Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : SUKIMTO FAHRUDDINNPM : 1506807924Program Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN TANPA LEVERING STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1172 K/Pdt/2015 Sengketa seharusnya tidak terjadi pada transaksi jual beli tanah dan bangunan jika para pihak melakukannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, yaitu setelah pihak pembeli membayar harganya, penjual dalam suatu waktu tertentu langsung menyerahkan obyek jual belinya kepada pembeli dalam keadaan kosong. Hal ini dikarenakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila asas terang dan tunai terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Pokok Agraria yang menganut sistem hukum adat. Lalu bagaimanakah keabsahan jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut putusan mahkamah agung nomor 1172/K/Pdt/2015 dan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tanah dan bangunan tanpa levering menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172/K/Pdt/2015 apabila obyek jual beli dikuasai oleh pihak ketiga? Tesis ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki kegiatan mengumpulkan bahan pustaka ataudata sekunder belaka atau suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Dengan dilakukannya penandatanganan jual beli di hadapan PPAT, maka Jual Beli Tanah dan Bangunan tanpa levering tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang melakukan jual beli dan pihak ketiga yang menguasai obyek jual beli. Hal ini dikarenakan asas jual beli dalam UUPA adalah terang, tunai, dan riil. Sedangkan akibat hukumnya adalah transaksi tersebut tetap sah dan berlaku mengikat para pihak dan pihak ketiga, namun diperlukan upaya hukum lanjutan untuk mengambil kembali obyek jual beli dari tangan pihak ketiga.

---

ABSTRACT
Nama SUKIMTO FAHRUDDINNPM 1506807924Program Studi Magister KenotariatanJudul LEGALITY OF LAND AND BUILDING TRANSACTION WITHOUT LEVERING STUDY OF SUPREME COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA rsquo S DECISION NUMBER 1172 K Pdt 2015 Disputes should not occur in the transactions of land and building if the parties do so in accordance with the applicable legislation corridor, In example, after the buyer pays the price, the seller in a certain time directly submit the object of the transactions to the buyer. This is because the sale and purchase is considered to have occurred between both parties if the principle of light and cash is fulfilled as stipulated in the provisions of Basic Agrarian Law which adheres to customary law system. What is the validity of the sale and purchase of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 1172 K Pdt 2015 and how the law resulted from the sale and purchase transactions of land and buildings without levering according to the decision of Supreme Court Number 1172 K Pdt 2015 if the object of sale and purchase controlled by a third party This thesis is the result of qualitative research with normative research method that is law research which have activity of collecting bibliography or mere secondary data or a procedure of scientific research to find truth based on legal logic from normative side. With the signing of the sale and purchase transactions in the presence of PPAT, the Sale and Purchase of Land and Building without levering is legitimate and binding the parties who do the buying and selling and the third party who controls the object of sale and purchase. This is because the principle of sale and purchase in the Basic Agrarian Law is bright, cash, and real. While the legal consequences are those transactions remain valid and apply binding to the parties and third parties, but required further legal efforts to retrieve the objects of sale and purchase from the hands of third parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah seharusnya memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun, dalam praktik di lingkungan bermasyarakat, penerbitan sertipikat hak atas tanah menuai berbagai permasalahan, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3322K/Pdt/2017 yaitu timbulnya kepemilikan sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah di Bali. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat karena mempertanyakan kepastian hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan perlindungan hukum yang diberikan Negara apabila telah terdapat hak atas tanah yang digugat. Untuk itu, penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum akibat timbulnya sertipikat ganda terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik secara musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai moderator maupun pengajuan upaya hukum melalui Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli harus menaati tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban yang dimintakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan hanya dalam pembuatan akta saja melainkan tanggung jawab pada saat sebelum dan setelah penandatanganan akta jual beli.

---

ABSTRACT
Certificate of land ownership rights must contain physical data and juridical data in accordance with the data provided in the measuring certificate and the book of land ownership rights. However, in practice, the issuance of certificates of land ownership rights may cause various problems, such as the Decision of the Supreme Court Number 3322K/Pdt/2017 regarding the emergence of a dispute of two official land ownership certificates for the same plot of land in Bali which caused uncertainty in the society because of the legal certainty of the certificates of land ownership rights and legal protection granted by the State in the event of dispute arising from the land ownership rights. Thus, the authors wish to analyze the legal protection of dual ownership on one plot of land in Bali and the liability of Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT in carrying out their duties and the authorities. The method of the research is a normative juridical method with descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is the legal protection due to the emergence of a double certification for each owner for the identical land ownership rights whereby such owner who suffer loss from this double certification may file a dispute either through deliberation with the National Land Office as a moderator or through the court. PPAT in drawing up Deed of Sale and Purchase/AJB must subject to the guidelines and procedures based on the applicables laws and regulations. The liabilities of PPAT is not limited in drawing up the deed but such liabilities exist before and after the signing of the AJB.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan prosedur legalisasi dokumen privat antara Indonesia dengan Singapura. Legalisasi dokumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu dokumen, sehingga dokumen yang diterbitkan di suatu negara dapat digunakan di negara lainnya. Dokumen privat merupakan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan diri seseorang sehingga bersifat lebih tertutup dan dapat diarsipkan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif berupa penelitian perbandingan hukum, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah studi dokumen dan wawancara. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana klasifikasi dokumen publik dan privat di Indonesia dan di Singapura, bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, dan hal apa saja yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut. Diantara prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara lain mengenai para pihak atau lembaga yang berwenang untuk melegalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, istilah yang digunakan oleh lembaga yang berwenang tersebut untuk melegalisasi dokumen, dan tindakan perbaikan terhadap dokumen jika hasil verifikasi dokumen privat pada lembaga yang berwenang di Indonesia dan di Singapura tidak sesuai. Perbedaan antara lain mengenai mekanisme legalisasi dokumen privat dan jenis dokumen (baik yang dapat dilegalisasi atau yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan legalisasi dokumen) di kedua negara tersebut.

---

This thesis discusses about comparative law on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore. Legalization of document is an act done by authorized official to legalise a document so that document can be used abroad. Private documents are documents relating to one's own existence so that they are more closed and can be archived. This research was done by using the method of normative-juridical in the form of comparative law research, which the data sources are obtained by collecting data from related literatures. Data collection tools used by the author in this thesis are study of documents and interviews. The main matter of this thesis is how to classify public and private document in Indonesia and Singapore, how the similiarities and differences on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore as well as anything that lies behind the similiarities and differences. There are some similiarities and differences between legalization procedure of private document in Indonesia and Singapore. Similiarities include those with the authority to legalize private documents in Indonesia and in Singapore, the terms used by the authorized institutions to legalize documents, and corrective actions on documents if the results of verification of private documents at the authorized institutions in Indonesia and in Singapore are not appropriate. The differences are about the mechanism of legalization of private documents and types of documents (both of which can be legalized or which is a requirement to get document legalization) in both countries.