"Penelitian ini bermaksud mengetahui gambaran kepolitikan NU sejak Muktamar ke-27 NU tahun 1984, yang telah memutuskan kembali ke Khittah '26 untuk tidak berpartisipasi politik secara struktural. Sejauh mana PKB yang difasilitasi oleh PBNU, telah menjadi partai politik yang signifikan melalui kekuatan massa NU dalam perolehan suara sewaktu pemilu 1999. Sejauh mana kekuatan tradisi NU sejak Khittah '26 hingga memasuki era sistem multipartai, pemilu, dan suksesi. Kemudian menganalisis prakondisi perubahan dan konflik kepolitikan NU, terutama melalui PKB dan berbagai partai pendukung lainnya, serta interaksi antara berbagai kekuatan politik dalam sukseksi kepemimpinan nasional.
Dengan permasalahan penelitian tersebut, maka digunakan kerangka teori; Pertama, tradisi pesantren, yaitu nilai-nilai hubungan antara santri dan kyai, hubungan antara kyai dan politik, dalam bentuk budaya patron-klien yang bersifat paternalistik. Hubungan antara kyai dan santri, atau pemimpin NU dan pengikut tetap bersifat patron-klien, tetapi masalah pertukaran tidak hanya berbentuk materi yang ditegaskan dalam teori patron-klien. Imbalan santri terhadap kyai berupa kepatuhan dan ketaatan. Dalam hubungan kyai-santri, yang diberikan kyai tidak hanya kebutuhan hidup, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan dan pengajaran, terutama pelajaran agama Islam, sedangkan para santri dituntut untuk taat pada ajaran-ajaran kyai sebagai bentuk imbalan. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku para kyai dan santri dalam berpolitik. Kedua, konflik, yaitu perbedaan pendapat, pertentangan, dan persaingan antar dua kelompok atau lebih dalam bentuk non-fisik atau fisik konflik dalam NU terjadi antara kyai, antara elite NU, dan konflik karena intervensi pemerintah. Ketiga, reformasi yang di dalamnya terdapat isu demokratisasi merupakan kondisi eksternal yang juga berpengaruh terhadap kepolitikan NU, yaitu pembentukan wadah politik NU yang kemudian bermuara terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden.
Penelitian ini menggunakan metode analisis proses perkembangan politik NU dalam konteks NU sejak kembali ke Khittah '26 pada tahun 1984 sampai terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden tahun 1999. Untuk memperoleh data-data mengenai NU dari tahun 1984 sampai 1999, digunakan studi dokumen, wawancara, dan pengamatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi NU. Unit pengamatannya adalah individu. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan mengkategorikan, mengelompokkan, dan memberi tafsiran makna-maknanya. Melalui cross check dan wawancara yang mendalam dengan key informan diharapkan diperoleh verifikasi data.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren (Jama ah) begitu kuat mempengaruhi perilaku orang-orang NU, misalnya dalam hubungan antara kyai dan santri dalam bentuk paternalisme dan patron-klien. Hubungan antara kyai dan santri penuh dengan kepatuhan, keterikatan, kewibawaan kyai dalam hal ini kekuasaan keturunan kyai, sehingga kewibawaan dan pengaruh kyai yang dorninan sudah membudaya di NU. Oleh karena itu, dimensi individu dalam NU lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi lembaga atau sistem.
Reformasi berpengaruh terhadap organisasi (Jam'iyyah) NU. Reformasi merupakan peluang bagi NU untuk terlibat dalam percaturan politik nasional secara organisatoris. Tanpa mengesampingkan Khittah '26, bahwa secara organisasi, NU tidak boleh berpolitik maka orang-orang NU kemudian mendirikan partai politik. Ada empat partai politik yang didirikan oleh orang-orang NU, yaitu PKU, PNU, SUNI, dan PKB. Beragamnya partai politik dari orang-orang NU merupakan refleksi adanya perbedaan pandangan atau pendapat. Perbedaan pandangan yang kemudian memunculkan pluralisme merupakan suatu kenyataan. Perbedaan pandangan tersebut merupakan konflik. Konflik internal NU selain karena perbedaan pandangan juga karena perebutan kekuasaan, sumber-sumber ekonomi, dan aliansi politik.
Tradisi dan konflik dalam wujud perilaku warga NU ternyata cenderung berperanan dalam kepolitikan NU, baik secara internal maupun unsur eksternal (politik nasional). Ini bisa dilihat NU dalam pemilu dan ketokohan individu Gus Dur dalam pencalonan Presiden. Sejalan dengan perubahan politik nasional, NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan tetapi mempunyai wadah perjuangan politik, yaitu PKB. Konflik politik nasional telah mendorong NU ke posisi puncak politik nasional dengan terpilihnya Ketua Umum PBNU sebagai Presiden.
Implikasi teoritiknya adalah membangun jaringan antara tradisi pesantren, konflik internal, dan reformasi dengan isu demokratisasi yang berperan dalam kepolitikan NU. Kepolitikan NU dilihat sebagai suatu kontinuitas, pada masa Orde Baru kepolitikan NU cenderung menekankan pada level individu, sedangkan pada masa reformasi kepolitikan NU lebih pada level organisasi. Pergeseran politik tersebut karena kondisi eksternal, yaitu keadaan politik nasional juga berubah, selain peranan paham keagamaan Ahlus-sunnah walyama'ah, yang merupakan landasan berpikir dan bertindak warga NU."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
