Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of ?notify‟ is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation."

"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan yang terdapat dalam PKP2B disesuaikan paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sebelum UU Minerba lahir sistem pengelolaan pertambangan batubara dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor, UU Minerba tidak mengenal perjanjian dalam pengelolaan pertambangan batubara. Penyesuaian PKP2B dilakukan pemerintah melalui renegosiasi dengan rancangan amandemennya, hingga saat ini proses renegosiasi telah berjalan hampir 4 tahun sejak UU Minerba diundangkan, namun belum mempunyai titik temu. Kepastian hukum atas UU Minerba menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (dalam hal renegosiasi disini tentunya pemerintah) yang berinisiatif mengubah suatu ketentuan dalam PKP2B sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati apabila di lain pihak menolak. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang dalam perjanjian apabila sebab tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun renegosiasi PKP2B saat ini tidak menemui kata sepakat, sebenarnya PKP2B telah dilakukan beberapa kali perubahan sebelum UU Minerba diundangkan. Salah satu alasan renegosiasi PKP2B tidak menemui kata sepakat karena posisi para pihak dalam renegosiasi dibatasi ketentuan UU Minerba yang merupakan produk dari pemerintah sebagai penguasa, dan di satu sisi pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian PKP2B itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam renegosiasi tersebut cenderung mengunci dan menutup kesempatan pihak lainnya untuk merundingkan hak dan kewajibannya. Bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang diantara mereka yang menyepakatinya dan para pihak harus menghormati perjanjian yang telah disepakati (asas kepastian hukum dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda).

---

This thesis discusses the legal certainty against the adjustment of coal contract of work (PKP2B) based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law). PKP2B are agreements made and agreed between the contracting parties either domestic or foreign by the government of the Republic of Indonesia in the coal mining business cooperation. PKP2B first regulated through Law No. 11 of 1967 on General Provisions of Mining. The birth of the Mining Law requires that the provision contained in PKP2B adjusted at least 1 year from the Mining Law was enacted. Before the Mining Law was born coal mining management system given through an agreement between the government and the contractor, the Mining Law does not recognize an agreement in the management of coal mining. PKP2B adjustments made by the government through the draft amendments to the renegotiation, the renegotiation process to date has been running almost 4 years since the promulgation of the Mining Law, however, does not have any common ground. Legal certainty of the Mining Law to be questionable. The question that arises is what should be done by one of the parties (in terms of renegotiation of the government here of course) who took the initiative to change a provision in an agreement PKP2B as agreed when on the other hand refused. What about the provision which provides that a cause is forbidden in the agreement if the cause is contrary to the Act. This thesis research using normative legal research approach legislation.

The results were obtained despite the renegotiation PKP2B currently not met an agreement, actually PKP2B been done several times before the Mining Law was enacted. One reason renegotiation PKP2B not meet an agreement because the position of the parties to renegotiate, under the provisions of the Mining Law is limited which is a product of government as rulers, and on one side of the government as a party to the treaty itself (PKP2B). So things are discussed in the renegotiation tends to lock and close the other parties an opportunity to negotiate their rights and obligations. That the agreement binds both parties as the Act among those who agree and the parties must honor the agreements that have been agreed upon (the principle of legal certainty in the agreement known as pacta Sunt servanda)."

"Masih terdapat polemik yang timbul pasca diperbaharuinya landasan hukum pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diantaranya perihal perubahan norma kaidah pertambangan yang baik khususnya lingkungan serta kaitan perizinan dengan kaidah pertambangan yang baik. Pendekatan yang dilakukan yakni menggunakan metode yuridis normatif dan hasil dari penelitian yakni berupa preskriptif analitis. Norma kaidah pertambangan yang baik di Indonesia menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah cukup baik, seperti sudah dimasukkannya ketentuan Kaidah Teknik Pertambangan di dalam Pasal 96, yang bilamana merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi juga di dalamnya Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Perizinan kaitannya dengan kaedah pertambangan yang baik ialah pemohon serta pemegang izin wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dimana hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaanpertambangan di Indonesia

---

There are still polemics that arise after the renewal of the mining legal basis with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including changes to Good Mining Practice, especially regarding the environment and the link between licensing and Good Mining Practice. The approach taken is using a normative juridical methodand the results of the research are in the form of analytical prescriptive. Thenorms of Good Mining Practice in Indonesia according to Law Number 3 of 2020 are quite good, as has been included in the provisions of the Good MiningPractice in Article 96 when referring to Article 3 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 of 2018, the Good Mining Practice also include the following in it the Good Mining Practice. Licensing with Good Mining Practice is that the applicant and the permit holder are required to implement Good Mining Practices which has been explicitly regulated in Law Number 3of 2020. This is important to create legal certainty in mining management andexploitation in Indonesia."

"Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti penyebab dari konflik itu. Berbagai usaha yang dilakukan untuk menghentikan konflik, salah satu diantara usaha menghentikan atau menyelesaikan konflik adalah penelitian masalah konflik.Penelitian yang membahas mengenai Resolusi Konflik di Pertambangan Emas Kab. Bout menemukan penyebab terjadinya konflik yaitu tidak ada aturan yang legal dalam pertambangan tradisional sehingga warga pendatang maupun penduduk asli bebas melakukan pertambangan, dan tentang partisipasi masyarakat dalam pertambangan tradisional belum diharapkan.Keberpihakan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pada salah satu kelompok membuat masyarakat yang lain merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang akhimya mengarah pada penyelesaian persoalan secara fisik.Usaha-usaha pengendalian konflik yang diharapkan dalam pertambangan ini yaitu dengan mengadakan dialog musyawarah antara tokoh-tokoh yang berkonflik. Mediator dalam hal ini adalah aparat keamanan, Pemda, Ormas Masyarakat. Di daerah ini terjadi berulang-ulang pada persoalan yang sama pada obyek yang berbeda. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya aparat keamanan dalam menindak para pengacau dalam masyarakat pertambangan.Untuk lancarnya dan amannya pertambangan tradisional maka penulis menyarankan agar pada masyarakat setempat segera membuat aturan tentang pertambangan tradisional dengan penerapan konsep pertambangan skala kecil (PSK)."

"Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future."