Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian hukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMP yang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerja atau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisi lain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga, kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan Putusan Banding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturan mengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait batas waktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagai prasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusaha yang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelis hakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menggugat ke PTUN. Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selain memberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, juga menimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebut akan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaan yang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidak menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun 2013

---

ABSTRACT
The policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas the minimum wage that sould act as a safety net set by the government becomes uncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wage act usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer are assuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set by governor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is not infrequently they make efforts to protest those such as act of strikes or demonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. On the other hand, many business owner considering that the PMW is too high and that makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business owner load such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordance with the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum Wage Implementation. In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKT and its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor, regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on the deadline for submission of the complete file in the mechanism of PMW suspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found on worker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, a breakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered as a legal subject that have right to file a suit to PTUN. Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not only giving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies and those consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court if the business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wage implementation if business owner is not perform their duties to pay the worker/labour wage according to PMW in 2013.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT
This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality.

Abstrak :
Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model. ......The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models.

Abstrak :
ABSTRAK
Paper ini membahas pengaruh upah minimum terhadap distribusi upah pada tahun 2007 dan 2014 dan bagaimana kenaikan upah minimum pada tahun 2014 mempengaruhi distribusi perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi Recentered Influence Function RIF untuk memperkirakan fungsi upah dengan menggunakan regresi kuantil tanpa syarat. Selanjutnya, untuk mengukur pengaruh kenaikan upah minimum pada tahun 2014 terhadap distribusi perbedaan upah digunakan metode Oaxaca-Blinder Decomposition. Dengan menggunakan balanced panel data dari Indonesian Family Life Survey IFLS ditemukan bahwa upah minimum mengurangi kesenjangan upah pada tahun 2007 dan 2014. Kebijakan upah minimum pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan dalam perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014, dengan perbedaan upah terbesar pada tengah distribusi yang mana merupakan masyarakat yang berpenghasilan kelas menengah.

---

ABSTRACT
This paper examines the effect of the minimum wage on wage distribution in 2007 and 2014 and how the minimum wage increases in 2014 affected the distribution of wage differences or wage gap between 2007 and 2014. This study employ the Recentered Influence Function RIF regression method to estimate the wage function by using unconditional quantile regression. Furthermore, to measure the effect of the minimum wage increase in 2014 on the distribution of wage differences, this study uses the Oaxaca ndash Blinder decomposition method. Using balanced panel data from the Indonesian Family Life Survey IFLS , it found that the minimum wage mitigates wage disparity in 2007 and 2014. The minimum wage policy in 2014 leads to an increase in the wage difference between 2007 and 2014, with the largest wage difference being in the middle distribution.