Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkanterjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasalpidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkanpenegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidakmemiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan MahkamahKonstitusi yang mendekriminalisasi pasal pidana di UU 18/2004 menegaskan audit terhadappasal-pasal pidana tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Tesis ini mengajukanbahwa evaluasi terhadap pasal pidana perlu menggali perkembangan dalam hukum pidanakontemporer yang melihat prinsip yang menjadi batasan dalam hukum pidana secaranormatif. Dengan pendekatan doktrinal, tesis ini akan menjabarkan prinsip-prinsip yangdikembangkan tersebut dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia khususnyaterhadap UU 18/2013. UU 4/2009 dan UU 18/2004. Beberapa prinsip yang dikembangkan,yaitu relasi kaidah hukum pidana dengan kaidah lainnya, alasan pemidanaan, termasukmengenai kepentingan atau nilai yang dilingdungi oleh hukum (rechtsgüter) secara terbatasdapat digunakan untuk menguji pasal-pasal pidana sumber daya alam. Diantaranya denganmenyatakan hukum pidana yang ada tidak berkembang dari kaidah moral yang ada di dalammasyarakat, oleh karenanya memiliki kelemahan bahwa kepatuhannya sangat bergantungpada sanksi pidana. Sementara itu, batasan tersebut dapat juga diperoleh dari struktur hukumpidana, seperti asas legalitas dan ultimum remedium. Ketika diuji dengan asas asas legalitasditemukan bahwa tidak seluruh pasal pidana terkait sumber daya alam yang ada memenuhikedua asas tersebut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

---

ABSTRACTIt is arguable that natural resource criminal law enforcement practice in the state ofoverciminalization. The condition indicated with fast and massive development of new laws regardingnatural resources. They not only undermine the law enforcement itself, but also providing incentivesfor abitrary law enforcement. This state of overcriminalization and a Constitutional Court in whichdecriminalize criminal articles in Act 18/2004 reiterate that audit on the criminal law related tonatural resource is imperative. This thesis propose that evaluation to criminal law should to explorecontemporary development of criminal law theories which try to define the principles and boundariesof criminal law in normative perspective. With doctrinal research, the thesis describe the principleswhithin the context of criminal law policy in natural resource, especially to Act 18/2013, Act 4/2009and Act 18/2004. Some of which, include, relation between criminal law and other norms, theorieson punishment and interest and values that protected by the law (rechtsgüter) limitatively is capableto be used in reviewing the criminal laws. In which by advising that the criminal law in naturalresource was not developed from moral norms in the society, thus has weakness in terms of that itscompliance will have to fully depend on the sanctions. Another research argue that criminal lawshould find the boundaries from the structures of the crimina law itself, such as legality principlesand ultimum remedium. The anaylisis found that with legality principles not all of the criminal lawfulfill the principles and thus prone in causing uncertainty of law. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengambil studi kasus alih fungsi lahan hutan kawasan lindung menjadi villa di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Tahun 2012. Dalam melakukan analisis, peniliti menggunakan teori konflik sumber daya alam yang dikemukakan oleh Abiodun Alao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu karena berkurangnya kuantitas dan kualitas hutan di kawasan lindung, buruknya pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam oleh pemerintah, proses ekstraksi sumber daya alam yang membahayakan lingkungan dan adanya perbedaan kepentingan setiap aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict in natural resource management taking the case study over the conversion of protected forest land into villa in Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor in 2012. In conducting the analysis, researcher use the theory which is the conflict of natural resources proposed by Abiodun Alao. This thesis uses qualitative methods based on primary and secondary data. The research finding is that conflicts are caused by four factors, diminished quantity and quality of forest in protected area, a poor management and control of natural resources by the government, process extraction of natural resources, and the interest of the actors in utilizing natural resources. "

"ABSTRAKMasalah lingkungan semakin menjadi sorotan terutama di negara maju. Demi pelestarian lingkungan, penerapan standar mutu lingkungan ISO 14000 mau tidak mau harus menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan.Untuk memperoleh sertifikasi ISO 14000 banyak organisasi -organisasi yang harus meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan program pengelolaan lingkungan. Hal yang menjadikan penting bagi konsumen, dimana mereka lebih dapat mengevaluasi apakah produk atau jasa yang mereka beli sudah dibuat secara sadar lingkungan.Penelitian ini ditujukan untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif melalui analisis regresi berganda pengaruh elemen-elemen ISO 14000 terhadap kinerja sistem manajemen lingkungan.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai sertifikasi ISO.Dari total sampel tersebut dilakukan analisis statistik untuk akhirnya mendapatkan model regresi berganda tentang hubungan antara variabel-variabel elemen-lemen ISO 14000 terhadap kinerja sistem manajemen lingkungan.Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa peningkatan elemen-elemen ISO 14000 meningkatkan kinerja sistem manajemen lingkungan."

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.......The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."

"

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan devisa di Indonesia, khususnya terkait kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui Bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 98/PMK.04/2019, dan PBI No. 21/3/2019. Terdapat permasalahan terkait dengan adanya kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui Bank  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan devisa di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui bank sebagaimana ketentuan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor  SDA. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) pengaturan devisa di Indonesia pada tahun 1964 menganut sistem devisa terbatas yang mana di atur dalam UU Peraturan Lalu Lintas Devisa dan pada tahun 1999 pemerintah mengubah sistem devisa menjadi sistem devisa bebas dengan menerbitkan UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 2) terdapat pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan terkait Devisa Hasil Ekspor SDA. Saran yang diberikan adalah: 1) Pemerintah harus mengatur Devisa Hasil Ekspor dalam Undang-Undang; 2) Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan harus melakukan monitoring secara langsung.

 

---

This thesis discusses the regulation of foreign exchange in Indonesia, specifically related to the obligation to receive Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated in Government Regulation No. 1 Year 2019, Minister of Finance of the Republic of Indonesia’s Regulation No. 98/PMK.04/2019, and Regulation of Bank Indonesia No. 3/21/2019. There is a problem related to the mandatory deposit of Foreign Exchange Exports Proceeds through Banks which is stipulated in the legislation. Based on this, the author proposes the main problem, namely how to regulate foreign exchange in Indonesia and how is the compliance between the mandatory deposit Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated by Bank Indonesia regarding Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. The method of this research is normative juridical and descriptive research typology. The conclusions obtained are 1) foreign exchange arrangements in Indonesia in 1964 adopted a limited foreign exchange system which is regulated in the Act of Foreign Exchange Traffic and in 1999 the government changed the foreign exchange system into a free foreign exchange system by issuing the Act of Foreign Exchange Traffic and the Exchange Rate System; 2) there are restrictions made by the government and Bank Indonesia in the legislation related to Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. Moreover, suggestions given are: 1) The government must regulate the export proceeds in the Act; 2) Bank of Indonesia, Financial Service Authority, and Ministry of Finance have to conduct direct monitoring.

 

"