Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu kepada standar baku yang dibuat Lembaga Manajemen Kolektif. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mengelola pengadministrasian kolektif, khususnya di bidang musik dan lagu. Penerapan mekanisme pemungutan royalti dan besarnya royalti yang ditetapkan oleh KCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu, serta mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai studi kasus, Penulis menggunakan putusan Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran hak cipta antara KCI dengan PT Vizta Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sangat berperan dalam pemungutan royalti, baik bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun industri musik itu sendiri. Selain itu, mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh KCI.

---

ABSTRACT
The payment of copyright royalties for music and songs are very complex because it consists of various mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright‟s Law. In the implementation, the royalti collection refer to the standards of Collective Management Organization. Yayasan Karya Cipta Indonesia is one of institutions that manage the administration of collective, especially in the music and song. Implementation of collecting royalties mechanism and the amount of royalties by KCI still having a lot of problems and violations. Therefore, in this thesis the writer tries to review the role of Collective Management Organization and the mechanism of lincence transfer and royalty payment. This paper used the research method of bibliography and normative juridical. Case study used the decision of the Commercial Court of Makasar and Jakarta, they prosecute copyright infringement case between KCI and PT Vizta Pratama. The result showed that Collective Management Organization is very useful for the benefit of the creator or copyright holder and the music industry. And about the mechanism of licence transfer and royalti payment between KCI and user is based on mutual agreement and was guided by the provisions of professional organizations.

Abstrak :
Penulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum Hak Cipta, terutama Hak Moral dan Hak Ekonomi, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pemberlakuan Sensor Film yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pembahasan mengenai hukum Hak Cipta dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama pada perbandingan pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonominya. Selanjutnya, penulisan ini juga membahas sekilas industri perfilman Indonesia dan menganalisis pelaksanaan Sensor Film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film sebagai salah satu lembaga negara Indonesia. ...... The focus of this study is about Copyright Law regulation, especially concerning Moral Right and Economic Right, in Law Number 28 of 2014 related to the implementation of Film Censorship that mandated by Law Number Number 33 of 2009. The analysis of Copyright Law done by doing comparison between Law Number 28 of 2014 and Law Number 19 of 2002. This writing is also at glance discuss the development of film industry in Indonesia and analyse the implementation of Film Censorship conducted by Film Censorship Body (Lembaga Sensor Film).

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 2002 terdapat pengaturan baru mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun di dalam tulisan ini membahas mengenai bagaimana peran dari LMK dalam pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang Lagu/Musik juga terkait usaha Karaoke sebagai Pengguna Lagu/Musik untuk tujuan komersial yang harus membayar royalti kepada Pencipta. Penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara.

---

ABSTRACT
The development of creative economy into one of Indonesia and various countries and the rapid growth of information and communication technology requires an updates for the Copyright Act, considering Copyright become the most important base of national creative economy. In Law No. 28, 2014 as the revision of Law No. 19 In 2002 there is a new arrangement of the Collective Management Organization (CMO). CMO is a nonprofit legal entity authorized by the Author to manage the economic right in the form of to collect and distribute royalties. As in this paper describes how the role of CMO in the management of the economic rights of the creator in the field of Songs/Music also related in Karaoke businesses as the user of Songs/Music for commercial purposes that have to pay royalties to the Author. This research using the method of juridical-normative literature study in addition with interview.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketika perlindungan Hak Cipta di Internet telah dilindungi, muncul dilema lain apakah ciptaan yang di remix atau mengubah konten seperti lirik bisa dianggap ke dalam doktrin Fair Use. Menurut US Copyright Act, bagian 107, memungkinkan konten dari parodi yang akan diterbitkan dianggap sebagai kreasi baru karena dianggap sebagai kategori Fair Use Doctrine. Sebaliknya, di Indonesia, menurut Undang-undang Hak Cipt No. 28 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai hal tersebut, dan jelas melarang perubahan, modifikasi, distorsi, dan mutilasi sebuah karya. Oleh karena itu, setiap ciptaan yang pengarang parodi itu lakukan akan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Bahkan Penggunaan Wajar yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia 2014, tidak memberikan batasan untuk parodi atau bahkan menyebutkan hal tersebut. Sementara, negara-negara lain seperti Jerman memungkinkan parodi dengan batasan-batasan tertentu seperti mengubah gambar dan sastra dan mengkritik dalam bentuk parody dapat diterima, namun, Jerman tidak memungkinkan lagu yang akan diparodikan. Selanjutnya, masalah muncul ketika penciptaan pengarang parodi yang diunggah di YouTube dan menjadi terkenal. Permasalahan ini telah menjadi dasar bagi penulis untuk mengambil langkah dan mencari cara untuk melindungi parodi sebagai ciptaan.

---

ABSTRACT
When protection of Copyright Law in the Internet has been protected it arose another dilemma whether a creation that is being remix or altering the content such as lyrics could be deemed as Fair Use Doctrine. According to US Copyright Act, section 107, allowing content of parody to be published and considered as new work since it is considered under the Fair Use Doctrine. Whereas, in Indonesia, the Copyright Law No. 28 Year 2014 does not stipulate the same, it is clearly prohibit the alteration, modification, distortion, and mutilation of a work. Hence, any creation that the parodist was doing will be considered to be an infringement of Copyright. Even the Penggunaan Wajar stipulated in article 44 of Indonesian Copyright Law 2014 does not provide limitation for parody or even mention related to it. While, other countries such as Germany allows parody in certain limitation, taking the pictures and literature and criticizing in the form of parody is accepted, however, Germany does not allow a song to be parodied. Furthermore, the problem arises when the creation of the parodist is uploaded on YouTube and become famous. This commotion has led to be the ground for writer to taking a step and seeking a way to protect parody as a creation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan hak cipta skenario film dan berfokus pada skenario film yang belum selesai dan belum dipublikasikan. Skenario film merupakan dokumen yang dibaca oleh semua departemen produksi film sehingga ia mengalami banyak perpindahan tangan di antara departemen-departemen produksi. Sehingga, skenario film yang belum selesai dan belum dipublikaskan harus mendapatkan perlindungan hak cipta secara tegas. Tulisan ini membahas konsep pengaturan hak cipta dari ciptaan yang belum selesai dan ciptaan yang belum dipublikasikan dan pengejawantahannya di dalam hukum hak cipta Indonesia. Selanjutnya juga dibahas pertanyaan mengenai kapan skenario film mendapatkan hak cipta dan perlindungan terhadap Pencipta ketika skenario filmnya dibocorkan sebelum dipublikasikan. Pada analisis skripsi ini dapat dilihat bahwa belum selesainya atau belum dipublikasikannya skenario film bukan merupakan pembatasan perlindungan hak cipta atasnya. Selain itu, perjanjian penulisan skenario film dan non-disclosure agreement dalam sesi pitching antara penulis skenario dan produser serta rumah produksi merupakan aspek penting dalam perlindungan skenario film yang belum selesai dan belum dipublikasikan. ...... This paper studies the copyright protection of screenplays and focuses on the cases of the unfinished and unpublished screenplay. A screenplay is a document that is read by the whole departments of a film production, therefore, it gets many dispositions among the departments. Thus, the unfinished and unpublished screenplay need to acquire its copyright protection. This paper discusses questions around when the screenplay obtains its copyright and also the protection of the writer if his screenplay is leaked prior to its publication. This paper affirms whether a screenplay has not been finished nor published is not a limitation to its copyright protection. In addition, this paper highlights the importance of screenwriting agreements and non-disclosure agreements in a pitching session between screenwriters and film producers as well as production companies on the protection of the both unfinished and unpublished screenplays.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tindakan pemutaran musik yang disinkronisasikan dalam film di bioskop berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta UUHC 2014 dengan mempelajari kasus perselisihan hak cipta karya musik yang digunakan dalam film Putusan Mahkamah Agung 2014Da202110 Kasus KOMCA vs. CGV karena Korea Selatan memiliki pasal khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang sinematisasi karya. Dengan ini, Penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah lisensi sinkronisasi musik dalam film mencakup izin untuk memutarnya secara publik di bioskop berdasarkan UUHC 2014? 2) Apakah tindakan pemutaran musik yang disinkronkan dalam film di bioskop dapat dianggap sebagai pertunjukan publik karya musik berdasarkan UUHC 2014 dan mengarah pada keputusan yang sama dengan resolusi kasus KOMCA vs CGV? 3) Apakah LMKN dan LMK, yang mewakili pemegang hak, memiliki wewenang untuk mengumpulkan royalti pertunjukkan publik atas musik yang disinkronkan dalam film langsung ke bioskop berdasarkan UUHC 2014. ...... This research discusses about the act of screening synced music in film in cinemas under Law No. 28 of 2014 on Copyrights UUHC 2014 by studying a case of copyrights dispute of musical works used in films Supreme Court Decision 2014Da202110 KOMCA vs. CGV case since South Korea has a specific article on its Copyright Act which regulates the cinematization of works. Herewith, the author proposes research questions: 1) Does the synchronization license of music in film covers the permission to publicly screen them in cinemas under UUHC 2014? 2) Can the act of screening synced music in film in cinemas be perceived as a separate musical works public performance under UUHC 2014 and lead to the same decision as the resolution of KOMCA vs. CGV case? 3) Do LMKN and CMOs, which represent the rights holders, have the authority to collect public performance royalties of synced music in film directly to cinemas under UUHC 2014.

Abstrak :
Produser Rekaman Suara merupakan salah satu pihak yang sangat berkaitan dengan musik atau lagu, khususnya musik atau lagu dalam bentuk rekaman suara (sound recording) yang biasanya dimasukkan dalam sebuah media seperti compact disc (CD), kaset, dan sebagainya. Produser Rekaman Suara adalah pihak yang biasanya melakukan perekaman pertama kali terhadap musik atau lagu dan Produser Rekaman Suara adalah pihak yang mempunyai hak milik atas master rekaman suara musik atau lagu yang bersangkutan. Juga, Produser Rekaman Suara mempunyai hak yang disebut sebagai Hak Terkait. Pada kehidupan sehari-hari, rekaman suara musik atau lagu sering digunakan untuk kegiatan komersialisasi atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Seperti misalnya rekaman suara musik atau lagu yang digunakan di tempat karaoke, kafe, rumah makan, maupun sebuah pertunjukan langsung. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan sudah seharusnya apabila musik atau lagu tersebut berperan dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka harus terlebih dahulu meminta izin dalam penggunaannya. Penelitian pada skripsi ini akan membahas mengenai analisis hukum terkait hak Produser Rekaman Suara mengenai rekaman suara musik atau lagu yang digunakan untuk kegiatan komersialisasi dengan menggunakan tiga peraturan sebagai acuan yakni, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002tentangHakCipta, Konvensi Roma, dan WIPO Performances and Phonograms Treaty, juga akan dibahas mengenai kepada siapa izin penggunaan rekaman musik atau lagu dimintakan. Penelitian ini merupakan sebuah penelilitian hukum doktriner dan meggunakan metode analisa kualitatif. ...... Producers of Phonograms is a party that very related to the music or to the song. Especially for the music or song that already recorded in any media such as compact disc (CD), cassette, etc. Producer of Phonograms are those who usually do the first recording of music or song and happen to be the party who have the ownership right of the sound recording they recorded. Producers of Phonograms have the rights that called “Neighbouring (Related Rights)”. In daily life, music or song recordings are often used for commersialization. Commersialization is an activity that really related to profit. For example, the music or song recordings used in karaoke place, cafe, restaurant or even in live performances. Those activities absolutely related to commercial things. If the music or songs recordings play an important role in users’ activities that related to commercial things, the users must obtain the permit that usually called licensing. This thesis will give an explanation about legal analysis regarding Producers of Phonograms’ Rights based on three regulations, which are Law No. 19 year 2002 concerning Copyright, Rome Convention and WIPO Performances and Phonograms Treaty. This thesis will also contain about to whom the permit regarding the usage of music or songs recordings must be obtained. This thesis uses doctrinal legal reasearch approach and uses qualitative method.