Hasil Pencarian

Ditemukan 304 dokumen yang sesuai dengan query

Farah Khalisah, author

Batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia = Limitation of law, religion, and morality in marriage agreement in Indonesia

ABSTRAK
Salah satu cara mencegah konflik dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian tersebut, yakni batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan lebih...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Syafira Aprialita, author

Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN

ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Beby Humaira, author

Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pengalihan harta bersama secara sepihak kepada pihak ketiga: analisis putusan no. 527K/Pdt/2014 = Legal consequences of unregistered marriage agreements against transfers of joint assets to third parties: analysis of decision no. 527 K/Pdt/2014

ABSTRACT
Pada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library