Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya.Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ).Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program.Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS).

The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program.

Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork.

Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis.

In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations.

To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance."

"Backgrounds: The Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), questionnaire that used for detection if a person has trouble with the locomotive organs. Validity test of NMQ has been tested in French, with results were good, otherwise in Indonesia NMQ never been tested yet. We can?t find standarized questionnaire in Indonesian languange version that ready to use. However, the aim to developed validity test NMQ Indonesian languange wheater it?s good so for that reason we used the same characteristic of subject which is administration workers using VDT.Methods: Research design was cross sectional study used total sampling that involved 80 workers as subject. Data collected used NMQ self administered and as a structured intervew for all respondents, plus additional question and medical examination relating to the spesific area (the lower back, the neck, and the shoulder) for further detail relevant issues that respondent has trouble with the locomotive organs. SPSS version11.5 was used for analized data.Results: Analysis Criterion validity of NMQ found Sensitivity at three regio, the lower back 91%, neck 86% and shoulder 89.5%. Specificity 100%, Positive Predictive Value (PPV) 100% and Negative Predictive Value (NPV) 97% for all regio.Conclusions: Criterion validity of NMQ in the study, sensitivity were good more than 80%, so the questionnaire useful as screening tool for musculoskeletal disease and NMQ can be suggestion for standarized in Indonesia."

"This article describes the concept relevant principles and milestone about policy. Based on William Dunn framework, it also tries to describe the purposes of policy analysis and its implementation that are needed on health decentralization. In Indonesia the health decentralization has been implemented for some years but policy analysis is understood as regulation analysis which has been directed by the Department of Health. At present, the implementation process of the health decentralization, the central government has double function as policy makers and performer. In fact based in regulation the responsibilities has been delegated to district government. Understanding the policy analysis on the implementation of health decentralization would provide challenges to interpret in accordance with local specific condition."

"Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan."

"Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan bahwa pelayanan kesehatan telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramatjati).Desentralisasi pelayanan kesehatan kepada puskesmas yang diikuti dengan adanya pergeseran sumberdaya aparatur dan pembiayaan diharapkan memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi dalam bidang kesehatan mempunyai berbagai potensi yang menguntungkan antara lain memusatkan perhatian kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dapat memperbaiki motivasi staf daerah dan dapat meningkatkan kerjasama intersektoral.Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk penguatan puskesmas diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penambahan sarana dan prasarana, subsidi obat yang sangat diperlukan dan menyentuh masyarakat dimana pemberiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, kondisi ekonomi dan sosial wilayah setempat."

"Keuntungan Perawatan Metode Kanguru (PMK) adalah menurunkan kejadian hipotermia dan mempersingkat masa rawat di Rumah Sakit. Pelatihan menurut Kirkpatrick adalah upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan.Tujuan: Menilai evaluasi 1 tahun pasca pelatihan PMK pada peserta petugas kesehatan terlatih RSUD Pasar Rebo di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2018.Metode: Mixed Method,Penelitian Kualitatif di dukung oleh penelitian kuantitatif pada 12 informan petugas kesehatan di Ruang Nicu, Perina, Delima yang sudah pernah mengikuti pelatihan PMK pada satu tahun yang lalu. Wawancara Mendalam, diskusi kelompok untuk mengetahui keterampilan petugas dan pengetahuan PMK setelah dilakukan pelatihan didukung oleh observasi keterampilan secara cek list dan pengisian kuesioner yang sama pada saat satu yang lalu.Hasil penelitian: dari hasil wawancara dan diskusi kelompok petugas melakukan keterampilan PMK langsung menggunakan bayi ke ibunya, tidak didukung oleh sarana dan prasana PMK ini didukung oleh data kuantitatif tidak ada perbedaan yang bermakna keterampilan PMK p =0,504 petugas kesehatan setelah satu tahun pasca mendapat pelatihan PMK. Pada saat observasi sebelum dilakukan test ada 4 petugas yang buku dan pernyataannya tidak pernah membaca lagi setelah pelatihan, hasil pengetahuan petugas mengalami penurunan hanya satu petugas yang tetap dari nilai post test satu tahun yang lalu dan dilakukan kembali dengan soal yang sama.Kesimpulan: penelitian ini menilai evaluasi pelatihan PMK yang diselenggarakan satu tahun yang lalu dan yang menjadi keterbatasan dengan responden yang sedikit kemungkinan hasilnya tidak relevan.

---

Advantages of kangaroo mother care (KMC) is to reduce the incidence of hipotermia and shorten hospital stay. Training according to Kirkpatrick is an effort to improve knowledge, change behavior and develop skills.Aim: Assess the evaluation of 1 year post-KMC training on trained health care personnel in Pasar Rebo General Hospital in East Jakarta in 2018.Method: Mixed Method Qualitative research was supported by quantitative research on 12 health worker informants in Nicu, Perinatologi, Delima Room who had attended KMC training one year ago. In-depth interviews, group discussions to find out the skill of FMU officers and knowledge after training were supported by skill observation on check list and filling out the same questionnaire on the previous one.Results: the results of interviews and discussions of groups of officers performing KMC skills directly using infants to their mothers, not supported by facilities and infrastructure KMC is supported by quantitative data there is no significant difference in KMC skills p = 0,504 health workers after one year after receiving KMC training . At the time of observation prior to the test there were 4 officers whose books and statements never read again after the training, the officer's knowledge result decreased only one officer who remained from the post test score one year ago and re-done with the same problem.Conclusions: This study evaluates the evaluation of KMC training held a year ago and which is limited to the few respondents likely to be irrelevant."