Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk melihat pengaruh dari proporsi family ownership dan CEO ataupun chairman yang merupakan pendiri dari perusahaan terhadap besarnya cost of debt yang ditanggung oleh perusahaan. Sample penelitian ini berjumlah sebanyak 65 perusahaan family ownership yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai family ownership karena sebagian besar perusahaan di Indonesisa adalah perusahaan family ownership. Cost of debt merupakan beban yang ditanggung perusahaan sebagai akibat terjadinya hutang dan merupakan cerminan dari resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur. Berdasarkan sample yang diteliti, ditemukan bahwa proporsi dari family ownership dan CEO yang merupakan pendiri perusahaan tidak berpengaruh pada besarnya cost of debt.

---

The purpose of this research is to determine the impact of Family ownership proportion and the founding CEO to cost of debt. There are 65 samples in this research. Those samples are family ownership company which are listed at BEI in 2007. This research reveal about family ownership because most of company in Indonesia are family ownership. Cost of debt is cost that should be paid by companies due to loan that they got. And it reflect to the risk that they gave to the creditor. Based on the sample, it found that family ownership proportion and founding CEO has no significant impact to cost of debt."

"Skripsi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan bank terhadap diversifikasi pendapatan. Struktur kepemilikan bank diuji berdasarkan tipe kepemilikan pemerintah, swasta domestik, dan asing. Variabel-variabel yang mewakili struktur kepemilikan yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran bank, return on equity, loan loss provision, growth assets, loan to total assets, rasio kecukupan modal. Diversifikasi pendapatan diukur melalui non interest income. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2007-2011 dengan sampel 82 bank. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki non interest income yang rendah sedangkan kepemilikan asing memiliki non interest income yang tinggi. Ukuran bank, return on equity, loan loss provision, serta loan to total assets berpengaruh signifikan terhadap non interest income sedangkan kedua variabel lain tidak signifikan mempengaruhi non interest income.

---

This study aims to empirically examine the effect of bank’s ownership structure to income diversification. Ownership structure tested by the type of government, private domestic, and private foreign. Variables which were representing ownership structure tested in this research are bank size, return on equity, loan loss provision, asset growth, loan to total assets, capital adequacy ratio. Income diversification was measured through non interest income. This study was conducted in 2007-2011 with 82 conventional banks as its sample. Hypothesis testing was performed with multiple regresssion analysis. The research concluded that government ownership had low non interest income, while foreign ownership had higher non interest income. Bank size, retun on equity, loan loss provision, and loan to total assets significantly affected non interest income while the others did not significantly affected non interest income."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang peran mediasi ketiga tipe konflik keagenan pada pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan adalah 352 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, dengan total 1.760 observasi. Teknik pengolahan data dengan 2 Stage Least Square (2 SLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketiga tipe masalah keagenen. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan hanya terhadap masalah keagenan tipe 2. Masalah keagenan tipe 1 berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Masalah keagenan tipe 2 berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q. Ketiga tipe masalah keagenan tidak memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 2 memediasi secara parsial pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan baik baik ROA maupun Tobin's Q. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan pragmatis yang berkontribusi pada diskusi tentang teori agensi.

---

This study aims to obtain empirical evidence about the mediating role of three types agency problem towards the influence of institutional ownership and family ownership on company performance as measured by ROA and Tobin's Q. The sample used was 352 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013-2017, total observation was 1,760. Data processing techniques with 2 Stage Least Square (2 SLS). The results of the study prove that institutional ownership does not affect firm performance, ROA and Tobin's Q. Family ownership has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. Institutional ownership does not affect the three types of agency problem. Family ownership has a significant negative effect only on agency problem type 2. Agency problem type 1 has a significant positive effect on ROA. Agency problem type 2 has a significant positive effect on Tobin's Q. Agency problem type 3 has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. The three types of agency problems do not mediate the influence of institutional ownership on ROA and Tobin’s Q. Then, only agency problems type 2 has role as partial mediation to the effect of family ownership on ROA and Tobin’s Q. This research has theoretical and pragmatic implications that contribute to the discussion of agency theory."

"Karena belum adanya standard penilaian dan perlakuan akuntansi untuk obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa khususnya ditinjau dari sudut debitur yang berlaku di Indonesia, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi memberikan usulan standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang kira-kira tepat untuk keadaan di Indonesia dengan menggunakan ilustrasi obligasi salah satu perusahaan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum standard penilaian dan perlakuan akuntansi atas obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa kepemilikan yang berlaku di Amerika Serikat dapat diterapkan untuk keadaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya IAI-komite PAl dapat segera mengeluarkan standard perlakuan akuntansi untuk jenis obligasi ini, agar kesimpangsiuran dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dapat dihindari. Karena obligasi ini juga merupakan salah satu instrumen pasar modal, maka penulis juga menyarankan agar BAPEPAH dapat mengeluarkan peraturan yang lebih eksplisit mengenai penerbitan maupun peredaran obligasi tersebut."

"Studi ini bertujuan meneliti pengaruh Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, dan Covid Cases Growth terhadap tingkat volatilitas harga saham perusahaan Indonesia di masa pandemic covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan yang merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi random effect model. Penelitian ini menemukan terdapatnya hubungan positif tidak signifikan antara ESOP dan Covid Cases Growth terhadap volatilitas harga saham perusahan dan hubungan positif signifikan antara Controlling Ownership terhadap volatilitas harga saham pada periode tersebut. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa mayoritas saham yang memiliki controlling ownership pada Indeks LQ45 merupakan perusahaan BUMN yang mana pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

---

This study aims to examine the effect of Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, and Covid Cases Growth on the level of volatility of Indonesian companies' stock prices during the COVID-19 pandemic. The research sample consisted of  12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with LQ45 Index. The research method used was panel regression with the random effect model estimation method. This study found that there was an insignificant positive relationship between ESOP and Covid Cases Growth on the volatility of the company's stock price and a significant positive relationship between Controlling Ownership and stock price volatility during that period. The results also show that the majority of shares that have controlling ownership on the LQ45 Index are state-owned companies in which the government is the majority shareholder."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala.Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang.Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations.According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report.While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra.From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms.For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back."

"Pasal 33 avat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergnnakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini adalah pasal yang mengatur legitimasi berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu adalah memberi posisi monopoli pada BUMN dalam melakukan kegiatannya. Posisi memberikan hak monopoli pada BUMN menimbulkan beban bagi rakyat serta menjadi ketimpangan dalam sistem perekonomi negara. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam privatisasi adalah agar dapat menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan kondisi keuangan negara yang buruk yang tercermin dari APBN, di mana penerimaan negara terlihat dalam posisi yang defisit. Tindakan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga atas dasar kssepakatan Letter Of Intent yang dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Adapun permasalahan yang dihadapi PTPN IV adalah mencari bentuk privatisasi yang ideal apakah go public atau strategic partner, mencari besar sharing kepemilikan saham yang diinginkan oleh pemerintah apabila dilakukan privatisasi, pertimbangan apa yang harus dilakukan PTPN IV dalam melakukan privatisasi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa privatisasi harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan perusahaan, kepemilikan saham yang diinginkan pemerintah pada PTPN IV sebesar 51 % ( lima puluh satu per sen) perlu persamaan pendapat antara PTPN IV dengan DPR mengenai berapa nilai yang pantas untuk PTPN IV dan waktu yang tepat dalam melakukan privatisasi serta harus melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat."

"Di beberapa negara, program kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Ownership Program - ESOP) telah berkembang dengan balk. Mereka umumnya memiliki aturan yang secara detil mengatur pola-pola dan syarat-syarat program kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Amerika Serikat dan Mesir bahkan sangat mendorong program ESOP dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi yang melaksanakannya, antara lain dalam bentuk insentif dibidarig pajak.Di Indonesia belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja_ Dalam praktek, perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memanfaatkan Peraturan Bapepam yang memberi peluang terciptanya kepemilikan saham oleh pekerja, walaupun peraturan itu sendiri sesungguhnya tidak khusus mengatur mengenai hal itu. Antara lain seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersamaan dengan IPO pada akhir 2003.Melihat kehidupan ekonomi saat ini yang cederung bergerak kearah sistem ekonomi kapitalis dan liberalis, ESOP dapat menjadi alat untuk mengarahkan ekonomi Indonesia agar tetap berada pada track ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan perangkat perangkat hukum yang bersifat mendorong terciptanya praktek-praktek program kepemilikan saham oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan teori hukum Roscoe Pound, dimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat (law as a tool for social engineering).Bebarapa prinsip hukum perusahaan dan hukum pasar modal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ESOP antara lain adalah masalah persetujuan RUPS, hak memesan efek terlebih dahulu, hak suara, hak atas deviden, ketentuan keterbukaan informasi, ketentuan pelaporan kepemilikan saham, ketentuan perdagangan orang dalam, serta hak ataupun pembatasan bagi pekerja untuk memindahtangankan saham ESOP kepada pihak ketiga."