Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan suatu model persamaan struktural yang menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Teori dan pendekatan psikologi selama ini umumnya hanya memberikan penjelasan yang bersifat parsial terhadap gejala aksi kolektif. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendekatan integratif yang terdiri dari pendekatan psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antarkelompok) dan pendekatan social constructionism (faktor yang ada dalam masyarakat) dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjuk rasa dan mogok kerja. Pengujian model ini hendak melihat pola hubungan yang spesifik yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan gejala aksi kolektif pada tingkat individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideologi di mana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori, yang diturunkan dalam bentuk variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen, yaitu representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen, yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif nilai-harapan dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antarkelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif (non partisipan). Adapun pada sampel buruh yang pernah mengikuti aksi kolektif (partisipan), hanya faktor-faktor hubungan antar kelompok dan faktor yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

This research attempts to build a structural model based on an integrative approach to explain labor intention to participate in collective action. This research is relevant as most of the existing theories and approaches explain the collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyze the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) in explaining labor intention to participate in collective action, such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories. The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment, and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) explain the labor intention participating in collective action was significant in non participant sample. On the other hand, in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context which explain the emerging of the labor intention participating in collective action."

"Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur mengenai Serikat Pekerja, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan. Skripsi ini membahas mengenai pengertian Serikat Pekerja, tujuan dan peran dari Serikat Pekerja, dan implementasi Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan peran Serikat Pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Peran Serikat Pekerja dalam pembahasan upah minimum terkait dengan upah minimum DKI Jakarta, sedangkan peran serikat pekerja dalam lembaga Kerja Sama Tripartit nasional masuk dalam pembahasan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012. Peran Serikat Pekerja dalan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dalam kasus PT PLN. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peran Serikat Pekerja dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja bagi pekerja.

---

Law Number 13 Year 2003, Law Number 21 Year 21 2003 concerning the role of worker, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings. This thesis deals with the notion of unions, the purpose and role of unions, and the implementation of trade unions in the preparation of a joint Working Agreement and the role of unions in Tripartite Cooperation Institutions. The role of unions in the discussions related to the minimum wage the minimum wage Jakarta, while the role of unions in the National Tripartite Cooperation institutions in the deliberations of the Ministerial Regulation number 19 in 2012. The role of labor unions in the drafting of the agreement work together in the case of pt pln. Drawing conclusions obtained in this research is that the role of the union can improve the quality of a working relationship for workers."

"PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki banyak kendala dalam menjalankan hubungan industrial. Berbagai dinamika hubungan industrial terjadi karena disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak perseroan dengan pihak serikat pekerja. Perseroan kerap mengeluarkan surat kebijakan tanpa berunding terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Keluarnya surat kebijakan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hubungan industrial yang dirangkum menjadi Matriks 9. Kurangnya komunikasi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Perbedaan Sudut pandang inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan serikat buruh. Usaha yang dilakukan PLN baru mengintensifikasikan Lembaga Kerjasama Bipartit. Usaha ini adalah sangat baik, namun akan menjadi lebih baik lagi apabila didukung dengan usaha pendekatan yang bersifat non-formal atau kasual. Penulis menyarankan agar dibuat wadah non formal seperi morning gathering, penggiatan klub olahraga, seni, atau organisasi keagamaan, dan penggiatan halal bi halal.

---

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a lot of obstacles in running the industrial relations. The dynamics of industrial relations occur because of the lack of communication between the company and the trade union. The Company often issued policies without negotiating first with the union. Discharge letter policy without notice cause a variety of industrial relations problems are summarized into "Matriks Sembilan". The lack of communication is what causes the difference in perspective. Because of the difference perspective, PT. PLN (Persero) tries to intensify The Bipartite Cooperation. This effort was very good, but it would be even better if it is supported by the non-formal or casual approach. Writer recommend to the board management to use non-formal approach such as morning gathering, activate the sport, art, or religious organizations? activities, and liven up the gathering session."

"This year, 2012, the multi annual plan of KSBSI and the affiliated federation will end, and therefore CVN-I need to evaluate its. Basically, the goals of programs are (1) labour improvements for workers, and (2) capacity building of the affiliated sector organisations. By conducting an evaluation study, the result can be as inputs for designing the next programs as well as improving its subtantively and managerially. As an evaluation study, the main objectives are:

a) To assess the achievement and the performance of KSBSI as well as the affiliated sector organizations in term of implementing their multi annual programs

b) To assess of programme management quality of the multi annual plan by leadership and PME team(s), including to obtain organizational lessons learnt of its

c) To assess the quality and added value of the partnership between KSBSI and CNV International

d) To identify the challenging factors (internally and externally) which influenced KSBSI and the affiliated sector organizations for running their programme.

e) To assess the impact of programs at all levels and the sustainability of its

f) To provide recomendations for improving the next workplans as well as the program?s management.

Regarding those objectives, at least there are .... aspects that should be obtained from the process of evaluation are: relevance, eficiency, effectiveness, outputs, outcomes (intermediated results), impacts (intended results), sustainability, and other cross cutting issues (gender, difability, etc)."

"Kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh bukanlah wacana baru di Indonesia. Kriminalisasi protes dilakukan oleh pengusaha dan negara. Kriminalisasi protes oleh pengusaha dilakukan untuk menekan buruh agar tidak menuntut hak mereka. Kriminalisasi protes oleh negara menunjukkan keberpihakan negara terhadap pemilik modal yaitu pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkap bentuk-bentuk kriminalisasi protes yang dilakukan oleh pengusaha dan negara melalui sudut pandang lain yaitu Kriminologi Kritis sebab kriminologi Kritis melihat kejahatan didefinisikan oleh penguasa. Ragam penelitian unobstrusive methods dan tipe penelitian explanatory dipilih peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka pikir yang telah peneliti susun. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah turut serta menyumbangkan kekerasan secara struktural kepada mereka melalui kebijakan yang dibuatnya bahkan melalui aparat militernya.

---

Criminalization of labor protest and trade union is not a new discourse in Indonesia. The criminalization of protest conducted by employers and the state. The criminalization of protest by the employer do to suppress the rights of workers to sue their. The criminalization of protest by the government stood for the state againts the owner of business capital. Therefore, this study tried to reveal the form of criminalization of protest that made employers and government through another point of view namely Critical Criminology because Critical Criminology look at crime defined by the authorities. Varieties of research studies and unobstrusive research selected researcher to analyse the existing problems by using a framework that researcher collated. The result showed that the Government participated in the structural violence contribute to them through policy making even through its military forces."