Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktik konvensional yang telah diterapkan dalam hotel-hotel selama bertahun-tahun disadari menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan. Industri perhotelan Indonesia telah mulai bergerak ke pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelanggan memiliki peran dalam dampak buruk praktik konvensional hotel terhadap lingkungan dan memengaruhi minat pelaku bisnis perhotelan untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Walaupun terdapat ketertarikan untuk menginap di hotel ramah lingkungan, ketertarikan ini tidak selalu tergambar pada tindakan mereka dalam pemilihan akomodasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi strategi untuk membantu meningkatkan intensi konsumen untuk menginap di hotel ramah lingkungan menggunakan model Theory of Planned Behavior yang telah dimodifikasi. Structural Equation Modeling digunakan untuk menganalisis model yang meliputi faktor TPB, Green Trust, Biospheric Values dan Willingness to Pay Premium. Analisis dilakukan dengan mendistribusikan 239 kuesioner kepada konsumen di Jakarta yang berusia 21 tahun ke atas. Dari analisis data, diperoleh bahwa Attitude, Perceived Behavior Control dan Subjective Norms memiliki pengaruh secara positif terhadap intensi konsumen untuk menginap di hotel ramah lingkungan, sedangkan Biospheric Value dan Green Trust, memiliki pengaruh positif terhadap Attitude, Perceived Behavior Control dan Subjective Norms. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai dasar perancangan strategi. Relationship Matrix dari Quality Function Deployment digunakan untuk memprioritaskan strategi yang dirumuskan."

"

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti dari berbagai sumber data maskapai penerbangan yang terkait dengan produk, pelanggan, kanal penjualan, dan transaksi. Insight ini dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran.

Desain / metodologi / pendekatan - Penelitian ini melakukan proses analisis big data. Pertama, sumber data yang terkait dengan aktivitas pelanggan dan produk Garuda Indonesia perlu dikumpulkan, disiapkan, dan diintegrasikan ke dalam satu platform big data. Kemudian, data terintegrasi dianalisis dan diproses melalui pendekatan analisis big data. Metode data aggregation, analisis cluster, dan analisis pareto digunakan untuk menganalisis insight. Model analisis RFM digunakan untuk menghitung customer value. Untuk segmentasi pelanggan, metode clustering digunakan. Kemudian, analisis campaign media dan konten digunakan untuk mengukur efektivitas proses campaign.

Hasil - Penelitian ini menghasilkan kerangka analisis bauran pemasaran untuk maskapai penerbangan menggunakan pendekatan analisis big data yang mencakup elemen 5P (Product, Pricing, Place, Promotion, and People).

---

Purpose – The purpose of this research is to generate relevant, actionable insight and recommendation from various airlines’ data sources related to Airlines’ products, customers, channels, and transactions. This insight can be beneficial to support sales and marketing campaign activity.

Design/methodology/approach – This research conducts big data analytics process and experimental analysis. First, data sources related to customer’s activities and Garuda Indonesia’s products need to be collected, prepared, and integrated into a single big data platform. Then, the integrated data is analyzed and processed through big data analytics approach. Data aggregation technique, cluster analysis, and pareto analysis are used for analyzing the insight. RFM model and analysis is used to calculate customer value. For segmenting customer, the clustering method is used. Therefore, analysis of campaign medium and content is used to measure the effectiveness of the campaign process.

Result – This research finds that a marketing mix framework analysis for airlines using big data analytics approach covering 5P element (Product, Pricing, Place, Promotion, and People).

"

"Internasionalisasi usaha yang sedang berkembang dan isu lingkungan hidup merupakan dua hal yang sedang menjadi konsen utama dalam dunia bisnis pada saat ini. Skripsi ini menganalisa tentang bagaimana strategi lingkungan hidup yang diterapkan secara proaktif dalam membantu UKM dalam usaha internasionalisasi UKM mereka menembus pasar global melalui kegiatan ekspor. Penelitian mengacu pada jurnal penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Inmaculada Martın-Tapia, J. Alberto Aragon-Correa, Antonio Rueda-Manzanares/ Journal of World Bussines 45 (2010) mengenai pengaruh penerapan strategi lingkungan hidup pada usaha kecil dan menengah yang dilakukan pada UKM produk makanan olahan di Granada, Spanyol. Penelitian ini dilakukan kepada 100 responden yang merupakan pemilik atau pengelola/ manajer dari UKM eksportir produk kerajinan yang menjadi peserta pameran Trade Expo Indonesia 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh strategi lingkungan hidup proaktif terhadap intensitas ekspor. Menurut hasil, terbukti pula bahwa ukuran perusahaan memegang peranan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh antara strategi lingkungan hidup proaktif terhadap intensitas ekspor.

---

Growing corporate internationalization and the emergence of environmental concerns are two of the main trends in the business world. This paper analyzes whether strategies for environmental protection can help small and medium enterprises (SMEs) as they internationalize their activities through exports.Personal interviews were conducted with 100 owner or general managers of exporting SMEs from handicraft industry. This research has adopted previous journal of Inmaculada Martın-Tapia, J. Alberto Aragon-Correa, Antonio Rueda-Manzanares/ Journal of World Bussines 45 (2010) about the Environmental strategy and exports in medium, small and micro-enterprises. The results show a relationship between advanced environmental strategies and export intensity for the sampled firms. However, the size of firm plays a role in this relationship, as the relationship between advanced environmental strategies and exports is stronger with an increase in the size of the SMEs. Authors discuss implications of these results for practitioners and future research."

"In this thesis, I discuss: Policing Model Approach and Strntegy of Kepahiang District Police Office in Handling Conflict Resolution ofBonndary at Dorian Depun Village in sub Distrik Merigi.Police and community are two variable that exist with different social stratum in which community perceive that police as law enforcer has a higher social stratum. Cannot be denied understanding that there is a social gap between police and the community itself, although the Police came and reside in the community. Conseptually on mono culture of society (homogenius society)? problems in connection with the operation of police duties will not create discourse. Especially in relation to conllict resolution. In the homogenous approach (mono cultural), the Police and the community using the same thinking patterns. In the end. when a conflict occurs then the problem is not likely to occur in the context of conflict of social value. Conflict is part of life of societies that detennines nature of community itself. It is impossible to create a society without conflict by referring to human nature as social being as well as the individual human being have the sides of which the individual characters and accommodations tend to be more influence their models patterns of thinking.When this condition occur then between humans will be more likely based on each individual pattern although this is actually happening in the realm where human beings must play a role as social beings. Here is the beginning of the conflict rode. Borders conflict which is intanded in this thesis article of social conflict is the form of physical conflict between supporters of community groups and community groups Kepahiang Regency and Regency Rejang Lebong supporters. Each of these groups have different views about the boundaries of existing administrative areas due to the expansion of new districts. Each group maintained their own opinion about the boundaries to be true. In these hordes conlicts within each group tend to a violence in the form of attack and stabbing of another group. Borders conflict events referred to this thesis stems"

"Instagram merupakan sebuah platform media sosial popular dengan banyak fitur telah menjadi media pemasaran yang penting khususnya untuk hotel. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan perilaku konsumen terhadap pemasaran melalui Instagram termasuk faktor dan pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan model integrasi antara pemasaran dan psikologi sosial pada Instagram. Data dikumpulkan melalui survey online dimana responden diminta untuk mengunjungi Instagram Hotel dan kemudian menyelesaikan survey. Structural Equation Model (SEM) digunakan untuk menguji model penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Compliance sebagai bagian dari psikologi sosial bukan merupakan faktor untuk menjelaskan sikap terhadap Instagram Hotel. Identification dan Internalization menjadi faktor yang dapat mempengaruhi sikap terhadap Instagram Hotel. Intensi untuk melakukan pemesanan hotel dan intensi untuk menyebarkan e-WOM merupakan hasil dari pemasaran pada Instagram. Penelitian ini merupakan panduan bagi hotel untuk menciptakan strategi marketing melalui Instagram dengan menciptakan nilai bagi konsumen daripada memberikan reward sehingga akan muncul intensi untuk melakukan pemesanan hotel dan intensi menyebarkan e-WOM sebagai hasil dari pemasaran. Penelitian ini diharapkan berkontribusi menjadi literatur tentang efektifitas pemasaran melalui Instagram di Industri perhotelan.

---

Instagram, a popular global mobile photo and video sharing platform with variety of features has become an important marketing tools especially for hotel. These paper aim to examine the consumer behavior model toward marketing on Instagram including factors and impact. This study expressed the integrated model between marketing and social psychology theories through Instagram Hotel. Data have been collected via a structural online survey which respondent expected to visit the live Instagram Hotel then fill out the survey. Structural equation model (SEM) has been used to test the model. The result of this study is Compliance as a part of social psychology hasnt strong affected for attitude toward Instagram rather than Identification and Internalization. On the other side, Hotel Booking Intention and Intention of e-WOM is impact from marketing. This study provided guidelines for hotel marketers to create marketing strategy through Instagram with considering how to create value for customer rather than impress customer with giving reward. Intention to purchase and e-WOM are impact of marketing definitely, however it would be starting with strategic approach that is by creating interactive ways (attractive photos and videos) by utilizing variety of Instagram features. The study contributes to become knowledge about Instagram marketing effectiveness in hospitality industry."

"Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pelaku usaha perhotelan baru di Kota Jayapura membuat kebijakan pembebasan Pajak Hotel terhadap hotel baru di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini menumbuhkan perekonomian di Kota Jayapura dan telah meringankan beban para pelaku usaha. Kemudian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu tentang belum adanya regulasi turunan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel kepada Peraturan Walikota secara spesifik yang mengatur teknis kebijakan ini, kepatuhan hotel dalam memungut pajak hotel selama masa pemberlakuan kebijakan berlangsung, dan perbedaan opini antara pengusaha hotel dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemasangan sistem pengecekan pendapatan hotel.

---

The Government of Jayapura City attempted to promote economic growth and lessen the burden of the new hoteliers in the City of Jayapura through enforcing a Hotel Tax Exemption Policy for the new hotels in Jayapura City. This research used a descriptive qualitative method by collecting literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy has grown the economy and has relieved the burden on business actors. Furthermore, the obstacles faced by the government include the absence of further legalization of the policy from Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 concerning the Hotel Tax Policy on the Mayor Regulations that specifically oversee the technicality of the policy, hotel's compliance in paying taxes, and conflicting opinions between the business actors and the Government on the tax checking system at the hotel"

"Partikel PM2.5 dianggap sebagai salah satu polutan paling berbahaya sebab polutan ini dapat memicu berbagai permasalahan kesehatan, mulai dari peradangan saluran pernapasan hingga kematian dini. PM2.5 dihasilkan dari proses pembakaran pada kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga batubara, hingga terbentuk di udara melalui reaksi kimia. Di Jakarta Selatan, sebagian besar polutan PM2.5 dihasilkan dari sektor transportasi akibat tingginya volume kendaraan yang bervariasi secara temporal. Disamping itu, vegetasi dianggap mampu mengurangi konsentrasi PM2.5 melalui penyebaran dan pengendapan partikelnya di daun. Dampak mengkhawatirkan dari PM2.5 menyebabkan pemantauan nilai PM2.5 di udara menjadi penting. Beberapa metode pemantauan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan inventarisasi sumber pencemar dan sensor pemantau. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola spasiotemporal nilai PM2.5 sektor transportasi di Jakara Selatan, dan kaitannya dengan kerapatan vegetasi. Metode yang digunakan untuk memetakan nilai PM2.5 adalah interpolasi kriging. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi kerapatan vegetasi menyebabkan nilai PM2.5 inventarisasi semakin rendah, sedangkan pengukuran PM2.5 sensor cenderung tidak mengikuti pola kerapatan vegetasi tertentu. PM2.5 inventarisasi juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada hari kerja dibandingkan hari libur, sementara pengukuran PM2.5 sensor justru memberikan hasil yang berlawanan akibat pengaruh faktor meteorologis.

---

PM2.5 particles are considered one of the most dangerous pollutants because they can trigger various health problems, ranging from inflammation of the respiratory tract to premature death. PM2.5 is produced from the combustion process in motorized vehicles, coal-fired power plants, and is formed by chemical reactions in the air. In South Jakarta, most PM2.5 pollutants are generated from the transportation sector due to the high volume of vehicles which varies temporally. Besides that, vegetation is considered capable of reducing PM2.5 concentrations through the dispersion and deposition of its particles on the leaves. The worrying impact of PM2.5 makes PM2.5 monitoring important. Several monitoring methods that can be done are by using pollutant sources inventory and monitoring sensors. Therefore, this study was conducted to analyze the spatiotemporal patterns of the transportation sector’s PM2.5 values in South Jakarta, and their relation to vegetation density. The method used in this research is kriging interpolation. The results show that the higher the vegetation density, the lower the inventory PM2.5 value, while the PM2.5 sensor measurements tend not to follow a particular pattern of vegetation density. Inventory PM2.5 also shows higher values on weekdays compared to weekends, while PM2.5 sensor measurements give opposite results due to meteorological factors’ influence. 

"

"Metode greenwashing adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam melakukan pemasaran dengan mengklaim kondisi produknya adalah produk yang ramah lingkungan dan mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Perbuatan Greenwashing sedang sangat populernya karena berhasil terbukti dapat meningkatkan penjualan atas produk. Tetapi ketika pelaku usaha menerapkan metode greenwashing dalam pemasarannya artinya Pelaku Usaha tersebut telah melanggar hak-hak konsumen, khususnya hak mendapatkan infromasi yang benar atas produk. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan kebijakan greenwashing dalam ruang lingkup perlindungan konsumen di beberapa negara dengan keberadaan perkembangan kebijakan greenwashing di Indonesia? dan Bagaimana seharusnya pengaturan greenwashing dalam sistem hukum Indonesia terhadap hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga terhadap keberlangsungan investasi perusahaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan terhadap negara Amerika Serikat beserta negara bagiannya dan negara Inggris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan kebijakan greenwashing dalam ruang lingkup perlindungan konsumen telah berhasil di lakukan di negara seperti Amerika Serikat termasuk negara bagiannya seperti Florida dan California, serta berhasil dilakukan penerapannya di negara Inggris. Amerika Serikat memiliki green guidelines yang berisikann mengenai pedoman bagi perusahaan dalam melakukan pemahaman dan memahami limit atau batasan model iklan apa yang kemudian dapat diciptakan dan dijadikan sebagai branding suatu produk dan/atau jasa dalam melakukan pemasaran produk serta sebagai batasan dan acuan dalam menafsirkan klaim ramah lingkungan sedangkan di Inggris memiliki Environmental Claims On Goods And Service sebagai acuan dan pedoman klaim terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang memiliki materi muataan hijau. Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketentuan secara spesifik mengenai pengaturan greenwashing. Salah satu kebijakan yang relevan yang pernah dibuat oleh Pemerintah adalah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. Standar tersebut dijadikan sebagai patokan dan dasar bagi pelaku usaha di bidang industri untuk menyusun secara konsensus yang berkaitan dengan suatu proses produksi, bahan-bahan baku, energi, proses yang digunakan, pengelolaan limbah, dan lain halnya. Tetapi ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya karena pengaturan khusus mengenai tindakan yang dilarang atas praktik greenwashing belum diatur. Sehingga, Pemerintah harus tetap membentuk kebijakan khusus yang sentral untuk mengatur greenwashing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen.

---

The greenwashing method is an act carried out by Business Actors in carrying out marketing by claiming the condition of their products are environmentally friendly products and support environmental preservation activities. Greenwashing is currently very popular because it has been proven to be able to increase product sales. However, when a business actor applies the greenwashing method in their marketing, it means that the business actor has violated consumer rights, especially the right to obtain correct information about products. This study uses two problem formulations, namely how is the development of greenwashing policy arrangements within the scope of consumer protection in several countries with the existence of greenwashing policy developments in Indonesia? and How should the regulation of greenwashing in the Indonesian legal system affect consumer rights in the Consumer Protection Act and also the sustainability of corporate investment? This study uses normative juridical research methods with statutory, case and comparative approaches to the United States of America and its states and the United Kingdom. The research results show that the development of greenwashing policy arrangements within the scope of consumer protection has been successfully carried out in countries such as the United States including states such as Florida and California, and has been successfully implemented in the United Kingdom.The United States has green guidelines which contain guidelines for companies in understanding and understanding the limits or limitations of what advertising models can then be created and used as branding of a product and/or service in marketing products as well as boundaries and references in interpreting eco-friendly claims. whereas in the UK it has Environmental Claims On Goods And Service as a reference and guideline for claims against a product of goods and/or services that have green content material. Until now, Indonesia does not have specific provisions regarding greenwashing regulations. One of the relevant policies ever made by the Government is through the Regulation of the Minister of Industry Number 51/M-IND/PER/6/2015. These standards are used as a benchmark and basis for business actors in the industrial sector to formulate a consensus relating to a production process, raw materials, energy, processes used, waste management, and other matters. However, these provisions do not yet have the force in their implementation because specific arrangements regarding actions that are prohibited from greenwashing practices have not been regulated. Thus, the government must continue to form special central policies to regulate greenwashing in Indonesia as a form of consumer protection."