Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Ririn Nofiani, author

Penunjukan rekanan ausadur di PT. Bank negara Indonesia (persero) Tbk. ditinjau dari UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat / Ririn Nofiani

Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu hingga saat ini mendorong terbentuknya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan terbentuknya Undang-undang ini, diharapkan terciptanya sebuah keadaan yang kondusif bagi persaingan yang sehat, segala bentuk praktek monopoli dapat dicegah semaksimal mungkin dan melindungi konsumen. Keberadaan Undang-undang Anti Monopoli ini, diwujudkan dengan UU...

2004

S23535

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Husna Karimah, author

Analisis yuridis keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap dugaan kartel lintas negara pada harga angkutan peti kemas Batam-Singapura = Analysis of juridical enforceability of the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition against alleged cross border cartel on container shipping price Batam-Singapore

Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Rizka Ramadhani, author

Analisis yuridis dugaan praktik monopoli oleh Telkomsel sebagai pelaku usaha dominan dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia ditinjau berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical analysis of monopolistic practices alleged by Telkomsel as dominant operator in Indonesia's cellular telecommunications industry based on law no 5 year 1999

Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66821

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Kamal Pashaa, author

Tinjauan terhadap bisnis triple play indihome berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Review on indihome triple play business towards the act no 5 of 1999 concerning the ban on monopolistic practices and unfair business competition

ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memandang permasalahan tindakan PT Telkom Tbk dalam menjual produk Triple Play IndiHome, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Triple Play IndiHome tersebut bagi pelaku usaha lain dan hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil...

2017

S66723

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Enggartiasti Sherly Anggraini, author

Tinjauan yuridis mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical review of unfair competition in setting interconnection tariffs on mobile phones reviewed by law no. 5 of 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair competition

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada sektor telekomunikasi khususnya pada hal penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler. Hal ini sedang marak menjadi perdebatan pada beberapa waktu terakhir. Pemerintah telah mengatur mengenai penetapan tarif interkoneksi di dalam Peraturan Menteri No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi. Untuk itu perlu dilihat apakah bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S66816

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian