar trias politica konvensional yang kemudian disebut sebagai The Fourth Branch of The Government atau cabang kekuasaan ke-empat (De Vierde Macht). Permanence Principle adalah salah satu prinsip the Jakarta Statement On Principles for Anti-Corruption Agencies yang kemudian dikembangkan lagi oleh Colombo Commentary. Merupakan instrument pedoman implementasi Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC sebagaimana telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Negara diberi mandat untuk memberlakukan kerangka hukum, kelembagaan dan kebijakan yang kuat untuk mengatasi korupsi. Dalam konsepsi negara hukum, komisi negara independen merupakan eksistensi cabang keempat (fourth-branch institutions) yang berfungsi untuk menjaga integritas cabang kekuasaan lainnya. Keberadaannya sejalan dengan tujuan dari separation/distribution of power yaitu menghindari pemusatan kekuasaan semata agar hukum dan demokrasi berjalan efektif, mendorong pemerintahan yang responsive, dan menjadikan kompetensi aparat yang profesional. Sehingga dapat memberikan perlindungan dan peningkatan hak-hak fundamental dan keadilan sosial. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis permanence KPK berdasarkan Colombo Commentary On the Jakarta Statement On Principles for Anti-Corruption Agencies. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK tidak mempunyai kekhususan dalam urgensi permanence. Darinya berkorelasi faktual atas perubahan yang terjadi secara kilat dan tidak diharapkan publik karena justru tidak memberi penguatan yang diperlukan. Bercermin pada lembaga pemberantas korupsi masa lalu yang selalu berakhir layu dan mati, diperlukan penguatan permanence sebagaimana mandate UNCAC, sekaligus berkorelasi dengan narasi constitusional importance sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

---

The Permanence Principles stipulate that a corruption eradication agency should be formed with a strong and stable legal basis such as a constitution or at least a special law that provides institutional strengthening, ensures its existence and protects it from encroachment on its mandate until its dissolution. The provisions in the Constitution are in line with constitutional importance establishing the view of the Constitutional Court that the KPK is a state institution that is independent and has an equal position with the state institutions referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The independent state institution itself is a concept of the development of branches of power outside the trias politica convention later referred to as the Fourth Branch of Government or the fourth power branch (De Vierde Macht). The Permanence Principle is one of the principles of The Jakarta Statement On Principles for Anti-Corruption Agencies which was further developed by the Colombo Commentary. It is a guiding instrument for the implementation of Articles 6 and 36 of the UNCAC as ratified by Law Number 7 of 2006. The state is mandated to uphold strong legal, institutional and policy frameworks to tackle corruption. In the constitution of a rule of law state, an independent state commission is the existence of the fourth branch (fourth branch institution) which functions to maintain the integrity of the other branches of power. Its existence is in line with the objectives of the separation/sharing of powers, namely avoiding the concentration of power solely so that law and democracy can work effectively, encourage responsive government, and make the apparatus professionally competent. So as to provide protection and improvement of fundamental rights and social justice. Through normative juridical research methods, this paper will analyze the permanence of the KPK based on the Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agency. Research shows that the KPK law has no specificity in the urgency of permanence. From that, there is a factual correlation of changes that occurred quickly and were not expected by the public because they did not provide the necessary reinforcement. Reflecting on past corruption eradication institutions which always ended in lay and die, permanent strengthening is needed as mandated by the UNCAC, while at the same time correlating with the narrative of constitutional importance as stated in the decisions of the Constitutional Court."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antaralembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantuberkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaganegara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yangmemperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untukmenyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketakewenangan antara lembaga negara hanya terhadap lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Sehingga apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan olehUUD NRI 1945 akan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundangundangan,yaitu mencari sumber data dan mencari sumber informasi melaluiUndang-Undang. Data pada penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudahterkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitandengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, KPK sebagai lembagapemberantas korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada di luarsistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistemketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945, Serta belumadanya kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa kewenanganantar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

---

ABSTRACTThis thesis explains KPK?s legal standing as a state auxilary organ in theconstutional system of Republic of Indonesia, and the analysis of the disputebetween KPK and POLRI. The existence of State Auxilary Organ has beendeveloping since the amandment of the Republic of Indonesia Constitution of1945. Some state auxilary organs were not established at the same legal ground.Some were established by the delegation of The Constitution, some werelegitimated by Indonesian laws. In an event of dispute between the organs, TheConstitutional Court has the jurisdiction to settle those matters. Article 24C no. 1of The Constitution limits the Constitutional Court competence to only conductdispute settlements between the organs established by The Constitution. So, in thematter of disputes between the organs established by another Indonesian laws, itwill constitute an absence of law. This thesis uses a jurisdical-normative method.The author uses different sources; laws and codified data such as books, journals,and articles related to this thesis. The conclusion of this thesis is that firstly, KPKbelongs to the constitutional system, supported by the authority delegation fromThe Constitution. Secondly, there is an uncertainty in Indonesian law regardingthe competence dispute of the state auxilary organs established by otherIndonesian laws."