Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sangat berperan terhadap suatu Negara karena merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan suatu Negara. Dalam pemungutan pajak BPHTB, Indonesia menganut sistem Self Assessment dimana Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak BPHTB yang harus dibayar. Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 1984. Namun kepercayaan dan wewenang ini kerapkali disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang kesadaran untuk membayar BPHTBnya sangat rendah masih seringkali melakukan pelanggaran dan kecurangan untuk menghindari pajak. Sistem Self Assessment yang telah diterapkan selama 29 tahun ini di Indonesia dengan kesadaran Wajib Pajak yang masih minim untuk membayar pajak menjadi salah satu celah dari pelanggaran Wajib Pajak dalam membayar pajak BPHTB. Tesis ini membahas mengenai Pelanggaran-pelanggaran Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Sef Assessment pada Perhitungan BPHTB Di Jakarta Barat dan Tindakan-tindakan apa saja yang dapat mengurangi pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan masih ada Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Disarankan untuk mengurangi Pelanggaran-pelanggaran tersebut maka dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB serta Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam hal ini BPHTB serta cara menghitung pajak BPHTB dengan benar. ......Tax is very substantial in the country to be inland revenue for development of the country. The Duty of Right Over Land and Building (BPHTB) levied by Self Assessment System which every tax payers have authority and be trusted by government and have responsibility to counting, do the tax report and paying BPHTB by them self. This system implemented since 1984. But, this authority are frequently abused by tax payers. The awarness level of tax payers about how substantial tax for development of the country is very low. It caused tax payer do the offence and refused the tax. Self Assessment system has been implemented for 29 years in Indonesia. But, with low awarness level of tax payer, this system abused by tax payers. This Thesis will discuss about The Offence Of Tax Payers to Implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta and what actions should be taken to reduce the offence of tax payer in implement Self Assessment System. This thesis is using Juridical Empirical Methods with eksplanatore and prescriptive type research. From The Research can be concluded there still so many of offence of tax payers in implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta. And to reduce the offence of tax payers, writer recommended to do the strict supervision and inspection of the implementation Self assessment System of the collection BPHTB and do the socialization to the tax payer about how importance of BPHTB for this country and how to calculating BPHTB correctly."

"Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian tanpa melihat apakah nilai pengalihan (jual) yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai perolehan (bali), tetap dikenakan pajak dengan tarif final yang telah ditetapkan, artinya yterhadap transaksi yang merugi (tidak mendapat tambahan kemampuan ekonomis), tetap harus terkena Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan. mengatur 'bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan), akan tetapi undang-undang itu sendiri mengatur pula bahwa terhadap penghasilan tertentu, yang antara lain adalah penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Memenuhi ketentuan itu, pemerintah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Peraturan Pemerintah, yang berlaku saat ini dengan penerapan tarif final yang dihitung berdasarkan nilai transaksi (tidak dengan nilai tambahan kemampuan ekonomis/keuntungan/penghasilan) dari Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari setiap transaksi pasti akan terkena pajak tanpa harus melihat apakah atas transaksi tersebut diperoleh keuntungan atau diderita kerugian. Asas kepastian hukum sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak yang harus diperhatikan, tidak terpenuhi oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini jelas bertentangan dengan isi dari undang-undangnya sendiri, bahkan ketentuan undang-undang ternyata tidak memberi kepastian untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak secara nyata. Selanjutnya jika tidak terjamin terlaksananya asas kepastian hukum, seyogianya terjamin terlaksananya asas keadilan yang tidak kalah pentingnya sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak oleh negara. Pajak memang perlu bagi negara, akan tetapi sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah rakyat harus mendapatkan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum serta keadilan. Ketidakadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan itu dengan jelas dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut : (1) dasar pengenaan pajak yang menurut undang-undang seharusnya adalah tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan neto tidak diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (2) ukuran yang harus dipakai untuk ?ability-to-pay? adalah seluruh jumlah penghasilan neto (?the global amount of ability-to-pay?) juga tidak diterapkan dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (3) bagi semua wajib Pajak, biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk merealisasikan penghasilan yang dikenakan pajak, seharusnya diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan yang dikenakan -pajak, ternyata dalam kenyataannya ?tidak diperkenankan, (4) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan dari penjualan hak-hak atas tanah dan atau bangunan seharusnya menurut undang-undang diberikan pengurangan sejumlah penghasilan yang tidal( dikenakan pajak (PTKP), namun dalam sistem yang sekarang diterapkan, tidak diberikan pengurangan semacam itu, (5) menurut Undang-undang Pajak Penghasilan semua Wajib Pajak apapun jenis penghasilan yang diterima, apabila jumlah penghasilannya sama, seharusnya dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, namun tidak diterapkan atas penghasilan dari transaksi hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (6) Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur suatu struktur tarif pajak progresif, sehingga bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga terjadi redistribusi penghasilan untuk menciptakan pembagian penghasilan yang lebih adil, (7) besarnya tarif seharusnya digantungkan kepada jumlah total penghasilan neto yang diterima, sedang dalam sistem yang berlaku sekarang, besarnya tarif tetap saja, sehingga juga tidak ada keadilan vertikal."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan BPHTB waris di Kabupaten Badung yang masyarakatnya tunduk pada Hukum Adat Bali dengan sistem patrilineal. Sehingga timbul permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum ahli waris dalam pembayaran BPHTB waris terhadap harta bersama dan hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB waris di Kabupaten Badung? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab semua ahli waris sama dalam hal pembayaran BPHTB waris, dikarenakan pendaftaran peralihan hak karena waris baru dilakukan apabila tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Adat Bali. Pemungutan BPHTB waris di Kabupaten Badung mengalami kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk langsung melakukan pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran tanah pertama kali, khususnya lahan pertanian di daerah wisata dikarenakan NJOP yang tinggi. ......The thesis examine regarding Imposotion of Land and Building Title Transfer Fee of Inheritance (”BPHTB of inheritance”) in Badung Regency, which based on Bali Custom Law that said inheritor are man. This cause a problem of how far is the responsibilty of the inheritor regarding BPHTB and are there any problems of inheritance BPHTB collection in Badung Regency? This research is using juridical empiris study The main Based on the author's research, with regard to the paid up of Inheritance BPHTB, the responsibility of all the inheritor are equal, this is caused by the registration of the title transfer due to inheritance in Badung Regency will be conducted if the land has an economic value therefore such practice is not contradict with Bali Custom Law. The problem of Inheritance BPHTB collection in Badung regency is lacking of public awareness to conduct the registration of the land and building transfered that is owned by inheritance and lack of public awareness to conduct the initial land registration, in particular the agricultural land area in the tourism area caused by the high value of NJOP."

"Pengawasan terhadap sediaan farmasi adalah bagian dari tugas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terkait dengan sediaan farmasi skema pengaturannya dalam level Undang-Undang, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Wewenang melakukan pengawasan sediaan farmasi di Indonesia meliputi pembentukan/penetapan regulasi, perijinan, pemeriksaan oleh petugas pengawas terhadap kegiatan membuat, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan, monitoring dan evaluasi produk, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran hukum serta penyidikan tindak pidana. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang ketentuannya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengawasan sediaan farmasi tersebut, menimbulkan permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi. ......The drugs (pharmaceutical preparation) regulation is part of the duty of the government to improve public health is very important for the development of human resources in Indonesia, increased resilience and competitiveness of the nation, as well as national development. In it's preamble, Act No. 36 of 2009 on Health states that health is a human right and one of the elements of well-being that must be realized in accordance with the ideals of the nation of Indonesia as referred to in Pancasila and the Constitution of 1945. In principle, related to pharmaceutical regulation in the scheme of Legislation, has stated in Law No. 36 Year 2009 on Health, Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 5 of 1997 on Psycotropics. That based on the Act, the authority to conduct regulation of drugs (pharmaceutical preparations) in Indonesia include the creation / establishment of regulations, licensing, inspection by the supervisory officers on activity, holding, storing, processing, promoting, and distributing, monitoring and evaluation of products, administrative action against violations of the law, and crime investigation. However, the validity of Act No. 32 of 2004 on Regional Government which decentralize functions between central government and local governance, and Government Regulation Number 38 of 2007 on Decentralization of Government Affair between the Government, Provincial Government, and District Government, disharmony with the provisions of legislation that specifically regulates the pharmaceutical control, raises issues that hinder the effectiveness of pharmaceutical regulation."

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. ......Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."