Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas dan membuat suatu program asuransi jiwa dirnana cakupannya meliputi pensiun dan tunjangan untuk keluarga. Pembahasannya meliputi perumusan umum dari program asuransi ini dan menghitung premi untuk faedah satuan serta cadangan prospektipnya. Sebelumnya dibahas dasar-dasar matematika aktuaria yang berkaitan dengan program asuransi tersebut, kemudian pengembangan (bentuk khusus) dari anutas dan asuransi yang merupakan inti dari program ini."

"Adanya lembaga pertanggungan saat ini yang dirasakan sebagai hal yang sangat mutlak dalam suatu kehidupan masyarakat sebab banyak anggota menyadari bahwa kehidupan yang dilaiui ini tidak seluruhnya sesuai seperti apa yang direncanakan. Munculnya lembaga pertanggungan yang terus berkembangan saat ini, setidaknya mampu memberi ketenangan anggota masyarakat akan ketidakpastian yang dihadapi, selain itu, sisi lain yang diperoleh adalah semakin meningkatnya laju perekonomian karena adanya suatu perlindungan bagi suatu upaya menggalang tujuan yang besar. Namun demikian, ditengah semaraknya perasuransian saat ini, konsep perjanjian pertanggungan ,yang diterapkan digugat oleh para ahli hukum Islam sebagai mengandung tiga unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, sehingga membuat ragu kalangan muslim untuk mengikuti perjanjian pertanggungan ini. Ketiga unsur tersebut adalah Al Ghoror (ketidak jelasan), Al Maisir (perjudian), dan Ar Riba (pembungaan uang) karenanya mereka menghadirkan suatu konsep lembaga pertanggungan altenatif yang diyakini telah meninggalkan ketiga unsur itu yang disebutnya sebagai Asuransi Takaful baik Takaful Keluarga (asuransi jiwa), dan Takaful Umum (kerugian). Para pengelola Takaful beranggapan bahwa, konsep mereka terutama pada penulisan skripsi ini tentang perjanjian pertanggungannya belum ada yang menerapkan selain mereka sendiri. Akan tetapi, setelah penulis membandingkan konsep takaful dengan konsep mutual yang dikembangkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, ternyata ada kemiripan. Kemiripan itu nampak dari pengembalian premi dari Badan kepada tertanggung manakala ia tidak meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan, ditambah pula pengembalian itu dengan reversinary bonus. Dengan ini maka kesan judi (Al Maisir) dapat dihilangkan secara jelas. Sedangkan unsur-ArRiba memang menjadi mutlak milik Takaful, karena mereka telah menyatakan secara tegas lembaga pertanggugannya berdasarkan syariah Islam. Dan unsur AI Ghoror yang dilakukan melalui pembagian dua rekening (tabungan dan tabarru), pada sistem mutual memang tidak jelas. Mengenai hal-hal lain seperti prinsip dasar asuransi, ketentuan perundangan yang mengatur, masalah polis, syarat menjadi anggota perjanjian pertanggungan dan lain-lain ternyata tidak mempunyai perbedaan prinsip."

"Penelitian dilakukan dalam rangka menganalisis fenomena kelesuan keuangan dari industri asuransi jiwa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari Loss Ratio, Premium Growth, dan Risk Based Capital terhadap risiko kebangkrutan dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia pada periode tahun 2015 – 2018. Loss Ratio merupakan penggambatan dari profitabilitas perusahaan asuransi jiwa, Premium Growth menggambarkan pertumbuhan dan kestabilan pendapatan dari perusahaan asuransi jiwa, dan pencapaian Risk Based Capital menggambarkan solvabilitas dari perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan pengujian data dan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Premium Growth perusahaan asuransi jiwa dan Risk Based Capital dari perusahaan asuransi jiwa berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kebangkrutan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

---

The study was conducted in order to analyze the phenomena of financial sluggishness from the Indonesian life insurance industry. The purpose of this study is to analyze the effect of Loss Ratio, Premium Growth, and Risk Based Capital on the risk of bankruptcy from Indonesian life insurance companies in the period 2015 - 2018. Loss Ratio is a reduction of the profitability of life insurance companies, Premium Growth describes growth and stability income from life insurance companies, and achievement of Risk Based Capital illustrates the solvency of life insurance companies. Based on data testing and analysis conducted, it shows that the Premium Growth of life insurance companies and Risk Based Capital of life insurance companies significantly influence the risk of bankruptcy of life insurance companies in Indonesia."

"Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga atau ada prosedur lain yang wajib dilakukan sebelum memohon PKPU, ini menjadi masalah pertama dalam pengajuan PKPU oleh pemegang polis PT Adisarana Wanaartha yang akan dibahas oleh penulis. Kewenangan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan pasal 223 UUK-PKPU memberikan hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan PKPU kepada perusahaan berizin khusus khususnya perusahaan asuransi. Kewenangan ini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat pasal 55 UU OJK dan dikuatkan kembali di Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Diketahui bahwa pemohon PKPU tersebut bukanlah OJK melainkan dua orang pemegang polisnya, hal ini menjadi masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini dimana apakah mereka para pemegang polis mempunyai kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon PKPU untuk perusahaan asuransi PT Adisarana Wanaartha. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak permohonan para pemgang polis PT Adisarana Wanaartha, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan PKPU

---

The background of this thesis was written by the submission of insurance policy holders of PT Adisarana Wanaartha who filed an Application for Postponement of Debt Payment Obligations to the Central Jakarta Commercial Court. This submission is the result of distrust from the liquidation process currently being undertaken by PT Adisarana Wanaartha due to the revocation of its business license by the Financial Services Authority. The status of an insurance company legal entity in liquidation is a big question whether legally an insurance company can be filed for PKPU by its creditors, also whether creditors can directly apply for PKPU to the Commercial Court or are there other procedures that must be carried out before applying for PKPU, this is the first problem in filing PKPU by PT Adisarana Wanaartha policyholders which the author will discuss. The authority to submit PKPU applications based on article 223 UUK-PKPU gives the Minister of Finance the exclusive right to submit PKPU to specially licensed companies, especially insurance companies. This authority is transferred to the Financial Services Authority through article 55 of the OJK Law and is reinforced in Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law jo. Article 52 paragraph (1) POJK Number 28 of 2015. It is known that the PKPU applicant is not the OJK but two of the policyholders, this is the main problem that will be discussed and analyzed in this study where do the policyholders have legal standing to act as applicants PKPU for the insurance company PT Adisarana Wanaartha. In the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst stated that it rejected the application of PT Adisarana Wanaartha's policyholders, the author will analyze whether the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court are in accordance with the existing laws and regulations. applicable in the field of Bankruptcy and PKPU"