Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk mengembalikannya. Pihak yang menyerahkan uang tersebut berhak untuk meminta kembali uangnya kepada pihak yang lain guna untuk memenuhi prestasi yang harus dilakukan oleh pihak si berutang. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat tersebut akan mengikat setiap benda milik si berutang untuk dijadikan jaminan pelunasan utang. Jaminan terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak meliputi harta bawaan suami istri serta harta campur suami istri yang didapat selama perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila salah satu pihak dalam perjanjian meninggal dunia sebelum menunaikan prestasinya, maka perjanjian tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk menyelesaikan penunaian prestasi orang yang meninggal. Dengan demikian, timbul permasalahan tentang harta yang dijadikan jaminan pelunasan utang, apakah harta bawaan istri dapat dijadikan jaminan pelunasan utang suami dan dapat diletakan sita jaminan oleh pengadilan, dan apabila salah satu pihak dalam perjanjian meninggal sebelum menunaikan prestasinya, apakah ahli waris diharuskan membayar utang beserta dengan bunga dan kerugiannya? Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa harta bawaan istri tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan utang suami dan tidak dapat diletakkan sita jaminan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan pada Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memutuskan bahwa ahli waris bertanggungjawab hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan Pewaris. Pelaksanaan terhadap perjanjian utang piutang yang terdapat dalam masyarakat, diharapkan lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memperhatikan apakah harta bawaan/pribadi masing-masing suami istri atau harta persatuan/campuran yang menjadi jaminan.

---

ABSTRAK

The agreement of the debit and credit is an agreement where someone handed over his money and the other side has an obligation to return him. The side that handed over this money has the right to ask again for his money from the other side to fill the achievement that must be carried out by the side that owned the money. According to the Article 1131 of Civil Code, the agreement that was made will tie every each property object of the owned money to be made off the paying guarantee of the debt. The guarantee towards the agreement cover the husband and wife's dowry as well as the mixed wealth along the marriage. This is accordance with the Article 35 (1) Number Regulation 1 in 1974 about the Marriage. According to the Article 1318 of Civil Code, if one of the side agreement died before fulfilling his achievement, then this agreement could be bequeathed to his heir to complete the achievement of the person who died. Therefore, emerged the problem about the wealth that was made the paying off guarantee of the debt, could the wife's dowry be made the paying off guarantee of the husband's debt and could be despised seized the guarantee by the court, and if one of the sides in the agreement died before fulfilling his achievement, was his heir required to pay the debt along with the interest and his loss? In researching this problem, I used the normative legal research. The Republic of Indonesia Supreme Court decided that the wife's dowry could not be paying off guarantee of her husband's debt and could not be placed seized the guarantee in accordance with the Article 35 (2) jo 36 (2) Marriage regulation. Based on the Article 175 (2) of the Compilation of the Islam Law, the Republic of Indonesia Supreme Court also decided that the responsibility of his heir was only limited in the value of the Heir of the legacy wealth. The Implementation toward the agreement of the debit and credit that is receive in the community, is hope more pay attention to the available regulation, that is the civil code, and as well as pay attention to whether dowry the husband and wife or the association wealth that become the guarantee."

"ABSTRAKKepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Artinya, tiap masyarakat yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mendapat perlindungan apabila haknya diganggu. Salah satu perbuatan hukum yang amat rawan dengan terjadinya sengketa adalah masalah harta bersama dalam perkawinan, yang biasanya bermasalah saat terjadi perceraian, terutama bila harta bersama berbentuk hak atas tanah dan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai pembeli. Karena terkadang pembeli-lah yang akan mengalami kerugian akibat sengketa tersebut, penelitian ini akan berusaha menemukan bentuk perlindungan bagi pembeli harta bersama berupa hak atas tanah yang disengketakan tersebut dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2007, yang kasusnya sesuai dengan uraian tersebut di atas. Penelitian ini akan berbentuk yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-preskriptif. Jenis data yang digunakan, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, yang akan didapat dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan. Dan dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Inti dari objek penelitian ini adalah terjadinya jual beli atas tanah harta bersama milik pasangan suami istri yang telah bercerai, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak istri. Kemudian hak atas tanah tersebut dibebankan Hak Tanggungan oleh pemilik barunya, yang ternyata lalai menjalankan kewajibannya, sehingga Pemegang Hak Tanggungan bermaksud melelang tanah tersebut. Pada saat pengumuman lelang, pihak (mantan) istri mengajukan gugatannya. Majelis Hakim memenangkan gugatan pihak istri dengan mengembalikan status tanah tersebut menjadi harta bersama. Sebagai perlindungan hukum, pemilik baru hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan serta merta kepada pihak suami/penjual, yang akan menghasilkan putusan serta merta, sehingga pembeli mendapat ganti rugi berupa pengembalian uang sejumlah yang dibayarnya dulu. Walaupun menurut penulis Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang lebih menguntungkan semua pihak, dengan penggunaan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengharuskan pihak suami membayar ganti rugi kepada pihak mantan istri sebesar setengah dari harga yang diterimanya saat ia menjual hak atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTLegal certainty can be interpreted as law protection. This means, each society which does an action in accordance with the prevailing law will be protected when its rights disturbed. One of the legal act that are particularly vulnerable to dispute is a matter of joint matrimonial property, which is usually troubled when there is a divorced, especially when the joint matrimonial property shaped land rights and associated with third parties as a buyer. Because sometimes the buyer who will suffer losses due to the dispute, this research will attempt to find a form of protection for the joint matrimonial property buyers shaped as land rights which be disputed and analyzing The Supreme Court Verdict Number 2301 K/Pdt/2007, which has case appropriate with the description above. This research will be shaped as Juridical Normative, with the Descriptive-Prescriptive research typology. The kind of data used, consisting of a Primary Law, Secondary and Tertiary, that will be obtained by the study of documents and interviews with informants related. And in analyzing, the writer uses the method of qualitative analysis. The core of the object of this research is the purchase of land which are joint matrimonial property belongs to a married couple who have divorced, which carried out without the knowledge and approval of the wife. Then the land rights are charged with Priority Security Rights/Mortgage by its new owner, who apparently negligent to fulfill her obligations, so the Priority Security Rights/Mortgage holder intends to auction off the land. At the time of announcement of the auction the (ex) wife filed the lawsuit. The Panel of Judges won the lawsuit of the wife by restoring the status of the land became the joint matrimonial property. For the legal protection, the new owner of the land could file a necessarily suit to the husband/sellers, which will produce the necessarily verdict, so the buyers receive a compensation a refund as much as she spent before. Altough by the writer, The Panel of Judges can made a decision which more beneficial to all parties, with using the provisions of Article 1365 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata (The Code of Civil Law), which requiring the husband to pay a compensation to his ex-wife for half of the price he received when he sold the rights of the land before."

"Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara mandiri atas kesepakatan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ternyata ditemukan bukti-bukti formil yang menjadikan akta kesepakatan bersama tersebut harus dan patut batal demi hukum.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder, yakni berupa studi dokumen. Berdasarkan kuat dan solidnya pembuktian formil yang yang dipaparkan oleh Pihak Penggugat terkait harta yang sepatutnya termasuk dalam harta bawaan dari Penggugat, serta ketidakabsahan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 19 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat maka wajar dan patut ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkaranya memutuskan seperti yang terlampir dalam Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.Dan, berdasarkan paparan yang Penulis telah jelaskan dalam sub Bab 4 Skripsi ini, maka putusan Majelis Hakim terhadap gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang kesimpulan Penulis ini diperkuat oleh Putusan Nomor 2898 K/Pdt/2015 di tingkat kasasi terkait perkara a quo terlampir.......Issues regarding this lawsuit Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel began when the defendant didn rsquo t fulfill the agreement between Defendant and Plaintiff which lead to discovery of illegal evidence brought before the court of law. Agreement on divorce property between Defendant and Plaintiff which was consensually, yet to be found illegal and supposed to be null and void.The method of research that was used in this thesis based on literature study which cathegorised as normative juridical and sourced by data sekunder. Based on solid formal evidence brought by the Plaintiff, regarding which property that was initally belong to the Plaintiff before the marriage, and also the illegality of the agreement on the divorce properties Agreement Number 19 dated on October 24th 2012 between Plaintiff and Defendant hence should be accorded fair and proper when Panel of Judges of South Jakarta Distric Court decided as what is in Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel.All and all, based on Author judgements which has written in sub Bab 4 of this thesis, the Court Decision regarding Lawsuit on Divorce Properties Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel. has already accorded with National Law of Indonesia on marriage related issue, which strengthen by Court Decision No. 2898 K Pdt 2015 of Indonesian Supreme Court regarding this matter attached."

"Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan membawa akibat terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Salah satunya adalah tindakan untuk menjual harta bersama yang berupa tanah dan bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu bagaimanakah Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli harta bersama dalam perkawinan, bentuk persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dalam pelaksanaan jual beli tersebut dan tanggung jawab PPAT bila terjadi gugatan terhadap akta jual beli yang dalam pembuatannya tidak ada persetujuan suami atau istri. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Peranan PPAT dalam pelaksanaan jual beli harta bersama yaitu memberikan penyuluhan hukum, menganalisa dan meneliti data yang diterima, menyatakan dengan tegas persetujuan yang diberikan oleh suami atau istri dalam komparisi akta atau 'mengisi kolom persetujuan yang disediakan, menentukan bentuk surat persetujuan yang lebih menjamin seperti surat persetujuan dalam bentuk akta notaris dan surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisasi. PPAT tidak bertanggung jawab bila informasi yang diberikan oleh penjual/pembeli tidak benar tetapi PPAT dapat bertanggungjawab bila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh PPAT."

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islammemberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaandan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secaraumum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yangmenyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersamamenjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam halini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnyapihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauhmana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaanatau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yangmengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan olehmantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yangdigunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metodepenelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya,penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitiandeskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatugambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dankompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatanatas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri ataumantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahitempat tinggal tergugat.

---

ABSTRACTMarriage Law and Islam Law Compilation describe privateproperty and joint property in general simple definition.Apparently, this general simple definition cause problemsespecially regarding settlement of joint property fissiondispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lotof damages because husband party physically dominate jointproperties. Problems that will be discussed in this thesisare the description of join properties that produced fromprivate property which is gained during the marriageperiod, and relative competence of the Religion Court whichhas authority to judges the joint property law suit whichis submitted by former husband or wife. This thesis usejurisdiction normative research method and organized bydescriptive of analysis research type. Furthermore, thisthesis will describes properties which is produced fromprivate property should be named as private propertyalthough gained during the marriage period, and theReligion Court that has authority to judge the jointproperty law suit is Religion Court of accused domicile."

"Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018"

"ABSTRAKSeringkali PPAT tidak cermat dalam memeriksakeaslian dokumen setiap membuat akta, sehingga aktayang telah dibuat oleh PPAT dapat, keadaan inilahyang membuat penulis tertarik untuk membahasmengenai hibah terhadap harta bersama, karena dalamkasus ini, akta hibah PPAT dibatalkan karena tidakmendapat persetujuan isteri, dikarenakan obyek hibahadalah harta bersama. Permasalahan yang diangkatdalam kasus ini, mengenai konsekuensi terhadap hibahharta bersama yang tidak mendapat persetujuanisteri, pengadilan yang berwenang mengadili danmemutus perkara serta pertanggungjawaban terhadapPPAT yang lalai sehingga mengakibatkan akta hibahdibatalkan. Untuk menjawab permasalahan hukum dalamkasus tersebut, maka dilakukan penelitiankepustakaan yang bersifat deskriptif analitis untukmenggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yaituUndang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalampraktek pelaksanaannya berkenaan dengan permasalahanyang ada. Dari analisa terhadap putusan PerkaraMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3634K/PDT/1999 tersebut dapat diketahui bahwaperbuatan hibah oleh suami terhadap harta bersamatanpa disertai dengan persetujuan dari isterimengakibatkan akta hibah tersebut menjadi cacathukum dan dapat dimintakan pembatalan akta hibaholeh pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memutus perkara hibah menurut Pasal50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentangperadilan Agama. PPAT yang terbukti lalai dapatdikenakan sanksi pelanggaran ringan yang ada dalamPP No. 37 Tahun 1998."