Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Kembaren, Arnold Salaba, author

Faktor kepentingan umum dalam peraturan daerah = Public interest factor in local regulation

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56871

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lina Widiyastuti, author

Politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah: studi tentang Qanun dan peraturan daerah berbasis keagamaan = Political law of local regulation legislation: study of Qanun and local regulation based on religion / Lina Widiyastuti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum dalam proses pembentukan Qanun dan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis akan menggunakan dua bentuk metode, yakni penelitian studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perspektif...

Universitas Indonesia, 2013

T32957

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yurista Yohasari, author

Kajian hukum terhadap substansi peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama dalam sistem hukum Indonesia = Legal study of local regulations substance governing religious life in the Indonesian legal system / Yurista Yohasari

ABSTRAK Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...

Universitas Indonesia, 2016

T45386

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suci Monawati Sukma, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah = Authority of the Regional Representative Council in monitoring and evaluating the Draft Regional Regulation and Regional Regulation

ABSTRAK
Dibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang fungsi dan kewenangannya telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018, Pada Pasal 249 ayat (1) huruf J DPD diberikan kewenangan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simplexius Asa, author

Suatu tinjauan hukum pidana terhadap krimimnalisasi perilaku beresiko dalam peraturan daerah tentang penenggulangan HIV dan Aids di Indonesia = A criminal law study against risk behavior criminalization on local regulation regarding HIV & AIDS care in Indonesia

Penelitian ini dirancang untuk menilai fungsionalisasi hukum pidana dalam mengatasi persoalan penanggulangan HIV & AIDS dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan HIV & AIDS. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbuatan pidana dan subyek hukum pidana; menganalisis kesesuaian antara perilaku berisiko yang dikriminalisasi dengan teori kriminalisasi; serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28602

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian