Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the free market era., Indonesia (as a developing country, which has dependency to foreign investment) is under pressured by foreign investor including in the matters of regulation in the labor Held. the pressing is done through the relation between standardization and international trade, which is Called social clause, the place where we can dismiss the developing country's chance to use low wages rules and SOR law enforcement as cooperative advantages which at lest eliminate the advantages from international made. Indonesia has to find out the way to solve the two big problems. First, how to make all the parties have same position in the production process for achievement of company progress and mud, how to create harmonization of law in labor Hold between ASEAN member countries in the globalization era for preventing company relocation among ASEAN member countries themselves."

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja atas inisiatif dari pekerja/ buruh serta pelaksanaanya dalam praktek sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait, serta implikasi terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap hak-hak pekerja/ buruh, dalam hal ini upah. Kasus yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kasus pemutusan hubungan kerja atas permintaan 131 pekerja pada PT. Batang Hari Sejahtera akibat adanya keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha selama 3 bulan berturutturut, yang dilanjutkan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.31/PK/Pdt.Sus/2012. Dalam tingkat PK pada kasus ini, majelis hakim mengabulkan permohonan PK dan mengadili kembali dengan mengabulkan PHK serta memberikan paket pesangon sesuai Pasal 169 ayat (2). Adapun didalam kasus ini, denda keterlambatan tidak diberikan serta tidak dibahas mengenai upah proses. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya, pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha, namun didalam kasus ini inisiatif adanya pemutusan hubungan kerja berasal dari pekerja/ buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian ini, mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan terkait dengan pemutusan hubungan kerja.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the regulation of termination of employment by the workers demand or initiative comes from the workers as well as its implementation in practice in accordance with the Manpower law and related regulations, and its implications of the rights of workers, in this case wages to the the termination of employment itself. Case material is used as a case study in this undergraduate thesis is the case of termination of employment by the 131 workers of PT. Batang Hari due to late payment of wages by the employer for the 3 consecutive months, followed by analyzing the Supreme Court Decision No.31 / PK / Pdt.Sus / 2012. In this judicial review level of this case, the judge granted the request of the judicial review and grants the termination of employment, which provide with severance package in accordance with Article 169 paragraph (2). The delay penalty was not given and the wage process is not mentioned in this case. Termination of employment (PHK) is one of the industrial disputes that arise in the absence of opinion regarding the appropriateness of termination by either party. In general, the employer did the termination of employment, but in this case the initiative for the termination of employment derived from workers. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system. In this research, it?s refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and it?s regulations that related to termination of employment."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan pada perjanjian kerjanya, dengan studi kasus pada pekerja pada PT. X. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk penelitian Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan metode penelitian hukum tertulis dan kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan hukum dari perjanjian kerja pada PT. X perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara meningkatkan bentuk pengawasan terhadap perjanjian kerja terutama pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengawasan ini dapat berupa tindakan preventif dan juga represif rehabilitatif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to describe the legal protection for labours based on his agreement, especially labours in PT. X. Legal research conducted in the form of a juridical-normative research with the literature study. Legal research conducted in the form of normative and legal research methods in writing and literature. This research method is used to address a legal problem, namely how the legal protection for workers / laborers who are in employment contracts, especially in PT. X. The results of this study suggest that the legal protection of a work agreement at PT. X needs to be improved, one way to improve the supervision of the employment agreement form, especially in the Employment Agreement Specific Time (PKWT). This oversight can be preventive and rehabilitative repressive."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan mengatur bahwa perjanjian kerja lisan dapat dilakukan dengan membuat surat pengangkatan. Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yurisid-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku. Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pekerja/buruh dengan perjanjian kerja lisan dan tanpa pengangkatan.

---

ABSTRACTThe legislation regulates that oral employment agreements can be made orally but with a letter of appointment. In fact, many violations occurred which is further discussed in this undergraduate thesis. This undergraduate thesis used juridical-normative research method by examining literature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author also conducted a series of interviews to be used as supporting data. The objective of this undergraduate thesis is to know the rules of legal protection of workers/laborers with an oral employment agreement and without appointment."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

---

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003."

"Penelitian ini berkesimpulan bahwa pusat penempatan tenaga kerja hukum diperlukan baik yang bernaung di Fakultas Hukum atau di luarnya. Penelitian ini juga menjawab tentang kurikulum dalam pendidikan hukum belum memadai dan pasaran kerja untuk tenaga hukum telah jenuh atau belum ada pasaran kerja baru."

"Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and alongwith it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to borderpatrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Sucha common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas thelaw governing such technology has to contend with such growth. Developed western countriesare not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditionsand national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones,welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopteda measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overviewof its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legalframework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestionsfor the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process ofestablishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibilityof regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework isexplored.Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagaikemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telahmengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumahdan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaandarurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupunkomersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawatnirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampumengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkankeberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebutjuga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografisbeserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakanunik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjekpembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawakakan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian,berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yangditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnyawacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakanstandar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi."

"This article focuses on “trafficking in persons” (TIP) in fisheries in Indonesia and Thailand which refers to key international instruments on TIP and continues by discussing recent cases of TIP in fisheries in Indonesia that were reported in the first half of year 2015. It also explores respective Indonesian and Thai domestic legislation in relation to measures to combat trafficking in the region. Bilateral and multilateral treaties such as the Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Indonesia Relating to Extradition and the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters are also addressed as cooperation tools which should be used by Indonesia and Thailand in prosecuting traffickers. To attain success in prosecuting law breakers and to be fair to all concerned, the author discourages those who are preoccupied with TIP from prejudging all unlawful acts as incidents of TIP since many of them might not fall under the criteria of TIP. Additionally, the article addresses the U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, which classifies countries under one of the tiers stipulated therein. The author indirectly suggests that, via the Act, the U.S. puts pressure upon other countries to suppress TIP intensively and properly protect victims of TIP. Therefore, the author urges Indonesia and Thailand to take special care in handling incidents of TIP in fisheries.Artikel ini berfokus pada “perdagangan manusia” (“trafficking in persons” atau TIP) dalam sektor industry perikanan laut di Indonesia dan Thailand. Artikel ini merujuk pada perangkat internasional mengenai TIP dengan membahas beberapa kasus terkini terkait TIP dalam sector perikanan laut di Indonesia yang dilaporkan terjadi pada semester pertama tahun 2015. Artikel ini juga mendalami peraturan domestik Indonesia dan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan dan juga perjanjian bilateral dan multilateral, di antaranya Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ekstradisi yang merupakan instrument yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan kepada para pelaku perdagangan manusia. Demi kesuksesan penuntutan para pelaku dan demi keadilan bagi pihak-pihak yang terkait, penulis tidak menyarankan dilakukannya praduga bersalah atas tindakan-tindakan melanggar hukum sebagai kasus perdagangan manusia karena tidak semua tindak pelanggaran hukum masuk dalam kriteria perdagangan manusia. Di samping itu, artikel ini juga merujuk pada U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act tahun 2000, yang menggolongkan negara-negara dalam beberapa tingkat. Penulis secara tidak langsung menyarakan agar melalui peraturan tersebut, Amerika Serikat dapat memberikan dorongan bagi negara lain untuk menekan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban perdagangan manusia. Dengan demikian, penulis mendorong Indonesia dan Thailand untuk secara serius menangani kasus-kasus perdagangan manusia dalam sektor industri perikanan laut."