Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian ini adalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Pada hasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini termaktub dengan jelas dalam berbagai aturan yang mengatur secara rinci tentang PNS, antara lain dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana PNS harus bebas dari pengaruh golongan maupun parpol, dan netralitas merupakan amanat yang ada didalam Asas Manajemen ASN. Selanjutnya Netralitas PNS sangat erat kaitannya dalam mewujudkan AUPB, dimana didalam UU ASN telah disebutkan bahwa PNS harus netral, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui AUPB, diatur bahwa PNS harus netral dan tidak boleh berpihak sehingga dengan pelaksanaan netralitas PNS dapat mewujudkan pelaksanaan AUPB. Selanjutnya mengenai pelanggaran netralitas PNS diatur sanksi hukuman sedang dan berat sebagaimana diatur dalam Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010, dimana ancaman terberat PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran netralitas PNS di daerah marak diwarnai modus, antara lain Mobilisasi PNS, Mutasi PNS, Penyalahgunaan Anggaran, serta intimidasi PNS. Pada akhirnya pasca dikeluarkannya UU ASN pengawasan netralitas ASN menjadi tugas Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), dengan tugas yang demikian besar, KASN masih memiliki keterbatasan dibidang kewenangan, SDM dan anggaran. Sehingga kedepannya untuk meningkatkan pengawasan netralitas PNS diperlukan penguatan KASN dari berbagai aspek tersebut, kemudian perlu diadakannya sosialiasi secara komprehensif kepada PNS di seluruh daerah untuk melakukan prevensi terhadap berbagai pelanggaran netralitas PNS, dan terakhir perlu kiranya memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka pengawasan masyarakat terhadap PNS melalui pengaduan langsung dengan sistem informasi, sehingga dapat mewujudkan pengawasan netralitas PNS secara efektif.

---

ABSTRACT
This research examines how urgency of civil servant neutrality in elections to realize AUPB, and to see how the problem of civil servant neutrality implementation in some implementation of Election of Regional Head (Pilkada). Based on the results of the research, it appears that elections in various regions in Indonesia some time back are still colored by several problems and post election disputes implemented, it is motivated by various things and specific related to this research is a violation of the neutrality of civil servants in the implementation of elections. In the research results, it is clear that the neutrality of civil servants in the implementation of Pilkada is a very important thing, it is clearly stated in the various rules that regulate in detail about civil servants, among others, in Law no. 5 Year 2014 on ASN where civil servants should be free from the influence of groups and political parties, and neutrality is a mandate that exists within the ASN Management Principles. Furthermore, the neutrality of civil servants is closely related to the realization of AUPB, where in the ASN Act has been mentioned that the civil servants should be neutral, and to realize good governance through AUPB, regulated that the civil servants should be neutral and should not take sides so with the implementation of the neutrality of civil servants can realize the implementation of AUPB . Furthermore, regarding the violation of the neutrality of civil servants are sanctioned by medium and heavy punishment as stipulated in the Civil Government Regulation PP. 53 of 2010, where the heaviest threat of civil servants may be dismissed with disrespect for the offenses committed. Violations of the neutrality of civil servants in rampant areas are colored by modes, including Mobilization of Civil Servants, Mutation of Civil Servants, Budget Abuse, and civil servants intimidation. In the end, after the issuance of ASN Law, the control of ASN neutrality becomes the task of the State Apparatus Force (KASN), with such a large task, KASN still has limited authority, human resources and budget. So in the future to improve the supervision of the neutrality of civil servants is needed strengthening KASN from various aspects, then need comprehensive socialization to civil servants across the region to prevent the prevention of various violations of the neutrality of civil servants, and lastly need to use information technology to open the public surveillance of civil servants through a complaint directly with the information system, so as to realize the supervision of the neutrality of civil servants effectively.

Abstrak :
Pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu tahun 2019 tercatat sebanyak 990 kasus dengan mayoritas kasus tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa data sekunder dengan studi dokumen. Tipologi dari penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif analisis. Metode analisis terhadap data menggunakan metode analisis kualitatif. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur netralitas lebih luas hingga tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan tersebut dibuktikan dengan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan oleh institusi terkait netralitas PNS terlihat mencampuradukkan pribadi PNS dengan jabatannya sebagai birokrat. Pengaturan netralitas terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penerapan sanksi pelanggaran netralitas ASN diterapkan berdasarkan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Instansi penegak netralitas, seperti BKN, Bawaslu, dan KASN memiliki perannya masing-masing.

---

Violation of the neutrality of Civil Servants (PNS) in the 2019 Election was recorded as many as 990 cases with the majority of cases not separating the personal and civil servant positions. This study aims to describe and analyze violations of ASN neutrality based on statutory regulations. The research method used in this study is a normative legal research method with literature material in the form of secondary data with document studies. The typology of this research by its nature is descriptive analysis. The method of analysis of data uses qualitative analysis methods. Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants regulates broader neutrality so that they do not separate civil servants and positions compared to Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This arrangement is proven by the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. Arrangements based on laws and regulations by institutions related to the neutrality of civil servants seem to confuse civil servants with their positions as bureaucrats. The neutrality arrangement related to Civil Servants (PNS) is contained in Law No. 5 of 2014, Law No. 30 of 2014, and Law No. 7 of 2017. The application of ASN neutrality violation sanctions is applied based on the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. The neutrality enforcement agencies, such as BKN, Bawaslu, and KASN have their respective roles.