Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas bagaimana pembingkaian isu glasnost dan perestroika di harian Kompas pada kurun waktu 1986-1991 digunakan sebagai tempat untuk mengkritik pemerintahan rezim otoritarian Orde Baru. Riset ini menemukan bahwa upaya bernegosiasi Kompas dengan kekuasaan sentralistik otoritarian Orde Baru dilakukan oleh Kompas melalui artikel tajuk rencana dalam balutan isu glasnost dan perestroika. Relasi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami penurunan yang signifikan pada era rezim Orde Baru dibandingkan dengan era Orde Lama. Akan tetapi, pada kurun waktu 1986-1991, pemberitaan mengenai Rusia (Uni Soviet) masif diberitakan. Hal ini tidak lepas dari terwujudnya gerakan pembaharuan glasnost dan perestroika di Uni Soviet yang menjadi semangat zaman saat itu. Disertasi ini menemukan bahwa Kompas bertendensi secara implisit untuk mengkritisi rezim Orde Baru dengan menggambarkan bahwa suatu negara otoritarian dan militeristik dapat berubah apabila ada kemauan kuat dari internalnya. Disertasi ini menggunakan metode pembingkaian (framing) dalam membedah artikel tajuk rencana harian Kompas kurun waktu 1986-1991. Hasil dari riset ini adalah strategi pembingkaian media perlu digunakan secara komprehensif dalam menghadapi rezim pemerintahan otoritarian. Dengan demikian, kritik dapat disampaikan oleh media tanpa harus mengalami pembredelan. Negosiasi dengan kekuasaan perlu digunakan untuk tetap mempertahankan peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi dalam mengkritisi kekuasaan. ......This dissertation examines how the Glasnost and Perestroika issues were framed in Kompas daily newspaper from 1986 to 1991 to criticise the authoritarian New Order regime. This research found that Kompas's efforts to negotiate with the New Order's authoritarian centralised power were conducted through editorial articles under the Glasnost and Perestroika issues. Compared to the Old Order era, bilateral relations between Indonesia and Russia declined significantly during the New Order government. However, from 1986 to 1991, there was massive news about Russia (Soviet Union). It was inseparable from the realisation of the Glasnost and Perestroika reform movements in the Soviet Union, which defined the era’s spirit. This dissertation found that Kompas implicitly criticised the New Order regime by articulating how an authoritarian and military state could change if it had a solid internal will. This dissertation applies a media framing analysis to dissect Kompas editorial articles from 1986 to 1991. This research demonstrates that comprehensive media framing strategies are required when dealing with authoritarian political regimes. Thus, the media can express criticism without the risk of being banned. Negotiations with the power are necessary to sustain the media's role as one of the primary pillars of democracy in terms of power criticism.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini disusun dalam upaya menjelaskan bagaimana framing media dalam pemolisian suatu kejahatan pembunuhan. Pemberitaan media terus-menerus padasuatu kejahatan pembunuhan mengindikasikan adanya keinginan untukpenanganan dan penuntasan kasus oleh pihak kepolisian sehingga terbentukframing pemolisian. Melalui pemberitaannya, media dapat menjadikan suatukejahatan pembunuhan diketahui publik, dianggap penting, dan menjadi wacanapublik. Framing media dijelaskan dengan menggunakan teori framing dari ErvingGoffman, wacana sebagai praktik sosial dari Norman Fairclough dan kriminologikonstitutif dari Stuart Henry Dragan Milovanovic.

---

---

ABSTRACT
This study is arranged in order to explain how the media framing in policing acrime of murder. Continuously media reporting on a murder crime indicates adesire for the handling and completion of case by the police thus forming aframing policing. Through reporting, the media can make a murder crime isknown public, considered important, and into public discourse. Media framing isexplained by using framing theory of Erving Goffman, discourse as a socialpractice of Norman Fairclough and criminology constitutive of Stuart Henry andDragan Milovanovic.