Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku yang berjudul "Medicine : the self-help guide" ini membahas tentang kesehatan tubuh, dan pengobatan. Buku ini juga membahas tentang obat-obatan yang dapat kita konsumsi jika menderita penyakit tertentu."

"[ABSTRAKFornas merupakan daftar obat acuan yang digunakan dalam program JaminanKesehatan Nasional sehingga perlu diteliti penggunaanya dilapangan. Penelitianini bertujuan untuk melihat proporsi penggunaan obat yang sesuai Fornas danmenganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat yang sesuaiFornas di Unit Rawat Jalan RSUD Kota Padangsidimpuan. Metodenya adalahmetode kuantitatif (deskriptif analitik dengan 380 data rekam medis) dan metodekualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Proporsipenggunaan obat Fornas hanya 83,2%. Pencapaian yang tidak mencapai 100% inidipengaruhi oleh tidak adanya prosedur internal penggunaan obat Fornas,disfungsi Instalasi Farmasi, Tim Farmasi dan Terapi belum terbentuk, tidakadanya evaluasi dari manajemen rumah sakit, metode pengarahan atau sosialisasihanya bersifat lisan serta terbatasnya dukungan dana dari APBD. Saran daripenelitian ini adalah melakukan metode lain untuk sosialisasi, merevitalisasiinstalasi farmasi, membentuk Tim Farmasi dan Terapi, mempertimbangkan opsiperubahan status menjadi BLUD, meninjau ulang kerjasama dengan Apotek KPNdan menerapkan sistem satu pintu dalam pelayanan kefarmasian serta melakukanadvokasi kepada pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk mengembangkanRSUD Kota Padangsidimpuan.

---

ABSTRACTThe national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital., The national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital.]"

"Hak Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten, sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambil alihan oleh negara, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban urnurn.Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten berdasarkan Persetujuan TRIPs dalam Deklarasi Doha yang berkaitan dengan paten farmasi untuk kesehatan masyarakat yang memberikan haknya kepada pihak ketiga untuk membuat, menjual, dan mengekspor paten produk yang berkaitan tanpa persetujuan pemegang paten untuk memenuhi keperluan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi penyakit H1VIAIDS, tuberkolosis, malaria, dan penyakit epidemik lainnya. Penerapan sistem paten sebagaimana diatur dalam TRIPs ini merupakan salah satu perlindungan dan pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dibidang kesehatan masyarakat.Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia, apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku terkesan tidak ada pelanggaran HAM. Tetapi apabila kita telah lebih lanjut pelaksanaan lisensi wajib paten dapat digarisbawahi yaitu apabila pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maka kemungkinan kecil terjadi suatu pelanggaran terhadap HAM terjadi karena dalam pelaksanaannya harus memberitahukan kepada si pemegang paten. Tetapi sesuai dengan Deklarasi Doha, maka pelaksanaan lisensi wajib paten dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu persetujuan si pemegang paten dengan syarat bahwa pelaksanaan tersebut untuk keadaan darurat nasional atau darurat yang sangat mendesak untuk menanggulangi penyakit epidemik dan tentunya pelaksanaan lisensi wajib tersebut untuk kebutuhan non-komersial. Dalam hal walaupun untuk kepentingan masyarakat, tatapi dalam pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran HAM dimana hak ekonomi dari si pemegang paten akan terlanggar.Tetapi apabila tidak ada peraturan mengenai pelaksanaan lisensi wajib untuk kepentingan kesehatan masyarakat bisa dibayangkan bagaimana masyarakat dapat menanggulangi berbagai bencana penyakit apabila harga obat-obatan paten untuk menanggulangi penyakitnya sangat mahal harganya dan tentunya akan sangat terbatas masyarakat untuk mendapatkannya. Dan apabila hal ini terjadi banyak masyarakat yang terkena penyakit epidemik satu per satu akan meninggal dunia, dimana hal ini tentunya akan terjadi suatu pelanggaran HAM mengenai hak hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik."

"Pengaturan dibidang perundang-undangan yang mengatur Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu yang relatif singkat telah banyak perubahannya. Hal ini terjadi terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Semenjak itu Indonesia sebagall salah satu penandatangan persetujuan tersebut segera meratifikasinya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi Paket Persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT tersebut termasuk didalamnya TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Untuk itu Indonesia telah mengakomodasi ketentuan TRIPs dalam perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek maupun Hak Paten. Di bidang paten, Pemerintah Indonesia antara lain telah mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs yang merupakan pengecualian terhadap perlindungan paten ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yakni dengan mengatur ketentuan tentang Pelaksanaau Paten oleh Pemerintah dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat serta akses terhadap obat-obatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut untuk memproduksi obat-obatan Anti Retroviral untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang telah mengakibatkan banyak penderita meninggal dunia serta meningkatnya dengan pesat jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia."

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan perlindungan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual umumnya di Indionesia didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, walaupun ketentuan tersebut belum dijadikan dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun jelas hak tersebut dijamin perlindungannya oleh Negara. Keberadaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Paten khususnya diperlukan dalam rangka pengembangan industri yang dapat menunjang perekonomian nasional, namun disisi lain perlindungan Paten dapat menyebabkan harga produk yang dilindungi Paten menjadi mahal. Demikian juga untuk obat antiretroviral yang dibutuhkan pasien penderita penyakit HIV/AIDS (Odha=orang dengan HIV/AIDS) harganya sangat mahal karena obat antiretroviral dilindungi Paten. Penyakit HIV/AIDS semakin lama tersebar diseluruh Indonesia. Jika pada mulanya penyakit HIVIAIDS disebabkan oleh hubungan seks sejenis dan seks bebas, lama kelamaan penderita HIVIAIDS di Indonesia banyak disebabkan oleh pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik yang tidak streril. Penggunaan jarum suntik beramai-ramai menyebabkan ketidaksterilan jarum suntik. Biasanya penggunaan jarum suntuk beramai-ramai ini karena pengguna berasal dari kalangan ekonomi lemah. Maka saat ini banyak penderita HIV/AIDS di Indonesia berasal dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mampu membeli obat antiretroviral yang harganya mahal. Obat antiretroviral tidak menyembuhkan penyakit HIV/AIDS, tetapi menyebabkan tubuh Odha menjadi lebih baik sehingga Odha tidak mudah diserang penyakit. Odha harus minum obat antiretroviral seumur hidup. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, obat antiretroviral diberikan gratis kepada Odha melalui ruimah sakit rujukan yang ditunjuk. Saat ini ada 25 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah nyata telah melindungi Hak Asasi Manusia dibidang Pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Saat ini obat antiretroviral yang dilaksanakan Patennya dari jenis Nevirapin dan Lamivudin. Untuk selanjutnya Pemerintah harus mengupayakan akses obat antiretroviral jenis lain kepada Odha karena biasanya dokter memberikan lebih dari satu macam obat antiretroviral untuk mencegah resistensi obat."

"Buku yang berjudul "New guide to medicines & drugs" ini dipersembahkan oleh The British Medical Association. Buku ini berisikan panduan mengenai obat-obatan."

"Insomnia dikarakterisasikan dengan keluhan subjektif mengenai ketidakpuasan terhadap kualitas dan durasi tidur, kesulitan untuk menginisiasi tidur pada jam tidur, atau terbangun di tengah malam. Pengobatan herbal efektif dalam mengatasi gangguan tidur karena mengandung senyawa aktif yang memiliki efek sedatif hipnotik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang produk herbal yang membantu meringankan gangguan sulit tidur, menganalisis market dalam negeri maupun luar negeri produk serupa, menganalisis kompetitor produk sejenis, membuat rencana branding produk dan membuat rencana marketing produk. Hasil yang didapat adalah bahan aktif dalam rancangan produk obat herbal ini terdiri dari Valerianae radix extract (Akar Valerian), Myristica frograns semen extract (Biji Pala), Curcumae domestica extract (Kunyit), Alyxia reinwardtii extract (Kulit Pulasari), Foeniculum vulgare extract (Adas), Anacardium occidentale (Daun jambu mete). Masing-masing bahan aktif herbal ini mempunyai zat aktif yang memiliki aktivitas hipnotik sedatif, sehingga bermanfaat untuk mengatasi insomnia. Berdasarkan analisa pasar, total penjualan produk serupa menurut data IQVIA 2021 adalah sebesar Rp25,786,851,721 dan juga kompetitor pada produk herbal serupa masih minim sehingga membuat peluang bisnis untuk produk herbal ini sangat besar. Berdasarkan tinjauan produksi, PT. Indofarma memiliki kapasitas untuk memproduksi obat herbal. Rencana branding dan marketing akan menggunakan marketing ATL serta BTL untuk meningkatkan penjualan produk.

---

Insomnia is characterized by subjective complaints of dissatisfaction with sleep quality and duration, difficulty initiating sleep at bedtime, or waking up in the middle of the night. Herbal medicine is effective in overcoming sleep disorders because it contains active compounds that have a sedative-hypnotic effect. The purpose of this research is to design herbal products that help relieve insomnia, analyze domestic and foreign markets for similar products, analyze competitors for similar products, make product branding plans and make product marketing plans. The results obtained are that the active ingredients in the design of this herbal medicinal product consist of Valerianae radix extract (Valerian root), Myristica frograns semen extract (Nutmeg Seed), Curcumae domestica extract (Turmeric), Alyxia reinwardtii extract (Pulasari peel), Foeniculum vulgare extract ( Fennel), Anacardium occidentale (Cashew leaves). Each of these herbal active ingredients has an active substance that has sedative-hypnotic activity, making it useful for treating insomnia. Based on market analysis, total sales of similar products according to IQVIA 2021 data amounted to IDR 25,786,851,721 and also competitors for similar herbal products are still minimal, making the business opportunities for these herbal products very large. Based on the production review, PT. Indofarma has the capacity to manufacture herbal medicines. The branding and marketing plan will use ATL and BTL marketing to increase product sales."