Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesian society in this reform era want the open political system, so likewise with national process system. Press hoped to refer on public agenda where the source of information is so variation which could be mass media coverage matter. With like this press work mechanism, hoped that press become an effective agent of social control in to raise imbalances happened."

"Media watch task coverages i.e. To report and to observer analysis about transgression, ethics and technical news mistake. The accurate, have weight, and precise observation result very need not only press but in to right freedom of the press also get true and good information which need society."

"ABSTRAKMedia massa Indonesia punya sejarah soal keberpihakan politik dan dukungan dalam pemberitaan terhadap kandidat politik pemilihan umum sesuai afiliasi atau posisi pemilik dalam politik praktis partai atau pemerintahan. Saat akses masyarakat terhadap berita dan informasi online semakin terbuka, maka kebutuhan terhadap media massa online yang dapat diandalkan dan berpihak pada rakyat yang memberi informasi secara akurat dan lengkap, semakin genting. Melalui penelusuran terhadap pemberitaan dua media massa online yang dimiliki oleh elite politik, makalah ini mencoba memberi gambaran termutakhir soal hubungan antara berita, pemilik, dan agenda politik di era konglomerasi media Indonesia saat ini. Selain juga mencoba menggugah masyarakat untuk memahami sudut pandang dan dampak berita yang lebih komprehensif dan menuntut media untuk menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme.

---

ABSTRACT Indonesian mass media has long history of partiality and support towards political candidates during election depends on their owners affiliation and political position in party or government. When public access towards news and information become wider, the needs of credible and peoples oriented mass media that cover accuracy and comprehensibility in their works become so important. Through reviews of coverage by two online newspaper that owned by political elites, this paper is trying to give a portrait of relation between news, media owners, and political agenda in the era of media conglomeration in Indonesia. Furthermore, to evocate peoples notions about angle and effect of news and to sue journalism principle enforcement by the media. "

"Pemberitaan tentang PE (16 tahun) yang dituduh ‘khalwat’ oleh Wilayatul Hisbah (polisi syariah) menarik perhatian peneliti. Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Ini termuat dalam Pasal 2 Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang Larangan Berbuat Mesum. Informasi penangkapan PE pun diberitakan oleh media. Berita tersebut mengatakan bahwa PE adalah pelacur dan pelaku mesum. Keesokan hari PE ditemukan bunuh diri. Selang dua hari kemudian ditemukan surat yang berisikan tulisan tangan PE. Surat tersebut berisikan peryataan PE yang menyatakan bahwa ia tidak jual diri seperti yang dituduhkan Dinas Syariat Islam Aceh. Tesis ini ingin mengetahui konstruksi pemberitaan PE di media dan hubungan antara pemberitaan dengan bunuh diri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan analis wacana kritis. Data penelitian adalah media yang memberitakan tentang PE. Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga PE yakni Ayah dan Makcik PE. Selain itu wawancara dengan pengelola media. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada konstruksi negatif pada saat PE ditangkap oleh WH. Ada stigma kepada PE serta pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Namun pada saat PE ditemukan bunuh diri, stigma kepada PE semakin berkurang. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa konstruksi negatif berita membuat PE menjadi malu sehingga bunuh diri.

---

The news on media concerning PE (16 years old) who was accused of 'Khalwat or seclusion' by Wilayatul Hisbah (sharia police) has drawn attention from researcher. The scope of theprohibition of seclusion and all nasty activities, actions and any circumstances that lead tofornication. This is written in Article 2 of Aceh Qanun No. 14 of 2003 on the Prohibition ofImmoral Act. The information about PE detention was reported by the media. The newspublished that the PE is a nasty whore and adulterers. On the next day PE was found dead. Two days later found a handwritten letter of PE. The letter contains a statement of PE that she has never swhored herself as alleged Islamic Law Office in Aceh.

This thesis would like to explainthe social construction or the news making of PE in the media and the relationship between thereporting of her suicide.This study applies qualitative research methods by using critical discourse analysts. The data in this research is that media reports about PE. I conducted interviews with her family that is her father and her aunt. Besides, I also conducted interviewswith the media administrator.

This study shows that there was a negative construction at the time of PE was arrested by the WH.There found a stigma to PE as well as violations of the Codeof Journalistic Ethics. However, when PE was found committed suicide, the stigma PEdecreased. In addition, the author conclude that the negative construction of news makingeffecting PE felt so disgrace and drove her to commit suicide."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"ABSTRAKDalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, isu keberpihakan media kembali menjadi sorotan. Muncul kekhawatiran bahwa rawanya pertarungan kepentingan di tahun politik dapat menyeret media pada peran yang tidak netral, sehingga menciptakan suasana politik yang tidak kondusif. Penlitian ini berusaha memahami netralitas media massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan melakukan studi kasus pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat 2017. Sebagai sebuah Penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun lokus penelitian yang dipilih adalah Jakarta dan Bandung."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembingkaian bloggers Kompasiana terhadap banjir Jakartapada tahun diselenggarakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden, sertatipologi kritik media apa saja yang muncul dalam rangkaian posting merekaterkait tema tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigmakonstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir Jakarta oleh bloggersKompasiana dibingkai bukan hanya sebagai bencana, namun juga sebagaikomoditas berita politik; tipologi kritik media yang muncul adalah AgendaSetting, Framing, dan Praktik Jurnalistik; dan peran bloggers sebagai pilar kelimabaru mencapai tahap awal kemunculannya (emerging).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the framing Kompasiana bloggers give to Jakarta floods inthe year of legislative and presidential elections, as well as the media criticstypology appear in the series of posts related to the theme. This study is aqualitative study with a constructivist paradigm. The results showed that theflooding in Jakarta is interpreted not only as a common event, but also a politicalnews commodity; media critics typology that arise are Agenda Setting, Framing,and Journalistic Practices; and bloggers’ role as the fifth estate has just reachedthe emerging state."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."