Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997 tidak hanya mendepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tetapi bersamaan dengan krisis yang berkepanjangan itu, berbagai aset strategis rnilik bangsa Indonesia juga ikut berpindah tangan, sejalan dengan semangat liberalisasi ekonorni. Dalam keadaan yang tak menguntungkan tersebut, Pemerintah telah mengundang International Monetary Fund (IMF) untuk membantu pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Sektor moneter dan perbankan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sasaran penerapan kebijakan IMF. Proses liberalisasi ekonomi ini ditandai dengan agenda privatisasi di sektor-sektor yang selama ini menjadi sektor publik. Pemerintah Indonesia di dalam keterpurukannya terpaksa mengikuti saran IMF untuk melakukan penyehatan ekonomi pemerintah dengan melibatkan pihak swasta asing melalui program privatisasi BUMN, mengingat perusahaan swasta Indonesia berada dalam ketidakberdayaan. Beberapa perusahaan industri semen yang termasuk salah satu BUMN yang strategis juga terkena kebijakan privatisasi ini. Bahkan program privatisasi ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk memiliki saham 100% di BUMN. PeIuang ini langsung ditangkap oleh Multinational Corporation (MNC) industri semen untuk menguasai kancah industri semen nasional. Sampai saat ini, setidaknya terdapat empat MNC yang mengendalikan industri semen dunia sudah menjadi pemilik saham di empat perusahaan semen nasional, yaitu (Cemex SA DE CV dari Meksiko yang memiliki saham sebesar 25,50% di PT Semen Gresik Tbk., Hakim dari Swiss memiliki saham 76% di PT Semen Cibinong Tbk, demikian juga Heidelberger Zement AG dari 7erman memiliki saham 61.7% di PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan Lafarge dari Prancis memiliki saham 88% di PT Semen Andalas Indonesia). Namun kehadiran MNC tersebut sarat dengan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat. Bahkan ditenggarai MNC tersebut akan membangun kartel di industri semen lokal. Sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, guna mengawasi agar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahannya tetap mempertahankan persaingan pasar yang sehat4. Keinginan Indonesia untuk memiliki undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha dan pembatasan praktek monopoli, telah terwujud dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-undang tersebut berlaku secara efektif satu tahun sejak diundangkan dan mernpunyai masa transisi selama enam bulan, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha guna melakukan persetujuan. Sebelumnya, pengaturan hukum tentang larangan persaingan usaha tidak sehat tersebut tersebar di berbagai undang-undang yang ada.

Abstrak :
Kerjasama pengelolaan Terminal Peti kemas Pelabuhan, Tanjung Priok antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan persaingan usaha sehat dalam Pasar Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan awal pelaksanaan kerjasama dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa bongkar muat yang optimal bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbuktinya JICT melakukan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mematikan pesaing-pesaingnya para pelaku usaha yang sama dan menjalankan pola kegiatan usaha yang bernuansa persaingan usaha tidak sehat.

Abstrak :
Pada prinsipnya aksi korporasi adalah tindakan yang diperbolehkan dalam suatu perusahaan. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat menjadi suatu yang dilarang apabila dilakukan melalui proses dan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Sehingga merger dan akuisisi harus diatur secara jelas dan rinci dalam suatu instrumen hukum yang mengikat. Penerapan ketentuan tersebut diperlukan suatu penilaian dan ketentuan pemberitahuan merger serta batasan nilai merger yang wajib dilakukan pemberitahuan kepada komisi. Beberapa negara memiliki merger review guidelines sendiri dalam menentukan ketentuan batasan nilai wajib notifikasi. Adapun, metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui norma-norma hukum dan melalui pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mewajibkan dan mengimplentasikan post merger notfiiciation sedangkan yang lain mewajibkan pre merger yang dinilai lebih efektif. Serta dalam menentukan batas nilai (threshold) notifikasi merger di Indonesia dapat dilihat berdasarkan nilai aset atau nilai penjualan serta dalam pengawasan terkait merger, KPPU memiliki berbagai penilaian dan faktor dalam perhitungan batasan nilai notifikasi yang wajib dan bagi badan usaha yang tidak perlu melakukan notifikasi. ......In principle, corporate actions are actions that are allowed in a company. However, these activities can become prohibited if they are carried out through processes and methods that are not in accordance with the applicable provisions as contained in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia. So that mergers and acquisitions must be regulated clearly and in detail in a binding legal instrument. The application of these provisions requires an assessment and provision of merger notification as well as limits on the value of the merger that must be notified to the commission. Several countries have their own merger review guidelines in determining the provisions on the mandatory notification value limit. Meanwhile, the method in this research is normative juridical through legal norms and through a comparative approach. In this study, it can be concluded that Indonesia is the only country in ASEAN that requires and implements post-merger notification, while others require pre-merger which is considered more effective. As well as in determining the threshold value (threshold) for notification of mergers in Indonesia, which can be seen based on the value of assets or the value of sales as well as in monitoring related to mergers, KPPU has various assessments and factors in calculating the limit on the value of mandatory notifications and for business entities that do not need to provide notifications.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law.

Abstrak :
Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terdapat birokrasi dan administrasi yang kompleks, yang mengakibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu pelimpahan wewenang ini adalah monopoli atas barang dan jasa yang dianggap penting oleh negara, yang diberikan kepada pemerintah daerah dan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, BUMD ini kerap kali rentan terhadap praktik monopoli, seperti yang terjadi pada kasus PDAM di DKI Jakarta. Melihat hal ini, terdapat kekosongan hukum mengenai monopoli BUMD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana kewenangan BUMD melakukan monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bagaimana praktek BUMD melaksanakan monopoli dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif dan hasilnya menyimpulkan bahwa BUMD memiliki kewenangan untuk melaksanakan monopoli berdasarkan undang-undang serta sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan penyelenggaraan monopoli oleh BUMD melalui penguasaan negara berdasarkan undang-undang sektoral yang berlaku. ......Within the vast territory of the Republic of Indonesia, there is a complex bureaucracy and administration, which results in the delegation of authority from the central government to local governments. One of these delegations of authority is a monopoly on goods and services deemed essential by the state, which is granted to local governments and through the establishment of regionally owned enterprises (BUMDs). However, these BUMDs are often vulnerable to monopolistic practices, as was the case with PDAM in DKI Jakarta. Seeing this, there is a legal vacuum regarding the BUMD monopoly in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This raises the issue of how the authority of BUMD to monopolize according to Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the practice of BUMD to implement monopoly in several applicable sectoral laws and regulations. This research uses a normative juridical review method, and the results conclude that BUMD has the authority to carry out a monopoly based on the law as well as a body designated by the government and the implementation of a monopoly by BUMD through state control based on applicable sectoral laws.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang adanya dugaan praktik monopoli dan diskriminasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus penjualan jasa asuransi kecelakaan penumpang feri di terminal feri Kota Batam sehingga dianggap menciptakan barriers to entry bagi perusahaan asuransi kecelakaan lain untuk masuk ke dalam pasar penjualan jasa asuransi kecelakaan tersebut. Penelitian ini difokuskan dengan melakukan analisis yuridis terhadap putusan KPPU No. 32/KPPU-L/2009, dengan melakukan penjabaran terhadap unsur-unsur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa KPPU tidak konsisten dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khusunya berkaitan dengan masalah definisi dari pasar bersangkutan. ......This thesis discuss about the conjecture of monopoly and iscrimination practice in which has conducted by businessmen in the case of selling accident insurance services to passengers in Batam ferry terminal. Later, this activity has considered create barriers to entry for other accident insurance companies to enter the market of accident insurance services sale. The research has focused on juridical analysis upon the KPPU? decision No 32/KPPU-L/2009 by elaborating and identifying elements of article 17 and 19 letter d under the Law No 5 in 1999. This research uses normative juridical approach with descriptive methods of qualitative data analysis. Result shows that KPPU is not consistent in proving the elements of article 17 and 19 letter d Law No 5 in 1999, especially in relation to relevant market issue.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang putusan KPPU dalam perkara monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I dalam mengelola layanan jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Monopoli merupakan suatu posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu kelompok pelaku usaha. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat merusak sistem perekonomian, sehingga perlu dibuat suatu aturan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis monopoli yang diperbolehkan untuk dilakukan, salah satunya adalam monopoli karena perintah dari peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain Monopoly by law. Posisi monopoli yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura I merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya posisi monopoli tersebut diperbolehkan, meski harus dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. ......The focus of this study is the KPPU decision in the case of monopoly which is done by PT. Angkasa Pura I who manages the cargo services at Hasanuddin Airport in Makassar. Monopoly is a position in the market that have only one or a group of business actors. This position can lead to various negative impacts that could damage the economic system, so it is necessary to made a regulation to control it. Nevertheless, there is some kind of monopoly that is allowed to do, one of which is a monopoly because the command of laws and regulations, or in other words monopoly by law. The position of monopoly that is owned by PT. Angkasa Pura I is the mandate of the laws and regulations, so the monopoly position is allowed, even if it with strict control from the government.