Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Meinar Dyan Muslimah
Abstrak :
Indonesia, the largest proportion of internet market in Southeast Asia, has 32.19% usage allocated for e-commerce (BPS, 2018) and the biggest contribution by beauty category (Statista, 2018). This current study investigated whether the factors influencing online buying behavior (Laszlo & Mihai, 2015) contains: product perception (price, variety, quality), shopping experience (convenience, capability, playfulness), and information access; has a positive influence to online trust that already defined as the main issue at e-commerce (Sahney et al, 2013) which probably also having an influence to online buying behavior specifically in Indonesia beauty category. Questionnaire was taken as a quantitative method to test the hypotheses. Data from 261 valid respondents had been processed by SEM confirmed that online buying behavior in Indonesia beauty industry positively affected by product quality, information access, enjoyment / playfulness, and website image. Moreover, this research also found a differences of online buying behavior factors between millennial (18–34 years old) and non-millennial (>34 years old): millennial has an influence of product quality, convenience, capability, and enjoyment/playfulness, meanwhile non-millennial is more being influenced to information access than product quality.
Indonesia sebagai pangsa pasar internet terbesar di Asia Tenggara memiliki 32,19% kontribusi aktivitas dari e-commerce (BPS, 2018) dimana kontribusi terbesarnya berasal dari kategori kecantikan (Statista, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah factor-faktor yang berpengaruh kepada perilaku pembelanjaan online menurut Laszlo & Minhai (2015): persepsi terhadap produk (harga, variasi, dan kualitas), pengalaman berbelanja (kenyamanan, kemampuan, dan interaksi), dan akses informasi memiliki pengaruh positif terhadap rasa percaya terhadap online yang menjadi issue utama dalam e-commerce (Sahney et al, 2013) dimana juga memiliki pengaruh positif terhadap perilaku berbelanja online. Metode rist kuantitatif dilakukan dengan kuesioner untuk menguji hipotesis. Data yang didapat dari 261 responden valid yang telah di proses menggunakan SEM menunjukan bahwa perilaku berbelanja online di kategori kecantikan di Indonesia dipengaruhi secara positif dari kualitas produk, akses informasi, interaksi online, dan kesan website. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara factor yang memengaruhi perilaku berbelanja online antara generasi millennial (18–34 tahun) dan generasi non-millennial (>34 tahun), dimana generasi millennial dipengaruhi oleh kualitas produk, kenyamanan, kemampuan, dan interaksi; sedankan generasi non-millennial lebih dipengaruhi oleh akses informasi dibandingkan dengan kualitas produk.
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53541
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astri Khaerani
Abstrak :
Mulai dari tahun 2020 Masyarakat Indonesia mengalami pandemi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus tersebut maka pelayanan publik yang disediakan pemerintah dialihkan kepada pelayanan daring atau online. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik online yang disediakan pemerintah. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik online selama masa Pandemi Covid-19. Objek penelitian yang digunakan adalah pelayanan pajak online di KPP Pratama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat positif Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mengukur kualitas pelayanan pajak online maka digunakan empat dimensi SERVPERF yang dikombinasikan dengan tiga dimensi dalam Tax Service Quality. Analisis yang dilakukan mengikuti konsep dari SERVPERF yang hanya menghitung kinerja pelayanan. Selain itu penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui atribut pelayanan publik online mana yang perlu dikembangkan. Dengan teknik analisis tersebut maka diketahui bahwa pelayanan pajak online yang disediakan KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur masuk kedalam kategori baik. Berdasarkan Importance-Performance Analysis yang telah dilakukan, aspek pelayanan yang perlu dikembangkan terkait dengan respon pelayanan, kepercayaan wajib pajak, keakuratan pelayanan, bagaimana pegawai memahami kebutuhan Wajib Pajak, serta kejelasan informasi dalam pelayanan pajak online. Hambatan utama dalam penelitian ini adalah sulitnya data sekunder didapatkan. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambah admin pelayanan online, meningkatkan komunikasi antara pegawai dan Wajib Pajak, sosialisasi fitur autentikasi, dan memperbaiki tampilan informasi pelayanan pajak online. ......Starting in 2020, Indonesian people are experiencing a pandemic due to the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the virus, the Government provided more online public services. However, there are still a lot of people complaining about online public services provided by the government. Base on that case, the purpose of this research is to measure the level of quality of online public services during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the online tax services at KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta as one of the areas with a high positive rate of Covid-19. To measure the quality of online tax services, this research is using four dimensions of SERVPERF and three dimensions of Tax Service Quality. The analysis carried out follows the concept of SERVPERF which only calculates service performance. In addition, this research is also using Importance-Performance Analysis (IPA) to determine which attributes of online public services need to be developed. With this analysis technique, it is known that the online tax services provided by KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta are in a good category. Based on the Importance-Performance Analysis that has been carried out, the service aspects that need to be developed are related to service response, taxpayer trust, service accuracy, how the employees understand the needs of taxpayers, and information clarity in services. The main obstacle in this research is the difficulty of finding secondary data. This study recommends adding more online service admins, improving communication between employees and taxpayers, socializing authentication features, and improving the appearance of online tax service information.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Gunawan
Abstrak :
Seiring dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dari waktu-waktu mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Di antara pengeluaran pemerintah, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang wujud utamanya adalah pengadaan barang dan jasa merupakan komponen utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pengeluaran pemerintah. Informasi hasil audit oleh auditor dan penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum menunjukan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak menjadi temuan audit atau menjadi kasus hukum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan e-procurement yang memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan transparansi, meningkatkan informasi yang real time, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan proses monitoring dan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi pengelola dan penyedia pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala likert yang menunjukan bahwa penerapan e-procurement di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time.
In line with the spirit of maintaining and enhancing economic growth, the central and local government spending of these times is a significant increase in value. Between government spending, expenditure for goods and services as well as its major capital expenditure inherent handled procurement of goods and services is a key component of the work performed by each unit in order to support the achievement of program objectives and activities of the government. Therefore, procurement of governmental goods and services has an important role in government spending. Information from results of the audit by the auditor and from the case by law enforcement agencies indicate that there are many audit findings or case law from procurement activity of govermental goods and services. Government of Indonesia through the Presidential Decree # 54 of 2010 on the procurement of goods and services that the government replace Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for procurement of goods and services, the government issued an e-procurement implementation policies which have the purpose of increasing efficiency, improving market access and fair competition, increase transparency, enhance real-time information, increase accountability, and improve the monitoring and audit process. This research aims to evaluate the extent of achievement of the purpose of e-procurement. Evaluation is done by investigating the perceptions of managers and providers of procurement of goods / services in Kabupaten Pandeglang. This study uses quantitative descriptive approach through questionnaires spread, interviews, direct observation and study of literature. Results of this research is seen from the level of agree, and the Likert mode and shows that the implementation of e-procurement in Pandeglang able to improve transparency, accountability, and market access of fair competition, the efficiency of the procurement process, monitoring and auditing, and access to the real time information.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T36091
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susan Andriyani
Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang efektivas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dari segi efektivitas perundang-undangannya dengan mengacu pada prespektif organisatoris pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya eprocurement, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.
This thesis is analyzed about the law effectiveness in government e- procurement referring to organization perspective on the government procurement and the role of controlling boards. The method of data collecting is done by studying the law material literatures, i.e. the act regulations. Emperies qualitative analysis is applied to analyze the studied literature data. The result of this research is the act that regulates procurement does not provide a penalty/punishment. This can be lead to the law infringement but since the e-procurement is applied the procurement is fairer (more transparant).
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30642
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Siti Patimah
Abstrak :
Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pertama kalinya mengatur tujuan e-procurement secara baku. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa serta LPSE Kementerian Keuangan sebagai pihakpihak yang berkaitan langsung dengan e-procurement terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa panitia dan penyedia menyetujui e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.
The Presidential Regulation No.54 year 2010 on the goods/service procurement by the government substitutes the Presidential Decree No.80 year 2003 on the guidelines for the goods/service procurement by the government which firstly governs the standard objectives of e-procurement. This study aims to evaluate is the accomplishment of the e-procurement objectives. The evaluation was conducted by investigating the perception of the committee and the suppliers of the goods/service procurement, as well as the LPSE Ministry of Finance as the party directly related with e-procurement towards the increase of transparency and accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study. The research result shows that on average the committee and the suppliers agree that e-procurement increases transparency, accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access with several inputs in each variable.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31483
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library