Hasil Pencarian

Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query

Indra, author

Kepastian hukum penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal certainty against adjustment to coal contract of work under Law no. 4 of 2009 on mineral and coal

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35320

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shan Riwanto Utomo, author

Kaedah pertambangan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Masih terdapat polemik yang timbul pasca diperbaharuinya landasan hukum pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diantaranya perihal perubahan norma kaidah pertambangan yang baik khususnya lingkungan serta kaitan perizinan dengan kaidah pertambangan yang baik. Pendekatan yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Reza Alfiandri, author

Tinjauan yuridis pengalihan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1288

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Zainuddin, author

Resolusi konflik migran dengan penduduk asli di pemukiman pertambangan emas Kab. Boul Sulawesi Tengah

Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti penyebab dari konflik itu. Berbagai usaha yang dilakukan untuk menghentikan konflik, salah satu diantara usaha menghentikan atau menyelesaikan konflik adalah penelitian masalah konflik. Penelitian yang membahas mengenai Resolusi Konflik di Pertambangan Emas Kab. Bout menemukan penyebab terjadinya konflik yaitu...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T10459

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deni Bakri, author

Hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara = The right of national governance of mining mineral and coal / Deni Bakri

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penguasaan Negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini,...

Universitas Indonesia, 2013

T33153

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bukit Raharja, author

Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian...

2017

T49302

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dicky Denata, author

Ketidak Pastian Hukum Dalam Investasi atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Uncertainty in Investment on the Revocation of Mining Business License by the Investment Coordinating Board

Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Salman Al-Farisi, author

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aris Winarno Raharjo, author

Pengaruh Amandemen Kontrak Karya Batubara terhadap Performa Keuangan Perusahaan-perusahaan Tambang Batu Bara Studi Kasus atas Perusahaan-perusahaan Tambang Batubara di Indonesia = Impact Amendment Coal Contract of Work toward Coal Mining Companies`s Financial Performance Case Study in Indonesian Mining Companies

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Frieschika Atshiilah, author

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian