Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Mei 1998, India melakukan uji coba nuklirnya yang kemudian diikuti dengan uji coba yang sama oleh Pakistan pada Juni 1998. Terjadinya uji coba nuklir tersebut, tidak terlepas dan konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan, sejak pembagian kedua negara tersebut sehingga menjadi dua negara merdeka pada tahun 1947. Uji coba nuklir ini merupakan suatu perwujudan penggentaran dari masing-masing pihak terhadap lawan, dalam upayanya untuk menghindari serangan nuklir lawan. Dalam pembahasan tesis ini, akan dikemukakan tiga faktor utama yang dianggap mempengaruhi terjadinya uji coba nuklir tersebut. Pertama, adanya konflik primordial yang merupakan latar belakang atau akar konflik antara India dan Pakistan. Kedua, adanya rasa keterancaman Pakistan dari India, karena kepemilikan nuklirnya, yang sebenamya hal tersebut ditujukan untuk menangkal nuklir Cina. Rasa keterancaman tersebut, memotivasi Pakistan untuk mengembangkan nuklirnya juga. Ketiga, adanya persaingan India dan Cina dalam kepemilikan nuklir yang timbul karena adanya rasa keterancaman India dari Cina terutama dalam kemampuan nuklirnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana konflik primordial antara India dan Pakistan memotivasi kedua negara untuk mengembangkan nuklir, hingga terjadinya uji coba nuklir taun 1998?; Kedua, bagaimana konflik yang belum terselesaikan antara India dan Pakistan, mempengaruhi ketegangan baru antara kedua negara yang diwujudkan dalam uji coba nuklir?; Ketiga, bagaimanakah persaingan antara India dan Cina dalam kepemilikan nuklir mengakibatkan terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan di tahun 1998? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sampai terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan pada tahun 1998, terutama menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan uji coba tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah tersebut, adalah pemikiran Thomas Donaldson dan Thomas Schelling mengenai penggentaran nuklir, serta pemikiran dari Clifford Geertz mengenai primordial.Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pada bagian akhir penulisan diuraikan kesimpulan yang dihasilkan, yang memperlihatkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

""Nuclear Weapons Under International Law is a comprehensive treatment of nuclear weapons under key international law regimes. It critically reviews international law governing nuclear weapons with regard to the inter-state use of force, international humanitarian law, human rights law, disarmament law, and environmental law, and discusses where relevant the International Court of Justice's 1996 Advisory Opinion. Unique in its approach, it draws upon contributions from expert legal scholars and international law practitioners who have worked with conventional and non-conventional arms control and disarmament issues. As a result, this book embraces academic consideration of legal questions within the context of broader political debates about the status of nuclear weapons under international law"--"