Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai upaya mitigasi risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak dalam pengadaan barang/jasa, industri asuransi menawarkan sebuah produk inovatif yang bernama surety bond. Dalam praktiknya, pengaturan surety bond yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia tidak diatur di dalam suatu undang-undang bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sendiri juga tidak tidak diatur. Sehingga, ketentuan surety bond diatur di dalam beberapa peraturan turunan. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan suretyship atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dipandang tidak dapat lagi menjual produk asuransi berupa surety bond. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ditemukannya undang-undang yang secara ekplisit mengatur surety bond yang dipasarkan oleh asuransi umum dan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan ketentuan yang multitafsir.

---

As an effort to mitigate risks that may cause losses for several parties in the procurement of goods/services, the insurance industry offers an innovative product called surety bond. In practice, the regulation of surety bonds marketed by insurance companies in Indonesia is not specifically regulated in a law, even Law Number 40 of 2014 concerning Insurance itself is not regulated. Thus, the surety bond provisions are regulated in several derivative regulations. With the birth of Law no. 1 of 2016 concerning Guarantees, insurance companies that were previously able to conduct suretyships based on the Financial Services Authority Regulations (POJK) are considered no longer able to sell insurance products in the form of surety bonds. This research is descriptive using normative juridical method. The results of this study indicate that there is no law that explicitly regulates surety bonds marketed by general insurance and the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance are provisions that have multiple interpretations."

"Pemasaran produk asuransi melalui media telemarketing adalah bentuk penawaran produk asuransi yang dilakukan melalui media telepon oleh telemarketer kepada calon nasabah. Cara ini dilakukan seiring pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia dimana pelaksanaannya dinilai lebih mudah, efisien, dan dapat menjangkau lebih banyak pasar. Biasanya pemasaran jenis ini dilakukan dengan adanya kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan bank. Akan tetapi, pemasaran produk asuransi melalui telemarketing ini memiliki beberapa kelemahan antara lain dapat terjadi ketidaksesuaian informasi antara telemarketer dengan calon nasabah maupun adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan kesepakatan yang terjadi. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pemasaran prosuk asuransi melalui media telemarketing melalui studi kasus pada Perusahaan Asuransi PT BL. Jika ditinjau dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian asuransi melalui telemarketing adalah perjanjian yang legal karena perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik yang bersifat konsensuil. Selain itu kegiatan telemarketing adalah salah satu bentuk kerjasama pemasaran bancassurance sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance.

---

Marketing insurance products through telemarketing media is a form of insurance product offerings made through telemarketers 39 telephony media to prospective customers. This is done in line with the growth of the insurance industry in Indonesia where the implementation is considered easier, efficient, and can reach more markets. Usually this type of marketing is done by the cooperation bancassurance between insurance companies and banks. However, the marketing of insurance products through telemarketing has several disadvantages such as discrepancy between telemarketers and prospective customers and differences of opinion regarding the validity of the agreement. The research is normative juridical which aims to conduct a juridical review on insurance product marketing through telemarketing media through case study at PT BL Insurance Company. If reviewed from the terms of the validity of the agreement under Article 1320 of the Civil Code, the insurance agreement through telemarketing is a legal agreement because the insurance agreement is a reciprocal agreement that is consensual. In addition, telemarketing activity is one form of bancassurance marketing cooperation based on Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016 concerning Implementation of Risk Management at Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Company Bancassurance."