Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar. Salah satu PBF yang ada di Indonesia adalah PT. Enseval Putera Megatrading (EPM) yang bergerak di bidang pendistribusian obat dan non-obat seperti alat kesehatan, vitamin, suplemen, dan barang-barang consumer. Salah satu entitas anak dari EPM yang baru didirikan adalah MosHub yang merupakan e-commerce digital enabler yang menyediakan layanan pengelolaan manajemen persediaan, pemenuhan pesanan, dan penjaminan produk sampai ke pelanggan. Sebagai perusahaan, penyusunan SOP yang mengatur aktivitas antara gudang cabang EPM dengan gudang MosHub perlu dibuat agar masing-masing personel terkait mengetahui peran dan posisinya, menjaga konsistensi proses kerja, mempermudah pengawasan dan evaluasi, serta meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan proses kerja antara gudang cabang EPM dengan gudang MosHub. Tugas khusus ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan observasi secara langsung. Studi literatur dilakukan untuk melihat tata cara penyusunan SOP di perusahaan dan menyesuaikan dengan SOP-SOP yang sebelumnya telah diberlakukan di EPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SOP di EPM telah diatur secara lengkap melalui dokumen IK-QHS-MR-001 dan diperlukan penyusunan rancangan SOP terkait replenishment dari gudang cabang EPM ke gudang MosHub, rancangan SOP retur dari gudang MosHub ke gudang EPM, serta rancangan SOP pengiriman barang dari gudang MosHub ke pelanggan.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits

for the procurement, storage, distribution of drugs and/or medicinal ingredients in large quantities. One of the PBF in Indonesia is PT. Enseval Putera Megatrading (EPM), which is engaged in the distribution of drugs and non-drugs such as medical devices, vitamins, supplements and consumer goods. One of the newly established subsidiaries of EPM is MosHub, which is an e-commerce digital enabler that provides inventory management, order fulfillment, and product guarantee services to customers. As a company, the preparation of SOPs that regulate activities between EPM branch warehouses and MosHub warehouses needs

to be made so that each related personnel knows their role and position, maintains consistency of work processes, facilitates monitoring and evaluation, and minimizes errors in carrying out work processes between EPM branch warehouses with MosHub repository. This special assignment was prepared using qualitative methods using literature studies and direct observation. A literature study was conducted to see the procedure for preparing SOPs in companies and adjusting them to the SOPs that had previously been implemented in EPM. The results showed that the preparation of SOPs at EPM had been completely regulated through the IK-QHS-MR-001 document and required the preparation of draft SOPs related to

replenishment from the EPM branch warehouse to the MosHub warehouse, draft SOP returns from the MosHub warehouse to the EPM warehouse, as well as draft shipping SOPs. goods from the MosHub warehouse to customers"

"Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals."