Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yang memadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsi dewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaran yang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaan anggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikan perbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan, 1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teori yakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teori kemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPA untuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alat kelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI. Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaan anggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal, sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkan oleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.

---

ABSTRACT
The Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has a function to guarantee the welfare of the people. This condition is systematically arranged by adequate budget and the organ that supports it. The Household Affairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the council functions are running by planning and controlling the established budget. Both are regulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURT regulates the formation of decisions on the general policy direction financial arragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that if there is a mismatch in planning and implementation there is a need for instruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfare of the people. With the difference of planning and implementation, problems arise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is the implementation of the function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives. The author in conducting this research using normative juridical research methods, namely by identifying several theories namely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory and theory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support the implementation of the duties and functions of the council through the decision of AKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination between the board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. The existence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURT caused the absence of the main objectives of the House of Representatives to realize the welfare of the people, the deviation from the implementation of the general policy direction of budget management becomes a problem because the function of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to make standard arrangements towards the establishment of general management policy a budget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus, there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA.

Abstrak :
ABSTRAK
Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan (Constitutional Review) dapat diuji melalui mekanisme uji materil di Mahkamah Konstitusi (judicial review), di Dewan Perwakilan Rakyat (legislative review), dan oleh Eksekutif (excecutive review). Untuk uji materil undang-undang dapat melalui 2 (dua) mekanisme yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi dan legislative review di DPR meskipun hasilnya berbeda. Apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan norma sedangkan DPR menggantikan norma. Akhir-akhir ini ada warga negara apabila ingin mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi disarankan untuk ke DPR karena bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.Legislative review yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui undang-undang. Bagi lembaga yang menjalankan fungsi legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden serta DPD (untuk Undang-undang tertentu) untuk menjadi masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat fungsi legislasi. Untuk itu kedudukan legislative review oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan mekanisme uji konstitusionalitas undang-undang untuk menerima uji konstitusionalitas undang-undang terhadap terhadap Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh masyarakat. Checks and balances dalam pembentukan undangundang sangat penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugas wakil rakyat dan peran DPR dalam pembentukan undang-undang merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat yang memilih.

---

ABSTRACT
Review the Constitutionality of Legislation (Constitutional Review) can be tested through a mechanism of judicial review in the Constitutional Court (judicial review), in the House of Representatives (legislative), and by the Executive (excecutive review). For judicial legislation can in 2 (two) through the mechanism of judicial review in the Constitutional Court and legislative review in the House of Representatives although the results are different. If the Constitutional Court annulled the norm while the House replace the norm. Lately there if citizens want to file a judicial review to the Constitutional Court suggested to the House because it was not authorized to Konstitusi.Legislative Court review done in the capacity of institutions that make and review and approve legislation. For those institutions that perform the function of legislation in this House of Representatives (DPR) and the president and DPD (for specific legislation) to be a useful input to improve performance and strengthen the legislative function. For the position of legislative review by the House of Representatives (DPR) is a testing mechanism constitutionality of laws to accept constitutionality of laws against the Constitution proposed by the community. Checks and balances in the legislation are very important as part of the implementation of the tasks and role of the people's representatives in Parliament is law making as a form of accountability to constituents or the people who choose.

Abstrak :
ABSTRAK
Publik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerja yang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan 5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknya tenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokok permasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum serta lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya. Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukum dan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACT
Recently the general public has been paying great attention to the performance of the House of Representatives. This is inseparable from the issue faced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which is underperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expert staff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. This amount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) and other instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certain expertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance, the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation to expert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligations under law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legal principles on workers contained in prevailing laws and regulations. This research applies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legal status and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff at the DPR RI from a juridical-normative perspective.

Abstrak :
Collection of 1992-2002 general assemblies and annual session of the Indonesian People's Consultative Assembly on the process of amendments to Indonesian 1945 Constitution concerning legislative bodies.

Abstrak :
On legislative power in Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.