Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Abdoel Aziz, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong’s Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi

Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Beta Avissa, author

Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM.)

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Banyaknya kasus mengenai jual beli tanah yang melanggar hukum, menunjukan pentingnya pembahasan mengenai perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dessy Eko Prayitno, author

Reforma agraria dalam tatanan hukum indonesia: Studi kesejahteraan sosial dan kelestarian ekologi = Agrarian reform in the Indonesian legal system: A study of social welfare and ecological sustainability.

Reforma agraria yang dilaksanakan saat ini, masih difokuskan pada penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung pada tanah, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum secara optimal dijadikan pertimbangan dan/atau tujuan dalam desain program dan kebijakannya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvira, author

Penyelundupan hukum kepemilikan tanah pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausul hak membeli kembali : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 Pk/Pdt/2020 = Smuggling of land ownership on The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement which contains the right of buy back clause : case study on The Verdict of Judicial Review Number 539 PK/Pdt/2020

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Beberapa Yurisprudensi terkait pencantuman Hak Membeli Kembali dalam jual beli tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yogi Gumilar, author

Sertipikasi Tanah untuk Produksi Pertanian = Land Titling for Agricultural Production

Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jelian Isra Risandy, author

Penerapan Perjanjian Gadai Tanah Sebagai Alternatif Kredit Non Perbankan dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur = Application of Land Pawn Agreements as an Alternative to Non-Banking Credit in the People's Economy System in Pukdale Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province

Pelaksanaan Perjanjian Gadai secara Adat biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat Adat di beberapa daerah pelosok di Indonesia. Salah contoh Gadai Adat yang masih ada saat ini ialah Gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Perjanjian Gadai Tanah tersebut harusnya bisa menjadi alternatif lain...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisa mengenai keberlakuan perjanjian nominee terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan antara Yayasan Kesejahteraan Keluarga PT Bhaita dan Karyawan (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No 3670K/Pdt/2001)

Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status Hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) yang mengupayakan agar dapat memperoleh...

Universitas Indonesia, 2008

S21387

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Wiwin Widaningsih, author

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kebupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum...

2008

T37608

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hanie Hapsari, author

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT...

2008

T38061

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audry Zefanya, author

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah tersebut mengalami konvergensi antara keberlakuan hukum agraria nasional dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Salah satu problem yang muncul ialah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang didapatkan melalui proses hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian