Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melalui penawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepada institusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabila ditawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bila obligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek di negara lain.

Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluan negara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesia sehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut. Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah, permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah di Indonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi dan menjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity.