Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewenangan dan kedudukan hukum dokter muda sebagai mahasiswa dalam melakukan pelayanan medik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Dokter muda bukanlah seorang dokter, melainkan mahasiswa yang tengah menjalani tahap akhir dari sekolah kedokteran sebelum akhirnya menjadi dokter/dokter gigi yang sah. Dalam tahap ini mahasiswa kedokteran diharuskan untuk terjun langsung dalam pelayanan medik yang dilakukan dokter. Namun, dokter muda belum memiliki hak untuk menerima izin pelayanan medik, dikarenakan mereka masih dalam tahap pendidikan. Adapun bentuk dari penugasan yang diserahkan kepada dokter muda adalah Surat Tugas dari fakultas kedokteran yang bersangkutan yang ditujukan kepada kepala Rumah Sakit tempat dokter muda akan terjun langsung dalam pelayanan medik tanpa adanya surat resmi dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dokter muda untuk terjun langsung dalam pelayanan medik. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan kepastian hukum pelayanan medik dalam masyarakat, baik kepastian hukum bagi pasien maupun dokter muda yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal authority and legal position of medical students who undergo medical service. This research is qualitative and descriptive research. An internship medical student is not a doctor, but a student who is undergoing the final stage of medical school before finally becoming a valid doctor dentist. In this stage, medical students are required to go directly to the medical services performed by doctors. However, these students do not have the right to receive medical care permits as they are still under the roof of education stage. The form of assignment submitted to medical student is a letter of duty from the relevant medical faculty addressed to the head of the hospital where a medical student will go directly in medical service without any official letter from the government that gives authority to the medical student to go directly in medical service. This is of course very related to legal certainty of medical services in the community, both legal certainty for patients and medical students concerned. "

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, pelaku praktik dokteroid ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Masyarakat Indonesia disarankan sebelum menggunakan jasa dokter dan/atau dokter gigi mengecek nama dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia, kki.go.id atau website, Ikatan Dokter Indonesia, idionline.com

---

ABSTRACTThe disscusion of this academic thesis is about regulation and control of dokteroid in Indonesia. It also discussed about the legal responsibility for someone who performs dokteroid practice in Indonesia and analysis of regulation and control of dokteroid in Indonesia in Verdict No. 1180 Pid.Sus 2016 PN Pbr. The purpose of this thesis is to know how regulation and control of dokteroid being applied in Indonesia. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this study is the regulation and control of dokteroid in Indonesia has been applied well in Indonesia, the perpetrators who perform a doctoroid practice are prosecuted according the regulation. Indonesian society is advised to check Konsil Kedokteran Indonesia rsquo s website, kki.go.id or Ikatan Dokter Indonesia rsquo s website, idionline.com before using doctor dentist services."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapatdimintakan kepada penyedia jasa kesehatan tradisional oleh pengguna jasakesehatan tradisional yang tindakannya menyebabkan kerugianbagi pengguna jasakesehatan Tradisional. Pembahasan dilakukan melalui penelaahan pasal danstudi kasus dengan menggunakan putusan No. 740/Pdt.G/2010/Pn.Sby. Bentukpenelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa penyedia jasa kesehatan tradisional merupakansubjek hukum yang tidak luput dari pertanggung jawaban hukum.

---

ABSTRACTFocus of this study discusses regulations concerning traditional health careprovider?s liabilities towards their service users whose suffered losses due tohist/her traditional health. The discussion conducted through studies of CourtDecisions Number 740/Pdt.G/2010/Pn.Sby. Method utilized by this research isnormative juridical with qualitative. The study concluded traditional health careprovider is a legal subjet which can be held accountable in terms of liabilities."

"ABSTRACTPerawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan keperawatan. Praktiknya, masih ada perawat yang melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan pembedahan. Salah satu kasusnya ada pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs. Pada putusan tersebut seorang perawat dipidana karena melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi kepada seorang anak yang berujung pada kecacatan anak tersebut. Metode penelitian ini berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran umum dan terperinci tentang kewenangan perawat dalam melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perawat tidak boleh melakukan tindakan pembedahan kecuali ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Akan lebih baik apabila ada pendidikan khusus dan juga aturan yang mengatur bagi perawat untuk melakukan tindakan pembedahan.

---

ABSTRACTAbstract Nurse is one of the health workers in Indonesia who have the authority to perform nursing actions. In practice, there are nurses who go beyond their authority and perform surgery. One of the cases is on Decision of Gresik District Court Number 204 Pid.B 2008 PN.Gs. In that decision a nurse is convicted crime because of performing surgery in the form of circumcision to a child who leads to the child 39 s disability. This research method is analytical descriptive which aims to give a general description and detail about the authority of nurses in performing surgery in the form of circumcision. The results of this study indicate that the nurse should not perform surgery unless there is a delegation of authority from the doctor to the nurse. It would be better if there is a special education and also rules that regulate for nurses to perform surgery. "

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yang sering terjadi berupa kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan mengenai kepemilikan rekam medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara profesi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta praktisi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menggolongkan apakah tindakan seseorang merupakan kelalaian atau tidak, selain itu pasien berhak untuk mengakses isi atau ringkasan atau copy dari isi atau ringkasan rekam medis berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008.

---

This study examined the problems that often occur in health service, these are negligence in health services and the ownership of medical records. This study uses normative juridical research method with library data collection method and professional interview related to this research, that are obstetric and gynecology specialist and a law practitioner. The conclusions of this study indicate that there are elements that must be met to be able to classify whether a person 39 s actions are negligent or not, other than that the patient is entitled to access the contents or summary or copy of the contents or summary of the medical record under Article 12 of the Minister of Health Regulation no. 269 Year 2008. "

"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut. Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.

---

Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .

The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.

By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan penggunaan ganja dalam tindakan pengobatan sendiri self-medication di Indonesia. Tindakan self-medication merupakan hal yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk dari self-medication yaitu menggunakan tanaman medis kemudian diolah untuk pengobatan sendiri. Namun telah terjadi penggunaan tanaman dalam upaya self-medication tersebut menggunakan tanaman ganja oleh Fidelis Arie Sudewanto, yang mana hasil olahan ganja tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: Pengaturan ganja dalam self-medication di Indonesia; Analisis putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan self-medication menggunakan ganja tidak dapat dikategorikan sebagai self-medication di Indonesia. Sehingga saat ini pro kontra penggunaan ganja sebagai tanaman medis untuk pengobatan masih perlu dilakukan tataran diskusi di Indonesia. Saran dari penulis adalah agar Kementerian Kesehatan dan istansi terkait lainnya dapat melakukan penelitian terhadap manfaat dan bahaya dari tanaman ganja serta mengoptimalkan hospis dan palliative home care yang terjangkau di seluruh pelosok daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal standing of cannabis use in self medication in Indonesia. The act of self medication is something that is often done by various layers of society. One form of self medication is the use of medical plants and then processed for self medication. But there has been the use of plants in the effort of self medication using marijuana plants by Fidelis Arie Sudewanto, which processed marijuana is used for the treatment of his wife. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are The regulations of cannabis in self medication in Indonesia Analysis of Decision Court 111 Pid.Sus 2017 PN.Sag. The research used in this research is normative juridical research. The type of research used is descriptive research. In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of self medication action using cannabis can not be categorized as self medication in Indonesia. So now the pros cons of the use of marijuana as a medical plant for treatment still needs to be done at the level of discussion in Indonesia. The writer suggestion are that the Ministry of Health and other relevant agencies can research the benefits and dangers of cannabis crops and optimize the hospice and palliative home care that are affordable throughout the country."

"Cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi seorang atlet, bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar namun juga bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh karena itu cedera atlet harus segera diobati dengan benar. Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa tidak ada regulasi yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir. Walaupun demikian, Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan atlet yang telah bertanding mewakili kepentingannya, sehingga mereka dihukum untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan atlet tersebut hingga sembuh. Ada beberapa hal dalam putusan ini yang menurut penulis kurang tepat. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti atlet profesional.

---

An injury becomes one of the horrifying and harmful thing for an athlete, not only becomes a barrier to pursue a title but also can force an athlete to end his her career. Therefore, an injured athlete has to be treated immediately. In fact, there are disagreements about who and how the responsibility takes on the injured athlete treatment. On the case used by this thesis shows that there is no clear regulation about the responsibility. Besides that, the tribunal consider that there should be a reciprocal obligation between PERBASI the Indonesian Basketball Organization Banyuwangi, KONI the Indonesian Olympic National Committee Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi with the athlete who has competed representing its hometown, and so the judge convict PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi to treat the athlete until normally fit. In the author rsquo s opinion, there are things in the judgment that are not correct. The local government should regulate about the responsibility on an injured athlete treatment immediately specially on amateur athlete that has no contract unlike a professional athlete."

"ABSTRAKPokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai peranan dokter dan perawat dalam tim operasi, tanggung jawab hukum dokter dan perawat dalam tim operasi, dan analisis tanggung jawab dokter dan perawat dalam tim operasi berdasarkan putusan nomor 109/Pid. B/2006/PN. BNA, 455/K/Pid/2010, 113/PK/Pid/2012. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dokter dan perawat memiliki peranan dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam suatu tim operasi. Tanggung jawab dokter dan perawat dalam tindakan medis meliputi tanggung jawab hukum secara pidana, perdata dan administratif, yang mana di dalamnya dapat diterapkan beberapa pasal dalam KUHP, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dokter dalam putusan yang dianalisis, penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum dr. Taufik karena terbukti bersalah telah melakukan kealpaan dalam tindakan operasi. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama dengan organisasi profesi dalam bidang kesehatan dan akademisi perlu merumuskan dan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Terutama mengenai bagaimana tanggung jawab hukum antara dokter dan perawat apabila ada kondisi darurat.

---

ABSTRACTThe subject matter discussed in this thesis is the regulation of the role of doctors and nurses in the operations team, the legal responsibilities of doctors and nurses in the operations team, and the analysis of physician and nurse responsibilities in the operations team based on decision number 109 Pid. B 2006 PN. BNA, 455 K Pid 2010, 113 PK Pid 2012. This research is in the form of juridical normative by using type of descriptive analytical research. Based on the results of this study, doctors and nurses have their respective roles and authorities, including in an operating team. The responsibilities of doctors and nurses in medical acts include criminal, civil and administrative liability, in which several articles of the Criminal Code, Civil Code and related laws and regulations apply. In relation to the responsibilities of physicians in the decision analyzed, the authors agree with the decision of the Panel of Judges who punish dr. Taufik for being found guilty of negligence in operation. Suggestions in this study should be that the Government together with professional organizations in the field of health and academia need to formulate and discuss more about the mechanism of delegation of authority from the doctor to the nurse."