Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini untuk mengkaji bagaimana Perilaku Memilih, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada Pemilu 2004. Secara khusus penelitian ini juga ingin menjawab kecenderungan seseorang untuk memberikan pilihan atau suaranya pada partai politik Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil sampel atau daerah penelitian di Kelurahan Pejuang, Panama, telah terjadi pergeseran perilaku memilih dalam masyarakat di daerah tersebut dalam menentukan atau memilih partai politik. Kedua bahwa perilaku memilih yang berdasarkan ikatan ideologi, agama atau etnis mengalami peningkatan perolehan suara, seperti PKS dan PDS yang berbasiskan gerakan keagamaan, juga partai politik yang berbasiskan nasionalisme seperti Partai Demokrat sebagai partai yang bare mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ketiga, bahwa secara geografis Kelurahan Pejuang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pusat kegiatan nasional di Jakarta, sehingga perilaku memilih di daerah ini dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Jakarta. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori perilaku memilih (Voting Behavior), adapun metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian (deskriptif analitis), tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini melalui penarikan sampel acak ( Random sampling) pengolahan dan analisa data menggunakan tehnik analisa kuantatif dengan disajikan melalui tabel frekwensi dan tabulasi data. Ada beberapa kesimpulan yang dapat yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu : faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di Kelurahan Pejuang adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan identifikasi partai yang dilandasi sentimen keagamaan dan kharisma kandidat serta relatif tetap atau tidak berubah dalam memilih salah satu partai politik. Dan pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang mengedepankan isu-isu yang sesuai dengan harapan mereka, melihat kemampuan dan moralitas kandidat.

---

This thesis aim to discuss how and what various factors influencing voters' behavior in Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi City during 2004 election. In particular this research also aims to answer the personal tendency to vote for certain political party. There are several background reasons why the writer takes samples or research area in Kelurahan Pejuang. First, shifting of voting behavior has taken place in the society of the related area in voting for certain political party. Second, voting behavior which based on ideology, religion or ethnicity ties increased its voting result, such as in PKS and PDS which have religious background, as well as nationalistic based party such as Partai Demokrat as a new party with significant vote result. Third, geographically Kelurahan Pejuang has a direct border with Jakarta as a center of national activities, and hence the voters' behavior in this area can influenced what happened in Jakarta. To answer the problem posed previously, the writer used voting behavior theory, where the research method used in this research was descriptive analysis. Random sampling technique is being used in this research and analyze by quantitative technique to be presented in the form of frequency and data tabulation table. There are conclusions taken from this research: party identification based on ideology and religion ties became the most influencing factor to voting behavior in Kelurahan Pejuang. One's choice of political party with low level of education and income tend to be political parties based on religious sentiment and candidate charisma as party identification which relatively stable. On the other hand, one's choice of political party with high level of education and income tend to be political parties which represent issues of their interest and Look at the candidate's capability and morality.

Abstrak :
Studi ini secara khusus memfokuskan pada munculnya fenomena perilaku tradisional, dalam masyarakat yang sedang mengalami proses transisi demokrasi. Studi ini menjadi penting dalam rangka menjelaskan perkembangan masyarakat pemilih, yang dapat diamati dari sikap dan perilakunya terhadap sistem politik yang sedang mengalami proses transisi tersebut. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang mengapa dan bagaimana fenomena perilaku tradisional tersebut muncul pada Pemilu 1999 yang dikenal sebagai Pemilu yang berlangsung pada era transisi demokrasi, digunakan alat analisis (tool analysis) yang dibangun dari teori-teori perilaku (behavior theory), yang dikemukakan dari para pendukung pendekatan sosiologi, psikologi, dan antropologi politik. Didukung dengan berbagai basil penelitian yang pernah dihasilkan oleh para penstudi perilaku pemilih di Indonesia Dari berbagai penjelasan teoritik yang ada, orientasi perilaku tradisional (political realignment) hanya dilihat sebagai kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial dan ideologi. Dalam kenyataan di lapangan, orientasi perilaku tradisional pemilih pada era transisi demokrasi di pedesaan, disamping dipengaruhi oleh nilai-nilai primordialisme, ideologi, kekerabatan (kingship), juga identifikasi partai. Dengan demikian, identifikasi partai juga sangat menentukan sikap konservatif dan orientasi perilaku tradisional pemilih. Dalam kenyataan yang lain ditemukan bahwa, fenomena orientasi tradisional yang nampak di permukaan, tidak serta merta didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, sebaliknya tidak semua tindakan yang nampak rasional selalu terbebas dari ikatan-ikatan tradisionalnya. Pada fenomena pertama dapat dilihat dari perilaku para elm. PKI mendukung PDIP, yang di permukaan nampak sebagai orientasi tradisional, karena terkait dengan hubungan politik masa lalu, bahwa kelompok abangan akan mendukung partai sekuler, tetapi ternyata di balik fenomena yang muncul dipermukaan tersebut, terdapat alasan yang cukup rasional, yaitu atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi serta peluang untuk berperan dalam mengeliminasi sekat-sekat politik yang membatasi kebebasannya di masa datang, bukan semata-mata disiarkan atas orientasi sekuler dan pemilih abangan. Pada fenomena kedua, dapat ditemukan dalam dukungan dan pilihan beberapa kelompok muda Islam terhadap PAN, meskipun alasannya cukup rasional, tetapi kalau dilacak lebih jauh akan nampak adanya pengaruh ikatan-ikatan primordial yang membentuk orientasi tradisionalnya, karena dukungannya terhadap PAN juga terkait dengan kedudukannnya sebagai pendukung Islam modemis. Pada akhirnya meskipun perubahan politik telah berlangsung, tetapi dalam era transisi demokrasi, yang penuh kebebasan dan ketidakpastian tersebut, telah memperkuat sebagian besar anggota masyarakat yang memiliki afiliasi kelompok untuk mengikatkan din. pada kelompok Dalam kenyataan yang demikian, kesadaran kelompok (collective conscience) tetap kuat mempengaruhi perilaku pemilih.

---

This Study peculiarly focused at traditional behavioral phenomenon appear in societies which is experiencing of democratic transition process. This study becomes important in order to explain an improvement of voter's society, by perceived from its attitude and behavior toward a political system which is experiencing of transition process. In order to obtaining the main understanding about why and how the traditional behavioral phenomenon emerge at General election 1999 known as General election that goes on democracy transition era, this study using a behavioral approach as its tools of analysis. This is a multidiscipline approach consist of sociology, psychology, and political anthropology. These studies also supported by various researches about voters behavior that have been conducted in Indonesia. Explanation from various existed theory, the traditional behavioral orientation (political realignment) has strength and influence of values of primordial and ideology Rural voters that have traditional behavioral orientation beside influenced by values of primordial, ideology, consanguinity (kingship), also a party identification. Thereby, party identification also determine conservative attitude and traditional behavioral orientation. Another fact that has found a traditional orientation phenomenon look on the surface, do not at moments notice relied on irrational considerations on the contrary not all action which look rational always free from traditional confining on him. First phenomenon can be seen from ex PM behaviors that support PDIP what on the surface looked as traditional orientation, because in the past PM as abangan will support secular Party, but behind this, it happen different but the reason of this part is also rational_ The main considerations are the condition and the opportunity could be taken to eliminate their limitation in the past to have freedom for the coming period. Secular orientation of abangan voters not solely the explanation of their behavior. At second phenomenon, can be found at young Islamic group that choice and support PAN. Though its reason looks rational enough, but if we traced farther we will find the influence of primordial confining which forming traditional orientation on them. Their support to PAN also related to their principle as modernist Islam In the end though political changing have taken place democracy transition era, that full of uncertainty and freedom, have strengthen most society member group affiliation to their group. Therefore, collective conscience remain to be strong factor influence voters behavior.

Abstrak :
Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah. Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan." Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung.

Abstrak :
Criticism on electoral zone in the general election system of Indonesia.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada. ......This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah