Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi Bupati telah menerbitkan banyak izin terkait dengan Izin Ekplorasi dan Izin Eksploitasi pada berbagai pihak yang menimbulkan sengekta antara PT. Ridlatama Tambang Mineral dan Pemerintah Indonesia Bupati Kutai Timur, hal ini dikarenakan Izin Eksplorasi dan Eksploitasi PT Ridlatama di cabut oleh Bupati Kutai Timur, Dalam Putusan PK No.138/PK/TUN/2012 PT. Ridlatama harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, namun pada kenyataannya sebelum izin dari Menteri Kehutanan tersebut diperoleh, PT. Ridlatama telah melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan.

---

The Research is based on the lawsuit PT. Ridlatama Tambang Mineral on Indonesia Goverment Kutai Timur Regent, PT. Ridlatama Tambang Mineral have a major investor's perspective, especially when investing in region such as Kutai Timur which have a problem in legal system remains a chronic problem, investors are ensured that they are protected against expropriation Law No. 4 Year 2009 provides a major impact from the investor which the local administrator are allowed to issue mining permits, The local govermenet has issued many of the Izin EKCP exploration livenses and Explotation Licenses many permits were issued mining area can be owned by more than one company with different permits, a situation that has triggered disputes between the PT. Ridlatama Tambang Mineral and Indonesia Goverment East Kutai Regent, Based on the the Bupati of East Timur the licences held by Ridlatama Group have remove the EKCP Licenses from Ridlatama Group, based on decree No 138 PK TUN 2012, PT. Ridlatama must obtain borrow to use permits from ministry of forestry and must public inquiry and exploration of mining in forest area but based on facts the borrow to use forest permit not been obtain from ministry of forestry PT. Ridlatama has been Carried out its general investigation and mining or exploration activities in forest area.

Abstrak :
Kebijakan sektor pertambangan umum mengupayakan menarik minat investor dalam mengalokasikan modal usahanya dalam bidang pertambangan mineral dan batubara baik bagi PMA dan swasta nasional. Dengan ketersediaan prospek potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Negara Indonesia inilah yang akan diharapkan untuk dikelola oleh investor di dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan sektor pertambangan umum adalah suatu kontrak berupa perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan para investor di dalam mengembangkan potensi sumber daya alam. Namun kebijakan tersebut kemungkinan mengalami hambatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, analisis dari pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum dipengaruhi oleh faktor kebijakan itu sendiri, pelaku Kebijakan dan lingkungan dari pada kebijakan itu. Penelitian yang dilakukan adalah mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi lapangan yang menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan pelaku kebijakan sektor pertambangan umum di daerah Propinsi Sumatera Barat dan sumber lainya yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu. Tujuan dari penelitian ini adalah berupaya melihat sejauh mana kepastian hukum dapat menjamin kebijakan sektor pertambangn umum yang diwujudkan dalam kontrak dapat berjalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan itu masih dijalankan namun perlu dibenahi karena terdapat beberapa kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat saat ini dan kebutuhan terhadap kemajuan dan kemunduran dari pada kegiatan usaha pertambangan itu. Selain itu kondisi sumber daya manusia, ekonomi setempat dan lingkungan di daerah Propinsi Sumatera Barat menyebabkan pelaksanaan kebijakan itu mengalami hambatan. Sehubungan dengan.hal di atas maka penelitian Kebijakan Sektor Pertambangan Umum menyimpulkan bahwa kebijakan sektor pertambangan umum tetap mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui sosialisasi di daerah-daerah dan perlu persiapan masa transisi untuk transformasi ke daerahdaerah secara bertahap untuk lebih memantapkan beban kerja. Hal di atas berkaitan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tahun 2000 sampai tahun 2004 bahwa salah satu misinya adalah menyusun dan mengembangkan perangkat regulasi bidang pertambangan umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada periode mendatang untuk meningkatkan pelaksana kebijakan sektor pertambangan umum perlu dipersiapkan program yang sesuai dengan kondisi daerah itu sehingga tidak banyak mengalami hambatan di lapangan. Namun hasil dari pada kebijakan itu diupayakan dapat mendatangkan peningkatan penerimaan yang maksimal bagi pemerintah pusat maupun daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perubahan iklim di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda dan di Belanda dapat dilihat dalam Putusan Rechtbank Den Haag No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap izin pertambangan batu bara, pascatambang dan reklamasi. Di Belanda perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca yang dibawah 25 persen sampai dengan 40 persen pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 1990. ...... This thesis discusses about climate change tort law in Indonesia and Netherlands. This tort law in Indonesia can be seen through Samarinda District Court Decision No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda and in Netherlands through The Hague District Court Decision No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. In Indonesia the unlawful act happens because the government didn?t supervise the coal mining permits, post-mining and reclamation. In Netherlands the unlawful act is because the government set reduction of green house gasses target under 25 to 40 percent by 2020 based on 1990.