Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Satelit inderaja oseanografi Aqua MODIS dan altimetri digunakan untuk mempelajari perubahan lingkungan suhu, klorofil-a dan arus permukaan perairan Tarakan terhadap variabilitas ENSO dan Musim, agar diperoleh pemahaman dinamika oseanografi selama perioda El Nino, La Nina, dan Normal, Musim Barat dan Timur. Analisis tingkat kesesuaian lokasi budidaya Eucheuma cottonii menggunakan pengukuran langsung pada 11 stasiun sampling tanggal 11 Juli 2013 di perairan pantai Amal dan Mamburungan, dan P. Sadau dengan parameter suhu, salinitas, kecerahan, turbiditas, pH, nitrat, fosfat, dan kalium. Hasil penelitian menunjukkan faktor lingkungan sangat dipengaruhi variabilitas ENSO dan Musim. Perairan timur Tarakan memiliki tingkat kesesuaian lebih tinggi daripada bagian barat. Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) mempengaruhi transfer massa air dari kolam panas Pasifik Barat memasuki perairan utara dan barat Tarakan. Analisis tingkat kesesuaian lokasi budidaya dengan metoda equal interval menunjukkan perairan pantai Amal sampai bagian selatan memiliki kesesuaian paling tinggi dan pantai Mamburungan dan P. Sadau dengan kesesuian sedang. Analisis tingkat kesesuaian di perairan Tarakan menggunakan data satelit inderaja memberikan informasi pada perioda El Nino berada di pantai Amal dan Tanjung Simaya; perioda La Nina di Tanjung Simaya dan Juata, perioda Normal di Tanjung Binalatung dan Simaya, Musim Barat di Tanjung Simaya dan Juata, dan Musim Timur di pantai Amal dan Tanjung Selayang. ...... Remote sensing oceanography of Aqua MODIS and altimetry have been applied to study environmental changes of sea surface temperature, chlorophyll-a, and surface current in the Tarakan water against ENSO and Monsoon variability in order to know dynamical oceanography during El Nino, La Nina, and Neutral peroid, Northwest monsoon/NW, Southeast monsoon/SE. The suitability level analysis of seaweed cultivation of Eucheuma cottonii used 11 sampling stations on 11 July 2013 in the Amal and Mamburungan beaches and Sadau island with parameters of temperature, salinity, brightness, turbidity, acidity, nitrate, phosphate, and kalium. The results showed that environmental changes are affected by ENSO and monsoons. The suitability level in the eastern is better than western Tarakan water. The Indonesian throughflow plays important role in transferring water masses from warm pool in western tropical Pacific entering northern and western Tarakan. Analysis of suitability level using equal interval method indicates that from Amal beach to southern part has the highest suitability level while Mamburungan beach to Sadau island are moderate level. The suitability level analysis using satellite oceanography implied potential areas for seaweed cultivation of Eucheuma cottonii in the Amal beach and Cape Simaya during El Nino; Capes of Simaya and Juata during La Nina; Capes of Binalatung dan Simaya during Neutral period; Capes of Simaya and Juata and Amal beach and cape Selayang during Northwest and Southeast monsoon, respectively.

Abstrak :
Kebijakan selama ini dianggap sebagai governance tool (alat tata kelola) yang legal rasional dari negara dalam menjalankan pemerintahan. Kajian- kajian kebijakan publik selama ini melihat kebijakan publik sebagai proses linear, netral dengan asumsi tidak ada kepentingan atau nilai politis di dalamnya dan sebagai hal yang rasional dalam menyelesaikan masalah dalam institusi. Berbeda dengan kajian kebijakan yang telah diutarakan di atas, tesis berjudul Mengelola Tanpa Aturan: Tata kelola bagi Pembudidaya Kerang Hijau di DKI Jakarta, akan memaparkan kebijakan yang berjalan tanpa didasari aturan tertulis yang jelas namun menjadi acuan dalam upaya tata kelola kerang hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tesis ini akan menganalisis kebijakan pelarangan budidaya kerang hijau menggunakan pendekatan antropologi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asumsi semua kebijakan harus berdasarkan aturan tertulis tidak terbukti dan memperlihatkan bagaimana kebijakan lahir dari hasil interpretasi para aktor negara terhadap aturan Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 jo No 8 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Interpretasi ini kemudian menjadi wacana dan menjadi acuan dalam pemerintah menjalankan fungsi tata kelola. Kebijakan tata kelola kerang hijau yang selama ini dijalankan merupakan kebijakan yang kompleks dan dilematis karena di satu sisi kerang hijau berbahaya untuk dikonsumsi manusia namun di sisi lain menjadi sumber penghasilan masyarakat. Kebijakan ini direspon baik dari para aktor baik pembuat kebijakan maupun masyarakat yang disebut dengan upaya apropriasi dengan bentuk kompromi dan resistensi. Penulis berharap tesis ini dapat memperkaya kajian kebijakan terutama kebijakan dalam pengelolaan di sektor perikanan di Indonesia dalam perspektif ilmu antropologi. ......Policies are considered legal rational tools to running the government. Policy studies have seen policy as a linear, neutral process with the assumption that there are no political interests or values in it and are rational in solving problems within the institution. In contrast to the policy study stated above, the thesis entitled Governing without Rules: Governance for Green Mussle Farmers in DKI Jakarta will explain the policies without rules but become a reference in the governance effort carried out by the Regional Government of DKI Jakarta. This thesis will analyze the prohibition policy on green mussel cultivation using an anthropology of policy approach. The results of the study illustrate that the assumptions of all policies must be based on written rules was not proven. It shows how the policy comes from the interpretation of state actors on the rules of the DKI Jakarta Regional Regulation No.11 of 1988 jo No. 8 of 2011 concerning Public Order. This interpretation then becomes a discourse and a reference in carrying out governance functions. The green mussel governance policy that has been implemented so far is a complex and dilemmatic policy because on the one hand green mussles are dangerous for human consumption but on the other hand it becomes a source of community income. This policy was responded to both by policy makers and the public, it called appropriation with a form of compromise and resistance. The author hopes that this thesis can enrich policy studies, especially policies in Indonesia fisheries governance sector in the perspective of anthropology.