Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tidak ada abstrak

Abstrak :
Tidak ada abstrak

Abstrak :
Salah satu jenis usaha bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau lebih dikenal dengan istilah Safe Deposit Box (SDB). SDB mulai berkembang pesat, hal itu terbukti dengan banyaknya bank yang melakukan kegiatan usaha ini. Nasabah yang ingin menikmati jasa SDB dapat melakukan perjanjian dengan pihak bank. Perjanjian antara bank dengan nasabah didasari oleh perjanjian sewa-menyewa. Pada prakteknya, Perjanjian SDB menimbulkan beberapa masalah, diantaranya mengenai konstruksi hukum yang mendasari perjanjian dan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sewa-menyewa pada Perjanjian SDB sudah sesuai dengan konstruksi sewa-menyewa dalam KUH Perdata. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menjadi alasan dan dasar penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian SDB. Penelitian akan dilakukan terhadap Perjanjian Safe Deposit Box yang terdapat pada Bank Internasional Indonesia (BII). ...... One type of banking business contained in the Banking Act of 1998 which provides a place to store goods and securities or better known as the Safe Deposit Box (SDB). SDB began to grow rapidly, it is evidenced by the many banks conducting this business. Customers who want to enjoy the services of SDB may enter into agreements with the bank. Agreement between the bank and its customers is based on the lease agreement. In practice, the Treaty of SDB raises several problems, including laws regarding the construction and application of the agreement underlying the exoneration clause in the agreement. This study aims to determine whether the application of the tenancy agreement is in conformity with the construction of SDB tenancy in the Civil Code. Moreover, the purpose of this study is to see what is the reason and basis for the exoneration clause in the agreement SDB. Research will be conducted on Safe Deposit Box Agreement contained in Bank Internasional Indonesia (BII).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tindakan penerimaan kreditur atas prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terjadi dalam kasus Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara antara CV Saka Export dan PT Lion Air, dimana objek yang diperjanjikan adalah Boeing 737-400 namun yang diberikan adalah MD-90, yang mana kasus ini telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/PDT/2010. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan yang dibahas antara lain adalah Pengaturan perjanjian sewamenyewa transportasi udara di Indonesia, akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal kreditur tetap menerima prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda, analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010 menurut hukum perikatan di Indonesia. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penerimaan prestasi yang dilakukan oleh CV Saka Export bukan merupakan suatu amandemen atau pelepasan hak darinya dan dalam kasus ini putusan Mahkamah Agung terhadap PT Lion Air adalah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

---

This undergraduae thesis discusses the act of acceptance of the achievements of debtor creditor agreement granted even though the object is different from what was agreed. This happened in the case of Air Transport Services Agreement between the provision of CV Saka Export and PT Lion Air, where the object is a Boeing 737-400 but agreed that given the MD-90, which this case has got a Supreme Court decision Number 1207/K/PDT/2010. Methodology used in this paper is a normative juridical. Main issues discussed include setting the lease of air transportation in Indonesia, The legal consequences of the agreement in the case of debtor's creditors continue to receive performance although the agreement provided different objects, analysis of the decision of the Supreme Court Number: 1207 K/Pdt/2010 under the laws of the engagement in Indonesia. Conclusions of this paper are the acceptance of the achievements made by CV Saka Export does not constitute an amendment or waiver from them, and in this case the Supreme Court ruling against PT Lion Airs is doing bad-faith conduct/breach of contract.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengungkapkan beberapa hal yang berhubungan dengan perjanjian pada umumnnya dan leasing pada khususnya dan Kontrak Tentang Sewa Dengan Pilihan Untuk Membeli, yang berlaku antara PT. PENGEMBANGAN ARMADA NIAGA NASIONAL dengan PT. PELAYARAN UMUM INDONESIA. Dalam perjanjian ini, para pihak menyepakati bahwa kapal akan dioperasikan oleh penyewa dan penyewa membayar sejumlah tertentu uang sewa kepada pemilik. Dalam jangka waktu sewa, penyewa mempunyai hak untuk, dengan persetujuan pemilik, merubah perjanjian menjadi Purchase in Instalments. Penyewa juga mempunyai hak untuk membeli kapal setelah berakhirnya masa sewa. Para pihak juga mengatur hal-hal kerugian - kerugian yang terjadi selama pengoperasian kapal, penyelamatan, per tanggungan kapal kepada perusahaan asuransi, kondisi standard polls pertanggungan dan lain-lain. Para pihak tidak mengatur hal-hal berkenaan dengan 'wanprestatie' serta 'overmacht' dan lain-lain. Hukum yang berlaku dalam kontrak ini adalah Hukum Indonesia.

Abstrak :
Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.? Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal.

Abstrak :
Dalam rangka mencari alternatif pembiayaan dunia bisnis Indonesia mulai mencoba menggunakan lembaga leasing. Diperkenalkan sejak 1974 dan makin dibutuhkan pada saat pemerintah terpaksa menjalankan kebijaksanaan uang ketat, dimana pembiayaan secara konvensional melalui lembaga perbankan sangat sulit diperoleh. Walaupun dalam prakteknya lembaga ini dapat diandalkan, namun dari segi hukum timbul permasalahan oleh karena lembaga leasing yang berasal dari sistem hukum asing sementara Indonesia memiliki Sistem Hukum Perikatan tersendiri. Leasing berbeda dengan perjanjian jual Deli, sewa menyewa. sewa beli, jual beli dengan angsuran dan jual beli dengan hak membeli kembali karena leasing memiliki unsur pembeda dimana obyeknya merupakan barang modal. Leasing tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasaalahan : (1) mengapa leasing dapat diterima sebagai suatu bentuk lembaga perjanjian, di Indonesia ? (2) mengapa perjanjian leasing yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai ciri-ciri sebagai perjanjian baku (3) bagaimana peran Notaris dalam memformulasikan perjanjian leasing ?

Adapun metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara. Selanjutnya data yang tersedia dianalisa secara kwalitatif, sehingga diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan : (1) bahwa lembaga leasing dapat diterima dan diterapkan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan,berkontrak sebagaimana termuat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; (2) bahwa meskipun perjanjian leasing dibuat dengan akta otentik, perjanjian tersebut masih memiliki ciri-ciri sebagai perjanjian baku/standar ; (3) bahwa peran Notaris sangatlah penting untuk menentukan perumusan klausula yang dimuat dalam perjanjian leasing.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran : (1) sebaiknya kegiatan leasing diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan hukum perikatan Indonesia ; (2) Notaris seyogyanya proaktif memberikan penyuluhan hukum agar akta otentik perjanjian leasing tidak memuat klausula baku ; (3) klausul perjanjian leasing perlu ditambahkan ketentuan mengenai kerahasian perjanjian, perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), prioritas penggunaan barang modal produksi dalam negeri, peristiwa force majeure dan penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi atau arbitrase.

Abstrak :
This thesis covered the income tax treatment of leasing transaction in PT. Y. The topic was chosen after the writer have had seen so many regulation about leasing practical. It became a curiosity for the author, whether some regulation does not match to other, or the confusion that might happen among the users. Subject matter of these researches is what the tax clerk might do in a leasing transaction to meet the income tax system regulation. With a list, taxation duty that has been accomplished by PT Y, divergence that is occurred in the leasing, and the efforts in order to make the leasing transaction is more appropriate to the tax income regulation. The research method is a descriptive approach to the case study, which is a research about status of the subject matter that links with some specific phase. Leasing defined as a practical of cost activity that supply capital goods according to either option right or non-option right to some lessee to used for the installment. There are draft theories in this thesis. First, economy principle from a leasing transaction which contain leasing that define from various theories and the divergence in leasing with a transaction such as renting activity, hire purchase, installment sales and credit loan, the advantage and disadvantage of a leasing transaction activity. Second, taxes, which generally contain tax definition, basic law of tax in Indonesia, taxes from various opinions, tax function and tax principle. Third, the tax and account treatment of leasing transaction, tax and account treatment from a leasing transaction as well. Income tax system from a leasing transaction is contained with tax income policy, act of tax linking to a leasing transaction, which is the decree of the republic of Indonesia and Exposure Draft as well. The Author also adding the certainty rules that is interrelated with leasing industries in Indonesian which contains Presidential decree of the Republic of Indonesia about the financing institution, circular letter from the Ministry of Finance Affairs, Ministry of Industrial Affairs, and Ministry of commerce Affairs about the operation license of the leasing company, the regulation, and the implementation systems of financing institution. Author has had interviewing PT Y as a lesser, some lessee from PT Y and tax staff in Madya Tax Service Office Central of Jakarta and Central Tax Office of Directorate General of Taxation as research object to build the body of work in this thesis. From the interviewed, they had given the answers of the subject matters in this thesis for the author. The taxes staff had suggested the author to review some tax policy. Capital goods grouping that mentioned in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which had been adapted to a valid income tax law. Whereas from the lesser and lessee, the author obtaining some complains due to the divergence which are occurred in the fields and the lack of comprehension of the taxation rules from the lessee: Therefore, the author has obtained more comprehension about the cases that related with a leasing transaction which occur in the fields it self. The interviewed with all those three parties has been analyzed by the author is connected to subject matter in these thesis. And it could be connected as well with income tax policy and the implementation regulation upon leasing transaction. The author found that implementation regulation of tax is still inappropriate yet one and another. The unstable and inappropriate law could merge some problem, which caused the lesser, and the country loosed. There are some conclusion from these research which is the lesser had claimed that the tax clerk ask for the fee, but that was before Madya Tax Service Office had been formed. Some more, there is lack of knowledge of the tax clerk according to leasing transaction's policy. According to the conclusion above, Tax Commission has changed all the Tax Service Office into Madya Tax Service Office, such as Tax Service Office Madya central of Jakarta. Training and education are suggested to tax clerk to enhance human resource among Directorate General of Taxation.