Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertamina sebagai Perusahaan Negara mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, walaupun diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, Tetapi dalam pengoperasiannya Pertamina mengalami ketidakberesan karena wewenang yang besar yang dimiliki oleh direktur utamanya yaitu Ibnu Sutowo, dengan bantuan dari Presiden Suharto dan Angkatan Darat. Wewenang yang besar dari Ibnu sutowo mengakibatkan ia mendapat kurang pengawasan dari instansi-instansi yang terkait. Ketidakberesan Pertamina itu mendapatkan sorotan dari surat kabar-surat kabar Ibukota pada akhir tahun 1969, terutama surat kabar Indonesia Raya yang selama tiga bulan lebih memberitakan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam tubuh Pertamina, mulai dari perluasan usaha yang dinilai tidak efisiensi, penjualan minyak yang tidak menguntungkan, keridakjelasan administrasi keuangan, dan lain-lain. Berita-berita yang disisirkan oleh Indonesia Raya mengakibatkan terjadinya demontrasi besar-besaran di Ibu Kota dan beberapa kota besar lainnya ketika terjadi kenaikan harga minyak melalui Surat Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1970. Demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut pemerintah agar segera mungkin memeriksa Pertamina dan juga Ibnu Sutowo. Pemerintah kemudian menurunkan 20 orang Akuntan Negara dan membentuk Komisi IV (Empat) untuk memeriksa Pertamina dan beberapa Perusahaan Negara lainnya. Dari hasil penelitian Komisi IV tersebut terungkap penyelewengan-penyelewengan didalam tubuh Pertamia, juga perluasan usaha Pertamina yang mengakibatkan Pertamina harus menanggung utang yang sangat besar."

"Penelitian ini membahas tentang peran dari partai Front de Lib ration Nationale FLN di negara Aljazair. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis peran partai FLN selaku ruling party dan memaparkan sejarah dari FLN juga Aljazair. Metode yang digunakan kualitatif dengan studi pustaka. Data primer yang digunakan buku Managing Instability in Algeria:Elites and Political Change Since 1995 ditulis oleh Werenfeles dan artikel The National Liberation Front in Algeria ditulis oleh Hennand, serta beberapa sumber lainnya yang terkategori sebagai data primer maupun sekunder. Penelitian ini berangkat dari besarnya pengaruh serta kekuasaan partai FLN di Aljazair karena selain sebagai sebuah partai, FLN yang terbentuk pada masa kolonialisme Perancis di Aljazair awalnya merupakan sebuah gerakan pembebasan revolusioner. Hasil dari penelitian ini, ditemukan berbagai peranan dan kebijakan FLN bagi perkembangan Aljazair; diantaranya kebijakan FLN dalam bidang perpolitikan, dengan dikeluarkannya dua dokumen penting; Tripoli Programme 1962 dan Algiers Charter pada 1964 sebagai landasan negara kearah sosialisme dan sebagai penegas bahwa FLN merupakan satu-satunya partai di negara tersebut, dalam bidang sosial FLN berperan penting sebagai induk dari beberapa organisasi masyarakat dengan jumlah anggota yang mencapai 4 juta orang, hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan FLN dalam bidang sosial agar mencegah munculnya kekuatan selain FLN yang menimbulkan kekacauan pemerintahan negara saat itu, adapun peran partai lainnya terdapat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, serta pendidikan.

---

This research explain about the role of Front de Lib ration Nationale Party in Algeria on 1954 1990. The objectives of this research is to analyse FLN party's policies as an Algeria's ruling party and explain about history of FLN party along with Algeria. This research use qualitative method with literature study approaches. This research use primary data which consist from books and journals, such Managing Instability in Algeria Elites and Political Change Since 1995 written by Werenfeles and The National Liberation Front in Algeria written by Hennand. This research start from FLN's major influence and authority aside from its actual function as a political party, FLN which founded at French imperialism over Algeria begin its role as a revolutionary movement.

The result from this research, role dan policies of FLN party in Algeria could be discovered on politics, FLN through two documents Tripoli Programme 1962 and Algiers Charter 1964 redefined the goals of Algeria after the country gain its independence to adopted socialism as a state developing idea which consist agrarian reform and nationalization of most major sectors of the economy also statement of FLN as a avant garde party and the only legal party on the state. another FLN role had been discovered on social sector, FLN acted as umbrella organization from mass organization which membership in these organization reach 4 million person, which have main task to prevent the emergence of autonomous political forces which can make emergency situasion in the state, another FLN's role can be found on economic, education, and culture sector."

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"ABSTRAKTarikat Qadiriah wan Nagsyabandiah, disingkat TQN, didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas pada abad ke-19 M. Awal penyebaran tarikat ini berpusat di Makkah, tetapi sejak abad ke-20 M ketika terjadi penyerbuan tentara Abdul Aziz yang beraliran wahabi dan anti tarikat, pusat penyebaran tarikat ini tidak lagi di Mekkah. Pusat penyebaran tarikat kemudian bergeser ke Indonesia.Dalam sebuah tarikat terdapat pemimpin tertinggi yang disebut mursyid. Mursyid ini memegang kekuasaan tertinggi dalam tarikat. Di Jombang, TQN yang dipimpin oleh Kyai Dhimyati ini mempunyai ciri-ciri kepemimpinan. Pertama, rekruitmen dan suksesi kepemimpinan tidak lagi bersifat tertutup dan menjadi otoritas mutlak mursyid, suksesi kepemimpinan telah bergeser pada pemilihan mursyid dengan Cara musyawarah, hanya saja faktor keturunan atau geneologi masih tetap mendominasi. Kedua, mempunyai efektifitas dan otoritas kepemimpinan yang masih sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Ketiga, mempunyai pengaruh wilayah kepemimpinan yang terbatas tetapi memiliki wilayah penyebaran yang relatif luas dan tidak terbatas.Itulah sebuah kepemimpinan yang berlaku pada masyarakat tarikat dengan mursyid sebagai pemimpin tertinggi. Kalau pemimpin informal Islam lainnya telah mengalami pergeseran dan pemudaran otoritas kepemimpinan maka untuk mursyid sebagai pemimpin informal masih tetap memiliki otoritas yang kuat, karena dia masih menempati posisi sentral dalam komunitasnya."

"Untuk menjalankan politik pembendungan komunis yang semakin kuat di Indonesia, terutama setelah munculnya PKI sebagai salah satu dari empat partai pemenang dalam pemilu 1955, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu kelompok-kelompok di daerah luar Pulau Jawa yang dianggap sebagai kekuatan antikomunis, seperti Dewan Perjuangan di Sumatra Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah AS melalui CIA adalah pemberian peralatan dan perlengkapan militer modern, seperti uang dan persenjataan. Skripsi ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh CIA sebagai media komunikasi antara pemerintah AS dengan PRRI, metode operasi pengiriman senjata dan perlengkapan militer, serta dampak yang ditimbulkan akibat komunikasi rahasia pemerintah AS dengan PRRI terhadap hubungan politik antara pemerintah AS sendiri dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, dan interpretasi data dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menyusun, menginterpretasi dan menulis hasil penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tujuan awal pemerintah AS untuk menjatuhkan kedudukan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang sah berakhir dengan kegagalan walaupun operasi-operasi pengiriman bantuan yang dilakukan oleh CIA berhasil.

---

To carry out a stronger communist containment policy in Indonesia, especially after the emergence of the PKI as one of the four winning parties in the 1955 election, the United States government decided to help groups in regions outside of Java that were considered to be anti-communist forces, such as the Dewan Perjuangan (Struggle Council) in Central Sumatra. Assistance provided by the US government through the CIA was the provision of modern military equipment, such as money and weapons. This thesis analyzes the efforts made by the CIA as a medium of communication between the US government and PRRI, the method of operating weapons and military equipment, as well as the impact caused by the US government's secret communication with PRRI on the political relations between the US government itself and the Indonesian government. It uses the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation of data in gathering historical sources, compiling, interpreting and writing research results. It also concludes that the initial purpose of the US government to overthrow Sukarno`s position as the legitimate President of Indonesia ended in failure even though the aid delivery operations carried out by the CIA were successful."

"Tesis ini terdiri dari lima bab dimulai dari bab I yaitu Pendahuluan. Yang dibahas dalam bab ini meliputi : Latar Belakang, di dalamnya penulis mengungkap kembali eksistensi NU dengan cara membandingkan dengan organisasi Islam lainnya, juga diungkap pula apa sebab masyarakat sangat terikat kepada ulama' dan kyai bila dibanding keterikatan mereka pada pemimpin formalnya. Dalam bagian ini dibahas pula mengenai pondok pesantren, A1-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas dengan mengemukakan pendapat para ulama'. Masalah madzhab, perjuangan ulama' dan kyai semasa kolonial, kemerdekaan sampai saat sekarang ini juga dibahas. Mengakhiri pembahasan latar belakang ini, dikemukakan juga kaidah ushul fiqh perihal pembaharuan yang terdapat dalam tubuh NU. Perumusan Masalah Pada bagian ini penulis mencoba mencari dan mengumpulkan data-data di sekitar masalah mengapa NUJ menyatakan diri kembali ke khitah 1926, setelah lebih kurang selama 32 tahun meninggalkan khitahi 1926 dan bergerak dalam bidang politik. Penulis juga mencoba melihat pada struktur kepemimpinan NU yang terdiri dari dua bagian yaitu Syuriah dan Tanfidziyah"