Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas organ pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak disertakannya unsur akademisi didalam organ pengawas PPAT menjadikan tidak adanya kontrol dari unsur yang mewakili kepentingan masyarakat. Komposisi keanggotaan organ pengawas tidak seimbang yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kewenangan yang dimiliki salah satu unsur lebih dominan dibanding unsur lainnya. Organ pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi menjadikan organ pengawas tidak leluasa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Serta organ pengawas tidaklah memenuhi prinsip independensi dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

---

ABSTRACTIn the previous regulation, the supervision implementation was stated that guidance and supervision of LDO (Land Deed Official) was only carried out by government elements. By the appearance of new regulations the government began to involve other elements, IPPAT which under supervision. By delegating the supervisory authority to the Board of Trustees and Supervisors, the oversight mechanism for LDO looks like the oversight mechanism that has been carried out against the Notary. The problem discussed in this study is the comparison of the supervisory mechanisms carried out against LDO and Notaries and the application of enforcement of the neutrality of the supervisory organs. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the exclusion of academics within the LDO supervisory organ made the absence of control from elements representing the interests of the community. The composition of membership of the supervisory organs is unbalanced which has the potential to harm the interests of the community because the authority possessed by one element is more dominant than the other elements. The organ of the supervisor does not have the authority to impose sanctions, making the supervisory organ not free to follow up on public complaints as a safeguard for the community. Furthermore, the supervisory organ does not fulfill the principle of independence because the government does not fully delegate its authority in conducting supervision."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan menganalisis mengenai cara mengatasi persaingan antar pejabat notaris yang berkaitan dengan penempatan wilayah jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan mengatasi persaingan antar rekan notaris, serta mengusulkan pengaturan ideal mengenai penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan cara mengatasi persaingan antar rekan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian adalah untuk memenuhi asas keadilan dalam penempatan notaris pemerintah harus dapat memberikan kebebasan dalam memilih wilayah kerjanya dengan cara memperhatikan kesejahteraan notaris baru dan pemerintah perlu mengatur pengaturan mengenai persaingan antar rekan notaris guna mengatasi persaingan antar rekan notaris. Selain itu notaris juga perlu diawasi karena dalam menjalankan jabatan yang diembannya dapat merugikan masyarakat jika digunakan dengan tidak benar. 

---

ABSTRACTThis study describes the placement of notary officials who fulfill the principle of justice and analyze how to deal with competition between notary officials relating to the placement of notary positions. The issues raised were arrangements for placement of notary officials who met the principle of justice and overcoming competition among notary associates, and proposed ideal arrangements regarding the placement of notary officials who met the principle of justice and how to overcome competition between notary colleagues. The research method used is a juridical-normative library research method. The type of research is analytical descriptive with the types of data used are secondary and primary data. Data collection techniques use a qualitative approach and are supported by interviews with informants. The results of the study are to fulfill the principle of fairness in the placement of a notary government must be able to give freedom in choosing their working area by paying attention to the welfare of new notaries and the government needs to regulate the competition among notary partners to overcome competition among notary colleagues. In addition, a notary also needs to be monitored because in carrying out his position, he can harm the community if it is used incorrectly. "

"Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997). Pada prakteknya, Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris dapat berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk apa yang cocok untuk diterapkan dalam praktek Notariat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Yuridis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara Hukum Pidana dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk, misalnya mengecoh Notaris sehingga ada kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, harus bertanggung jawab atas itikad buruknya tersebut. Masing-masing bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris mempunyai kekurangan dan kelebihan. Setelah penulis menganalisa kekurangan dan kelebihan masing-masing bentuk maka penulis berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat

---

One of proof that shows someone as the heir is Identification Paper for Inheriting

Legacy. Identification Paper for Inheriting Legacy is needed by heir to do the

transfer administration for owning a dead person’s legacy. One of institutions that is

competent to make a Identification Paper for Inheriting Legacy is Notary (look

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997). Identification Paper for Inheriting Legacy can be made in the form as

an authentic paper or as an underhanded paper. The problems are how is the Notary’s

responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy? What is the

better form of an Identification Paper for Inheriting Legacy? To answer the

problems, author uses Juridical Law Normative research method that use data

collecting tool as document study. Notary responsibility of making Identification

Paper for Inheriting Legacy is based by 3 (three) rules, that are responsible to

Undang-Undang Jabatan Notaris, responsible to Hukum Pidana and responsible to

Hukum Perdata. Notary responsibility of making Identification Paper for Inheriting

Legacy can also be limited, heir who has a bad intentions, for example, deceiving

Notary, so there is a mistake in a Identification Paper for Inheriting Legacy, has to

responsible for his bad intentions. Each forms of an Identification Paper for

Inheriting Legacy has several advantages and disadvantages. After analyzing, author

gets the conclusion that Identification Paper for Inheriting Legacy in an underhanded

paper form is better to be applied."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturanpelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi olehMajelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakanlembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannyamelakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada didaerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsiMPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undangdan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannyabisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitiannormatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaituNomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya,disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPDKabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah(MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman danTata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalahanggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jaraktempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsurakademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi denganmenghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi,mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaanberkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatukomisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawaiKantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts

and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for

application. In running their authorities they are supervised by the Board of

Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah

(Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly

in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of

Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish

the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical

normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister

Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number

M.39-PW.07.10 — 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by

some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of

MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten

Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all

MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be

antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN)

but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of

MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating

the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services,

socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be

better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the

Land Affair officers or who having the experience of notary"

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat danketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umumyang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnyamempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentikjuga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatakta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyaikekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak.Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh MahkamahAgung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalahapa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan,dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisanini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalahdata sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyatadiketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agunguntuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan aktaotentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilanganotentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat aktaotentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuanmelibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya.Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebuttidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukumbagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum aktadibuat

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation

rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is

obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides

its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge

public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses

then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed

by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court

because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the

cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal

consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type

of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in

qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by

jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used

by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that

signing of outside the region of notary position result authentic act lose the

authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the

authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles

intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is

reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the

parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status

returns like situation initialy before authentic act are made"

"Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakanperbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajibmenyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajibmembayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihakkedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untukmengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namundalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatdihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnyadisebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjualtanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepanKapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegaramenandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksaoleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta JualBeli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihakkedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteriasuatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPATterhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalampembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan padapenelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus inimenitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjianmenurut KUHperdata

---

Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party

must delivered his right owner of his land to the second party and the second party

must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase

Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer

or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.

However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed

Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First *

Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after

referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out

his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief

Officer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signed

in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number

of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed

means the authority of first party has already transfer to the second party. The

objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court

resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number

2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed

that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods

applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research,

the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification

obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code"

"yang dibuat tanpa adanya dokumen asli. Dokumen asli adalah hal yang sangat diperlukan dalam peralihan obyek teretentu. Ketidaklengkapan dokumen dalam pembuatan akta akan menimbulkan kerugian berlanjut kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu penulisan ini berfokus pada bagaimana keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat akta, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 38 UUJN, dan ketentuan verlijden dalam pembuatan akta dan memahami pertanggungjawaban berdasarkan UUJN dan Kode Etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta kuasa menjual yang dibuat tanpa adanya dokumen asli tetaplah menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, selama ia memenuhi syarat bentuk suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata Jo. Pasal 38 UUJN. Serta ketiadaan sertipikat asli atas obyek yang hendak diperjualbelikan tidak berimplikasi apapun pada akta kuasa menjual. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris atas kelalaian dalam proses pembuatan akta ini ialah sanksi administratif yakni pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

---

This thesis discusses the legal implications of making a sales authorization deed that was made in the absence of original documents. Original documents are indispensable in the transition of certain objects. The incomplete documents in making the deed will cause continued loss to one party. Therefore this writing focuses on the validity and accountability of the notary in carrying out his obligations in making the deed, with reference to the provisions of Article 1 number 1 Jo. Article 1868 of the Civil Code in conjunction with Article 38 of the UUJN, and verifiable provisions in making deeds and understanding accountability under the UUJN and the Code of Ethics. This study uses normative juridical research methods, with descriptive-analytical research type, analyzed using qualitative analysis methods using secondary data collection techniques. The results of this study conclude that the deed of selling power made without the original documents remains an authentic deed which has perfect proof of strength, as long as it fulfills the requirements for the form of an authentic deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code Jo. Article 38 UUJN. And the absence of the original certificate of the object to be traded has no implication whatsoever to the deed of selling power. The responsibility imposed on the Notary for negligence in the process of making this deed is an administrative sanction, namely a temporary dismissal for 6 (six) months."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana.Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta menganalisa keabsahan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Agar dapat menjawab masalah tersebut, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian dekriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris yang didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 sebagai data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris RR, seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang. Kesalahan Notaris RR pada kasus ini yaitu disebabkan oleh keberpihakannya pada Penjual sehingga merugikan Pembeli dalam transaksi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek sebuah tanah. Selanjutnya, MPPN tersebut menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena Notaris RR telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan c serta Pasal 15 ayat (2) d dan e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Terhadap PPJB yang dibuat tersebut secara bentuknya ialah tetap akta autentik, secara fungsi menjadi akta dibawah tangan dan berdasarkan syarat sah perjanjiannya, akta menjadi batal demi hukum, sehingga, Notaris RR dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur Pasal 84 UUJN.

---

Notary as a position of trust must maintain the dignity of her position by always obeying UUJN and Notary Code of Ethics so that the Notary is always be careful and do not carry out mistakes in her position, especially in her duty to make Authentic Deeds. If there are only a few mistakes made by the Notary, then the Notary must be able to account for her actions both in the code of ethics and rules of office, as well as in civil and/or criminal.

This thesis aims to analyze the mistakes made by the Notary in carrying out her position and analyze the validity of a Buy Sell Agreement Fastening (PPJB). In order to answer this problem, the author uses normative juridical research with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation, especially regarding the notarys faults based on the decision of the Notary Central Supervisory Board (MPPN) Number 19/B/MPPN/XII/2017 as secondary data.

Based on the results of the research, it was found that there was a violation of position carried out by Notary named RR, a Notary/PPAT in Tangerang City. Notary RRs fault in this case is caused by her partiality to the Seller in the transaction of making PPJB with the land as an object. Furthermore, the MPPN impose written warnings sanctions for her as because the Notary RR has violated the provisions in Article 16 paragraph (1) a and c and Article 15 paragraph (2) d and e of the Notary Position Act No. 2 of 2014 (UUJN). Against the PPJB, the form is to remain an authentic deed, functionally becomes an underhanded deed and based on the legal terms of the agreement, the deed becomes null and void, so that the Notary RR can be held accountable as stipulated in Article 84 of the UUJN."