Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Mulyadi, author

Komando teritorial TNI AD pasca Gerakan Mei 1998: Studi kasus pembentukan kembali Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda

Thesis ini mempelajari reformasi internal TNI AD setelah kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, khususnya pembentukan kembali Kodam Pattimura di Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam pasca Gerakan Mei 1998. Bagi pihak TNI (TNI AD) program tersebut merupakan jawaban atas tekanan publik politik yang menghendaki TNI...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13366

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pelaksanaan eksekusi atas narapidana anggota kepolisian negara republik Indonesia (studi kasus narapidana Suyitno Landung)

Universitas Indonesia, 2007

S22422

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas

Jakarta: Departemen Kehakiman, 1996

343.014 ANA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Girsang, Patricia, author

Penerapan prinsip een en ondeel baarheid dalam penuntutan di peradilan militer : analisis putusan pengadilan militer no. 475-K/PM-II-08/AD/XII/2008 atas nama terdakwa Sukamto

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S22566

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Menerobos Jalan Buntu. Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Mungkinkah Kita Semua, Warga Sipil dan Militer Diperlakukan Sama dan Sederajat

Jakarta: Kontras, 2009

344.3 KON m (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amiroeddin Sjarif, author

Hukum disiplin militer Indonesia

Jakarta: Rineka Cipta, 1996

355.13 AMI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

30 tahun perkembangan peradilan militer di Negara Republik Indonesia

Jakarta: Indra Djaja, 1976

343.014 3 TIG

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Reformasi peradilan militer di Indonesia

Jakarta: Imparsial, 2007

343.014 3 REF

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Safina Rahmaniar Wanaputri, author

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata = Authority of the Military Court in Checking and Prosecuting Military Administrative dispute

Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian