Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial ServiceAuthority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimesin Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’sinvestigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market,insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors.Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, publicprosecutor, police, and KPK (Indonesia’s corruption eradicating commission). The result was in aform of juridical aspect and written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paperwas as follows: there was an overlapping of authorities between OJK’s investigators and publicattorney’s investigators, police, and KPK, be they in the investigation of general crimes and thatof special crimes/corruption. As for the effectiveness of OJK’s investigators, it should be proved yetin the future.Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dalam memberantas kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan inimuncul karena di Undang-Undang OJK ada penyidik OJK dengan otoritas investigasi kejahatanOJK, termasuk; perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, danlembaga jasa keuangan sektor lainnya. Sementara itu, ada peneliti lain dengan kewenangan untukmenyelidiki, yakni, jaksa, polisi, dan KPK (korupsi di Indonesia memberantas komisi). Hasilnyaadalah dalam bentuk aspek yuridis dan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan daripenelitian ini adalah sebagai berikut: ada tumpang tindih kewenangan antara peneliti OJK danpengacara publik penyidik, polisi, dan KPK, baik itu dalam penyelidikan kejahatan umum dankejahatan khusus / korupsi. Adapun efektivitas penyidik OJK, itu harus dibuktikan namun di masadepan."

"Penelitian ini secara empiris untuk mengungkapkan faktor-faktor determinan yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan takaful umum di lima negara yakni Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan takaful umum dipengaruhi oleh variabel equity return, ukuran perusahaan (total aset) dan retakaful dependence. Hubungan positif terjadi antara kinerja keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaannya sedangkan hubungan negatif terjadi pada variabel equity return dengan retakaful dependence. Temuan ini memberikan informasi bahwa perusahaan takaful umum sebaiknya berfokus kepada peningkatan aset perusahaan apabila menginginkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan pentingnya bagi perusahaan dalam memilih jenis instrumen pasar modal dan perusahaan retakaful yang tepat agar perusahaan tidak berada dalam risiko yang besar yang akan mengakibatkan menurunnya kinerja dan profitabilitas perusahaan. Penelitian juga tidak berhasil membuktikan bahwa interest rate, gross domestic product, likuiditas dan gross contribution rate berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan takaful umum.

---

The main purpose of the research to reveal the determinant factors that can affect the financial performance of general takaful companies in five countries namely Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Qatar. The results show that the general takaful company's financial performance is influenced by equity return, company size and retakaful dependence. There is a positive relationship between the company's financial performance and the size of the company, while a negative relationship occurs in the equity return and retakaful dependence. This finding provides information that general takaful companies should focus on increasing company assets if they want better company financial performance. In addition, this study also explains the importance of companies in choosing the right type of capital market instruments and companies so that companies are not in a big risk that will result in a decline in the company's performance and profitability. The study also found that interest rate, gross domestic product, liquidity and gross contribution rate were not related to the financial performance of general takaful companies."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana implementasi hukum tentang Keuangan Negara dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tanggung jawab hukum para pihak dalam proses pengadaan terkait produk hukum yang dihasilkannya. Selain itu, sebagai bahan pelengkap dalam tulisan ini juga dipaparkan satu contoh kasus Pengadaan Barang/Jasa dilihat dari sudut pandang Keuangan Negara. Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum tentang Keuangan Negara telah diimplementasikan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam 4 (empat) tahap/fase perkembangan menyangkut proses pengadaan itu sendiri dan proses pertanggungjawaban keuangannya. Terjadinya tahapan tersebut menandakan bahwa pengimplementasian hukum tentang Keuangan Negara terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Terakhir pengaturan perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan harapan proses pengadaan yang adil dan transparan akan segera terlaksana. Antisipasi yang diberikan oleh hukum tentang Keuangan Negara dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diberikan dalam bentuk sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi penyimpangan Keuangan Negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi (misalnya, penggantian pejabat/anggota ULP yang terbukti terlibat KKN dan berujung pada penurunan pangkat bahkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS jika dijadikan terpidana dalam kasus korupsi). Bentuk antisipasi tersebut telah dituangkan melalui peraturan tentang Keuangan Negara, perbendaharaan negara maupun tentang pengadaan itu sendiri. Berdasarkan pengaturan tentang Keuangan Negara maka para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tanggung jawab hukum masing-masing sesuai dengan pelimpahan wewenang yang didapatnya. Dalam menganalisa kasus Sisminbakum, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni : Aspek Pengadaan Barang/Jasa, Aspek Penerimaan negara Bukan pajak serta Aspek Hak Cipta Negara sebagai akibat dari perjanjian antara PT.SRD dan Koperasi Pengayoman."

"Thesis ini mempelajari bagaimana suatu Perusahaan Multinasional (MNC) mengatur kegiatan finansialnya dalam skala internasional dimana dalam transaksinya menggunakan mata uang beberapa negara dalam hal keragaman mata uangnya. Tujuan riset adalah (1) mempelajari dan menganalisa bagaimana resiko yang berhubungan dengan mata uang pada alur kas bisa berkurang dengan menggunakan alat hedging lindung nilai yang dipilih dalam menangani operating exposure selama 5 (lima) tahun periode keuangan (2) untuk mengumpulkan seluruh komponen literature yang berhubungan dengan topik tesis dan menyajikan suatu analisa yang komprehensif mengenai operating exposure. Pada perdagangan internasional, segala bentuk mata uang bergerak dengan cepat. Karena nilai pada aset, kewajiban, pendapatan dan biaya sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, terdapat berbagai kemungkinan exposure dalam kegiatan keuangan contohnya currency esxposure. Apabila terjadi fluktuasi yang tidak terduga, perusahaan bisa mengalami kerugian atau bisa sebaliknya memperoleh keuntungan. Keputusan untuk mengurangi resiko exposure bisa berbeda setiap tahunnya. Apabila pada tahun ini perusahaan mampu mengurangi resiko dengan suatu alat lindung nilai hedging, cara yang sama dapat dilakukan ditahun berikutnya atau melakukan penelitian lebih lanjut untuk memilih strategi hedging yang lebih baik. Suatu MNC yang berbasis di Australia, Amcor Limited (AL), dipilih sebagai obyek studi karena beroperasi secara global dan merupakan perusahaan manufaktur kemasan dengan produknya yang beragam yang memperoleh bahan baku diimpor dari negara lain dan melakukan penjualan produknya ke luar negeri. Tesis ini pada akhirnya memberikan rekomendasi kepada Amcor dalam hal melindungi perusahaan dari resiko mata uang di tahun mendatang serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan eksekutif dalam manajemen resiko. Langkah-langkah analisa yaitu membandingkan kurs aktual AL dengan kurs pasar yang diperoleh dari RBA. Hasil perbandingan menunjukkan bagaimana AL mengeluarkan uangnya untuk membeli mata uang asing. Selain itu analisa sensitifitas terhadap cash dan analisa prediksi nilai tukar dengan menggunakan rumus absolute forecast error as a percentage of the realised value. Amcor sudah menetapkan kebijakan menggunakan fixed price swaps, options and futures dalam lindung nilai. Selain itu juga membuat perjanjian interest rate dan cross currency swaps, forward rate, serta interest rate options dalam hal lindung nilai suku bunga dan exposure mata uang asing. Analisa studi kasus AL pada periode analisa 2004 sampai 2008 menunjukkan bahwa cash flow AL sensitive terhadap fluktuasi. AL merubah kebijakan lindung nilai pada tahun 2008 setelah diadakan peninjauan kembali mengenai jumlah dan volume exposure mata uang asing. Rekomendasi diberikan untuk AL bahwa mereka dapat menggunakan forward contract jangka panjang dan money market hedging sebagai strategi alternative mengingat kondisi krisis global saat ini. Saran lain adalah ekspansi usaha kenegara lain dan difersifikasi produk untuk mendapatkan matching currency cash flow yang lebih baik sehingga operating exposure dapat diperkecil.

---

This thesis examines how a Multinational Corporation (MNC) manages their international financial activities in terms of diversity of currencies. The research purpose is thus aiming (1) to study and analyse whether the currency risk in MNC?s cash flows can be reduced with the hedging instruments they have used during the period of 5 (five) financial years in order to manage the operating exposure (2) to pull together all relevant strands of the literature and to present a comprehensive analysis on operating exposure. In international trading, currencies move rapidly amongst countries. Since value of assets, liabilities, revenues and costs are sensitive to fluctuation of foreign exchange rates, there are always possibilities of exposure in the financial activities, for example, currency exposure. Should there be an unexpected fluctuation of exchange rate, company suffers loss or in reverse gain profit. The decisions to reduce risk on exposure may vary year to year. If the Company is able to reduce risk this year by using a hedging instrument, they may apply the same one in the following year or do a further research to select better hedging instrument. An Australian based MNC, Amcor Limited (AL), was selected to be the object study as it is operating globally and a manufacturing company with diversified products on packaging which its raw material imported from more than one country and sell their products abroad. This thesis gives recommendation to Amcor in order to protect firm?s value from currency risk in the following years and improve their executive decision-making in risk management. Steps of data analysis consist of comparison between actual rate of AL and market rate from RBA. The variance of this comparison showing how AL spent their cash to buy the foreign currencies. Analysis of sensitivity to the cash flow and analysis on forecasted exchange rates using the formula of absolute forecast error as a percentage of the realised value. AL has set up to use the fixed price swaps, options and futures. AL enters into interest rate and cross currency swaps, forward rate agreements and interest rate options to hedge interest rate and foreign currency exposures. Analysis on case study of AL in the period of 2004 to 2008 showing that cash flow of AL is sensitive to fluctuation. AL has changed its hedging policy in 2008 after a reassessment of amounts and volume of foreign currency exposures. Recommendation provided is AL can also use a long term forward contract and money market hedging as an alternative hedging strategy considering to the company and market condition especially during current economic crisis. Other suggestion is business expansion to other country and product diversification to get higher matching currency cash flow, therefore, the operating exposure can be minimized."

"Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

---

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank

guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan accountability of Financial Statements on level of corruption in local government in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal decentralization to the level of corruption."

"Asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan (fiduciary relationship). Kewajiban yang berlandaskan Asas Kepercayaan dapat timbul karena adanya hubungan hukum di antara bank dan nasabahnya. Bank dapat digugat atau dilaporkan apabila ia merugikan nasabahnya karena melakukan unsafe dan unsound practices sehingga melanggar kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Sengketa yang disebabkan oleh pengaduan nasabah di sektor jasa keuangan terhadap bank tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan maupun penyelesaian secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). Dalam penelitian ini, Penulis hendak: (1) menganalisis bagaimana Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah; dan (2) mengkaji pengaturan pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan di LAPS SJK sesuai dengan Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan Indonesia ternyata belum mengatur secara spesifik mengenai penerapan Asas Kepercayaan oleh bank yang mengemban status sebagai penasihat transaksional sehingga hak-hak nasabah investor belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, peraturan pelaksanaan mediasi, baik dalam bentuk Peraturan OJK maupun Peraturan LAPS SJK belum mengakomodir kebutuhan para pihak untuk menentukan jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak yang melanggar perjanjian mediasi. Dengan diakomodirnya kebutuhan tersebut, maka diharapkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan LAPS SJK akan semakin meningkat.

---

The principle underlying the legal relationship between banks and customers is a relationship of trust (fiduciary relationship). Obligations based on the Principle of Trust can arise because of the legal relationship between the bank and its customers. A bank can be sued or reported if it harms its customers because it carries out unsafe and unsound practices thereby violating the obligations entrusted to it. Disputes caused by complaints from customers in the financial services sector against banks do not always result in agreements or resolutions that are simple, fast and at low cost. Therefore, to meet the needs of customers in the financial services sector for dispute resolution outside of court, the Financial Services Authority established an Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector ("LAPS SJK"). In this research, the author wants to: (1) analyze how the Principle of Trust in banking law can guarantee the protection of customer rights; and (2) reviewing the arrangements for implementing mediation as an alternative for resolving banking disputes at LAPS SJK in accordance with the Principles of Trust in banking law. The research results show that Indonesian banking law does not yet specifically regulate the application of the Principle of Trust by banks that hold the status as transactional advisors so that the rights of investor customers do not receive adequate legal protection. In addition, the regulations for implementing mediation, both in the form of OJK Regulations and LAPS SJK Regulations, do not accommodate the needs of the parties to determine the amount of compensation that must be paid by the party who violates the mediation agreement. By accommodating these needs, it is hoped that the level of customer trust in banking and LAPS SJK will increase."