Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) danPukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampauikewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampauiketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karenatidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yangdiatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggapsebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi danwaktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap padakeputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidakmelaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan danPerikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen-KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karenamenitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asashukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesisini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peranrekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakanpemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraanserta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapattercapai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of maladministration in the implementation ofRegulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen-KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant toOmbudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Theregulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of MarineAffairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 ofLaw Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulationis deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure forthe enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained inthe regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition.Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation andchose not to heed Ombudsman Recommendation Number06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister topostpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normativeapproach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment.Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expectedoutput of the discussion is an understanding of the form of maladministration inthe implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsmanrecommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean andefficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for allcitizens."

"Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS"