Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen dalam industri pangan dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi konsumen. Penelitian ini juga berusaha untuk dapat menjabarkan bagaimana pelaku usaha dapat memberikan tanggung jawab produk kepada konsumen dan memberikan label produk yang menyajikan informasi yang benar atas produknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan melalui dua tahapan, yaitu mengkaji hukum normatif yang berlaku di Indonesia maupun dinegara lain dan kemudian melihat kesesuaian hukum normatif yang sudah dikaji dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/PDT.Sus.BPSK/2017/PN.BTM yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban produk serta permasalahan label produk pangan yang tidak sesuai dengan kondisi asli produknya. Hasil atas penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/PDT.Sus.BPSK/2017/PN.BTM tersebut masih belum mengakomodasi konsumen dengan masih dikesampingkannya aturan Hukum Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya yang berlaku bagi pelaku usaha industri pangan untuk produk air mineral.

---

This thesis aims to explain how consumer protection laws are enforced in the food industry from both the producers side and the consumer's side. This research also seeks to explain how producers can give product responsibility to consumers and provide product labels that provide correct information about their products. This research uses the Normative Juridical research method through two stages, namely reviewing the normative law that applies in Indonesia and other countries and then looking at the conformity of the normative law that has been studied with the Batam District Court Decision Number 70/PDT.Sus.BPSK/2017/PN. BTM which relates to aspects of product liability as well as problems with food product labels that do not match the original condition of the product. The results of this research show that the Batam District Court Decision Number 70/PDT.Sus.BPSK/2017/PN.BTM still does not accommodate consumers in accordance with the rules of the Consumer Protection Law."

"Tulisan ini membahas mengenai batasan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk pengawasan terhadap label pada kemasan kosmetika yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan menggunakan data primer serta data sekunder, pada skripsi ini ditemukan adanya nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Perdagangan, yang dimana menjelaskan bahwa peran pengawasan pre-market dan post-market menjadi tanggung jawab BPOM secara penuh. Dengan melihat kenyataan yang demikian, ternyata peran pengawasan pihak terkait pun belum dapat menutupi angka peredaran kosmetika impor tanpa label dengan benar.Salah satu kendalanya adalah belum adanya aturan formal mengenai pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui media online dan media sosial yang sekarang menjadi media paling diminati masyarakat. Jika dibandingkan dengan sistem pengawasan di Amerika Serikat, pihak US Food and Drug Administration yang memiliki kewenangan tersebut hanya melakukan pengawasan post-market. Salah satu faktor yang membedakan bentuk pengawasan tersebut adalah karena industri kosmetika lokal di Amerika Serikat sendiri sudah sangat maju serta kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Serta peran dari konsumen yang telah sadar akan hak-haknya dengan melakukan pelaporan mengenai keluhan secara aktif kepada pihak yang berwenang.

---

This thesis discusses about the limitations of the role of control which carried out by the government, especially for the control of the liability to include labels on cosmetics packaging which is the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. By using normative juridical research methods and using primary data also secondary data, in this thesis found out a memorandum of understanding between the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, which explains that the role of controls of pre-market and post-market is fully the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia. By looking at this reality, the controls role of the related party has not been able to cover the number of imported cosmetics without labels. One of the problems here is there is no formal regulation regarding the control of trade activities through online media and social media which are the most popular trade medias nowadays. When compared with the control system in the United States of America, the US Food and Drug Administration, which has this authority, only do post-market control. One of the factors that distinguishes this form of control is that the local cosmetics industry in the United States of America itself is already very advanced and the awareness of vendors in fulfilling their obligations. Also the role of consumers who have been aware of their rights by actively reporting any complains to the authorities."