Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Narasi populer terlepas dari berbagai tema yang berusaha dibawa cenderung menempatkan unsur-unsur kekerasan dalam proses penceritaannya. Fenomena ini lebih lagi terlihat dalam cerita yang menampilkan manusia sebagai karakter utamanya. Bagi Rene Girard, agaknya kejadian tersebut niscaya karena manusia pada dasarnya tidak memiliki desire atau keinginan bawaan. Girard melihat adanya suatu mimetic desire dimana manusia saling meniru keinginan satu dengan yang lain hingga menimbulkan konflik. Pemikiran Girard tersebut tercermin dalam video game The Last Of Us Part II yang mengemas cerita humanisnya melalui kacamata kekerasan. Game keluaran Naughty Dog pada tahun 2020 tersebut memantik berbagai macam diskusi atas pembuatan karakter dan cerita yang begitu nyata kendati berlatar begitu jauh dari keseharian kita. Maka dari itu, saya disini mengidentifikasi mimetic desire dari berbagai fitur yang disediakan oleh game tersebut, seperti pilihan bebas yang diberikan pada pemain untuk membunuh tawanan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, saya melihat bagaimana sejatinya hadir sebuah paradoks dalam cerita humanis yang dibentuk melalui kacamata kekerasan. Paradoks tersebut memiliki peranan penting dalam kritik akan kekerasan yang berusaha disampaikan oleh video game dan Rene Girard. ......Popular narratives, regardless of the various themes they try to convey, tend to place elements of violence in the storytelling process. This phenomenon is even more visible in stories that feature humans as the main characters. For Rene Girard, it seems that this incident was inevitable because humans basically do not have innate desires or desires. Girard saw the existence of a mimetic desire where humans imitate each other's desires to cause conflict. Girard's thoughts are reflected in the video game The Last Of Us Part II which presents a humanist story through the lens of violence. This game released by Naughty Dog in 2020 sparked a lot of discussion regarding the creation of characters and stories that are so real even though the setting is so far from our daily lives. Therefore, here I identify mimetic desire from the various features provided by the game, such as the free choice given to the player to kill prisoners, and so on. Furthermore, I see how a paradox actually exists in humanist stories that are formed through the lens of violence. This paradox has an important role in the critique of violence that video games and Rene Girard try to convey.

Abstrak :
Organisasi dipenuhi dengan paradoks dan dipengaruhi oleh berbagai tekanan, seperti fokus jangka pendek versus jangka panjang, global versus lokal, eksplorasi versus eksploitasi.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis paradoks tidak diaturnya perlindungan pelapor pelanggaran pada Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Pilkada. Alasannya terlaksananya pemilu dan pilkada yang demokratis sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut awasi pemilu, tidak dapat hanya diserahkan kepada Bawaslu karena berbagai keterbatasannya. Terlebih tren pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat terus mengalami penurunan baik di pemilu maupun pilkada. Tesis ini bermaksud menjawab apa saja yang menjadi paradoks tidak diaturnya perlindungan pelapor dalam UU Pemilu dan UU Pilkada serta bagaimana konsep ideal dari pengaturan perlindungan yang seharusnya diatur. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, berhasil ditemukan bahwa konstruksi perlindungan pelapor dalam UU Pemilu dan UU Pilkada kontradiksi terhadap empat aspek, yakni terhadap makin strategisnya peran pelapor, meningkatnya jumlah ketentuan pidana dan administrasi pada UU Pemilu dan Pilkada, kuatnya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan kontradiksi terhadap perluasan perlindungan pelapor. Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan disimpulkan idealitas perlindungan terhadap pelapor pelanggaran pemilu dan pilkada adalah dengan cara merumuskan ketentuan perlindungan preventif melalui pemberian kewajiban bagi Lembaga terkait untuk melindungai pelapor, perahasiaan identitas pelapor dan sanksi bagi pembocor identitas pelapor, serta larangan pembalasan dendam dan sanksi berat terhadap pelanggaran tersebut. Pengaturan preventif itu akan menyempurnakan konsep perlindungan pelapor di Indonesia yang saat ini secara represif telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan lebih menjamin menciptakan iklim perlindungan pelapor yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia. ......This thesis analyzes the paradox of the unregulated protection of election fraud complainant in the Law on General Election and Regional Head Election. The reason is that the implementation of democratic elections requires public participation to participate in supervising the elections, it cannot only be left to Bawaslu because of various limitations. Moreover, the trend of reporting alleged violations by the public continues to decline both in the general election and regional head elections. This thesis intends to answer what is the paradox of the unregulated protection of election fraud complainant in the Election Law and the Regional Election Law and how the ideal concept of the protection arrangement should be regulated. By using a statutory approach, conceptual approach, and case approach, it was found that the construction of the protection of whistleblowers in the Election Law and the Regional Head Election Law contradicts four aspects, namely the increasingly strategic role of reporters, the increasing number of criminal and administrative provisions in the Election and Regional Head Election Law, the strong guarantee of the protection of human rights, and the contradiction to the extension of the whistleblower protection. With the various approaches taken, it is concluded that the ideal of protection for whistleblowers of election and regional election violations is to formulate preventive protection provisions through the provision of obligations for relevant institutions to protect the whistleblower, confidentiality of the reporter's identity and sanctions for whistleblowers' identity, as well as prohibition of retaliation and severe sanctions for violations. the. This preventive arrangement will improve the concept of protecting whistleblowers in Indonesia, which is currently repressively regulated in the Witness and Victim Protection Law and will further guarantee to create a climate of protection for whistleblowers that is conducive to the implementation of general elections and local elections in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Banyak penelitian mengungkapkan bahwa keluarga yang semakin miskin akan menyebabkan kejadian anak bekerja lebih banyak luxury axiom . Akhir-akhir ini, peneliti sudah mulai melihat adanya kondisi dimana keluarga yang mempunyai banyak tanah keluarga yang lebih kaya , justru membuat fenomena anak bekerjanya lebih banyak wealth paradox . Kondisi wealth paradox dibayangkan menjadi paradox dari kondisi luxury axiom. Namun demikian, kondisi wealth paradox sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam kondisi luxury axiom. Banyak penelitian tentang anak bekerja di Indonesia yang spesifikasi empirisnya belum dapat menangkap adanya kemungkinan perilaku wealth paradox dan luxury axiom, sehingga penelitian ini mencoba memberikan kontribusi perilaku anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan spesifikasi empiris yang dapat menangkap perilaku wealth paradox dan luxury axiom. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menguji hipotesis wealth paradox dan luxury axiom terhadap anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan data IFLS 5. Model yang digunakan di sini adalah tobit dengan instrumental variable. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa perilaku wealth paradox dan luxury axiom juga terjadi dalam konteks anak bekerja pada keluarga pertanian di Indonesia.

---

ABSTRACT
Some studies on child working have shown that there is positive relationship between household poverty and child working luxury axiom . Recently, researchers have started to see the conditions that greater land wealth leads to higher child working wealth paradox . Seemingly, wealth paradox becomes a paradox of luxury axiom. However, the condition of the wealth paradox can be integrated into luxury axiom. Empirical spesifications some studies on children working in Indonesia have not been able to capture the possible behavior of wealth paradox and luxury axiom, so contribution of this study is using empirical specification that can capture the wealth paradox and luxury axiom of child working in Indonesia. The study aims to test wealth paradox and luxury axiom for child working in Indonesia. This study using datas number of working hours of children, land, per capita consumption expenditure, the characteristics of children, families and the environment from IFLS 5, and tobit with instrumental variables model. The results support for hypothesis of wealth paradox and luxury axiom for child working in Indonesia.

Abstrak :
This paper discusses the classical paradox of schrodinger's cat. Based on the nation of standard quantum logic. This paper does not claim that the discussion given is the right one, but, it will directs its points of view more towards the truth-value (given

Abstrak :
ABSTRACT
Sistem matrilineal adalah suatu sistem pada masyarakat Sumatera Barat yang mengatur garis keturunan berasal dari pihak ibu, sebuah sistem yang dapat dikatakan unik karena pada umumnya di Indonesia menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Sistem matrilineal menjadikan seorang perempuan dapat memegang kekuasaan atas suatu keputusan yang semestinya dipecahkan. Seiring berjalannya waktu timbul permasalahan adanya konsep patokah yang menjadikan peran perempuan menjadi tergeser dengan sendirinya, hal ini menjadi paradoks dalam sistem matrilineal yang menyebabkan peran perempuan menjadi nomor dua karena pada hakekatnya perempuan sudah ditentukan kodratnya sejak lahir. Ini menjadikan adanya gangguan secara kejiwaan terkait neurosis. Permasalahan  neurosis pada sistem matrilineal dapat dipecahkan melalui pemikiran dari Karen Horney. Neurosis ini tampak pada psikoanalisis yang dialami perempuan di Minangkabau, sehingga menyerang psike yang kemudian terbentuknya konsep patoka, yang menyebabkan perempuan menjadi kaum minoritas yang derajatnya di bawah laki-laki dan segala sesuatunya yang berhak mengatur adalah laki-laki.

---

ABSTRACT
The matrilineal system is a system in West Sumatera society that regulates lineage originating from mother side, a system which can be said unique because in general in Indonesia place men higher than woman. The matrilineal system makes a woman able to hold power over a decision that should be solved. Over time the problem arises the concept of patokah which makes the role of women become displaced by itself, this becomes paradox in the matrilineal system that causes the role of women to be number two because essentially women have been determined kodrat from birth. This makes a psychiatric disorder associated with neurosis. The problems of neurosis in the matrilineal system can be solved through the thought of Karen Horney. This neurosis appears in the psychoanalysis experienced by women in Minangkabau, thus attacking the psyche, which then form the concept of patokah, which causes women to become a minority under the men and everything that is entitled to regulate is male.