Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja yangdiselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero) dan PTASABRI (Persero) serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan HariTua pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat eksplanatoris analitis. Hasil daripenelitian adalah program Jaminan Hari Tua wajib dilaksanakan oleh tenaga kerjadi sektor formal dan informal, transformasi BPJS Ketenagakerjaan hanyamempengaruhi manajemen saja, tidak ada perubahan yang signifikan padamekanisme serta perlindungan untuk peserta Jaminan Hari Tua.

---

ABSTRACTThe focus of this study is security program for the old age of labor organized byPT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as wellas to review the implementation of the guarantee legally days after the enactmentof Act No. 24 of 2011 on the organizers of social security (BPJS). This research isqualitative with the approach of juridical normative. The results of the research isold age benefit program must be implemented by labor in the formal and informalsector. The transformation of BPJS only affecting the management, there are nosignificant changes in the mechanisms and safeguards for participants of theguarantee of the old age."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"Program pensiun adalah suatu program yang memberikan jaminankesejahteraan bagi karyawan di harl tua dengan cara pembayaran pensiun secaraberkala selama masa pensiun. Program pensiun penting bagi perusahaan,karyawan dan nasional. OIeh karena itu pengelolannya memerlukan pengaturanyang baik dan tepat terlebih setelah ditetapkannya dana pensiun yang semulaberbentuk yayasan menjadi suatu badan hukum Dana Pensiun berdasarkan UU no11/1992 tentang Dana Pensiun. Akibat perubahan tersebut, maka berubah pulaperaturan pelaksanaannya tennasuk peraturan investasinya yang lebih dibatasisesuai dengan KMK no 23 1/KMK.017/1993 tentang investasi dana pensiun.Untuk mengetahui pengal:uh yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majaiah serta studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari suatu dana pensiun pemberi kerja xyz.Berdasarkan data laporan keuangan dana pensiun xyz 3 tahun terakhir diketahui bahwa dana pensiun xyz melakukan investasinya pada bidang: doposito,sahan-i, obligasi, dan penyertaan. Keempat jenis investasi tersebut memangdiperbolehkan dan memiliki fasilitas bebas pajak. Hasil yang diperoleh daninvestasi tersebut rata-rata pertahun adalah 18%.Dana pensiun xyz mi adalah dana pensiun yang menyelenggarakan programpensiun manfaat pasti. Karena manfaatnya pasti, maka dana pensiun harusmeiniliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Masalah kecukupandana mi dikenal dengan istilah Rasio Kecukupan Dana (RKD), yaitu perbandinganantara kekayaan dan kewajiban dana pensiun. Darl perhitungan diperoleh hasilRKD selarna 3 tahun terakhir diatas 100%.Salah satu unsur kekayaan dana pensiun adalah hasil investasi. Jadi denganhasil investasi rata-rata pertahun 18%, dana pensiun xyz mampu memiliki RKDyang lebih darl 1000/& Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelola dana pensiun xyz bersifat konservatif karena investasi hanya dilakukan pada 4 bidang , yaitudeposito, saham, obligasi, dan penyertaan. Namun demikian dana pensiun xyztidak merasa berkecil hati. Karena dengan' hasil investasi 18% pertahun, danapensiun xyz masih berada pada posisi yang aman dan mampu memiliki RKD yanglebih darl 100%.Jika dana pensiun xyz ingin mengoptimalkan hasil investasinya, maka ia dapat bekerja sama dengan konsultan fund manajemen atau merekrut calon untuk dididik menjadi profesional fund manager."

"Ketentuan perpajakan yang berlaku menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Bagi Dana Pensiun diatur kemudian bahwa apabila atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak nyata-nyata dapat diketahui/dipisahkan, maka untuk menghitung biaya atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dihitung sesuai kenyataan. Namun untuk biaya-biaya yang sulit untuk dipisahkan digunakan cara proporsional sesuai ratio penghasilan yang merupakan objek Pajak dengan total penghasilan yang diperoleh.Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis : (1) Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun tentang ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional. (2) Kejelasan ketentuan perpajakan (3) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun terhadap perhitungan Penghasilan Kena Pajak. (4) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional terhadap besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Dana Pensiun.Responden penelitian ini berjumlah 34 Dana Pensiun yang diambil secara purposive sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Parsial antara variabel-variabel penelitian.Dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 79.4% responden telah melaksanakan sendiri perhitungan penghasilan kena pajak dengan cara pembebanan biayanya secara proporsional. Sekitar 76,3% responden menyatakan bahwa perhitungan pembebanan biaya secara proporsional yang dilaksanakan oleh responden dikoreksi oleh fiskus saat dilakukannya pemeriksaan. Sejumlah 53% responden setuju dan 9% sangat setuju bahwa faktor pajak dan faktor akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan tingkat Korelasi Parsial sebesar 0.78 menggambarkan kuatnya huhungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang Pembebanan Biaya secara proporsional terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Serta nilai determinasi ganda sebesar 60.8% menunjukkan besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan pembebanan biaya secara proporsional terhadap besaran penghasilan kena pajak .Beberapa saran dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Untuk mendorong tingkat kebenaran dan keakuratan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan wajib Pajak Dana Pensiun, perlu dikeluarkan ketentuan perpajakan yang lebih mengikat dan kuat kedudukan peraturan perpajakannya. (2) Pedoman perhitungan pembebanan biaya secara proporsional perlu dibuat secara lebih detail dan lebih tegas dengan contoh perhitungan yang lebih kongkret. (3) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan Penghasilan Kena Pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, perlu dipertegas dengan detail dan contoh kongkret. (4) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan penghasilan objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, serta pemisahan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut masing-masing, perlu didukung dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan."

"Dana Pensiun LIA adalah lembaga yang menjamin para Pensiunan untuk dengan mendapatkan manfaat pensiun dengan dana yang telah dipupuk sejak calon Pensiunan masih aktif bekerja. Agar dana yang dipupuk terus berkembang baik dan terjamin, pengurus Dana Pensiun LIA menginvestasikan dananya dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang optimal.Sejalan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di Indonesia yang fluktuatif Dana Pensiun LIA Iebih teliti untuk memilih aset-aset financial yang menguntungkan dengan risiko rendah. Pertimbangan atas kondisi perekonomian pada masa lalu, saat ini, dan perkiraan masa yang akan datang, menjadi titik tolak untuk menganalisa investasi portofolio.Tujuan investasi Dana Pensiun yang optimal adalah memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi portofolio investasi Dana Pensiun LIA.Investasi portofolio, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun LIA yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan mendekati rencana investasi yang dibuat dari seluruh kombinasi aset-aset yang ada serta mempunyai nilai deviasi standar bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun LIA menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan.Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio Dana Pensiun LIA adalah tingkat suku bunga deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, dan kombinasi investasi portofolio yang tepat.Hasil penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan daftar rancangan investasi portofolio pada Dana Pensiun LIA bahwa realisasi investasi portofolio Dana Pensiur, LIA belum optimal, berdasarkan nilai kovarian terkecil yaitu (0,120) maka investasi portofolio rancangan Vlll dengan kombinasi investasi tersebut adalah merupakan kombinasi investasi portofolio yang optimal."

"Hak seorang pekerja untuk memperoleh pensiun dipercepat dan juga pensiun ditunda atau dipercepat karena pemutusan hubungan kerja merupakan permasalahan yang mempengaruhi faktor nilai sekarang atau juga disebut faktor pengurang. Dalam karya akhir ini tujuan utamanya adalah dana pensiun diharapkan dapat membentuk formula faktor nilai sekarang yang ideal yaitu yang mengakomodasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi seseorang untuk mencapai usia pensiun. Sedang tujuan lainnya adalah asumsi yang digunakan dalam pernbentukan faktor nilai sekarang tersebut merupakan asumsi yang terbaik yang dapat digunakan hingga beberapa tahun kedepan.Karya akhir ini menggunakan metode attained age dalam perhitungan aktuaria sedang perhitungan tingkat keuntungan saham mengunakan perhitungan statistik dan metode moving average untuk jenis investasi di luar saham. Metode attained age digunakan karena telah digunakan oleh kebanyak dana pensiun dalam perhitungan aktuarianya, sedang moving average dalam perhitungan tingkat keuntungan masing-masing investasi karena metode ini tidaklah sulit untuk diterapakan, hal ini dilakukan karena mayoritas dana pensiun masih awam dengan metode perhitungan investasi.Berdasarkan analisa atas beberapa formula nilai sekarang dengan menggunakan asumsi yang sama dapat mempengaruhi besarnya kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas dan juga pendanaan dana pensiun. Berdasarkan beberapa formula faktor nilai sekarang yang ada maka diperoleh bahwa perhitungan faktor nilai sekarang akan lebih optimum jika mengakomodasikan: tingkat bunga; tingkat mortalita, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat dan prosentase manfaat pensiun untuk janda.Asumsi yang diinginkan dalam perhitungan faktor nilai sekarang sangat mempengaruhi besaran kewajiban dan pendanaan. Sebagai contoh kenaikan asumsi tingkat bunga dapat mengakibatkan penurunan kewajiban yang signifikan, sedang penurunannya dapat mengakibatkan kenaikan besarnya kewajiban yang cukup signifikan. Begitu juga dengan asumsi-asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan nilai sekarang tersebut."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"ABSTRAKDana Pensiun merupakan lembaga yang sering terlupakan dalam sebuah..perusahaan. Namun lembaga ini berperan vital dalam mengelola dana demikepentingan pegawai ketika masa pensiun tiba. Dalam pengelolaan Dana Pensiunharus dijalankan dengan Prinsip kehati-hatian. Pemerintah melalui Direktorat DanaPensiun Departemen Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengawasipengelolaan Lembaga Dana Pensiun ini. Kendala yang dihadapi ialah valuasi aktuaria yang dikeluarkan oleh Aktuarishanya wajib diserahkan sekali dalam jangka waktu tiga tahun. Sehingga rentangwaktu tiga tahun tersebut akan mengurangi tingkat efektifitas pengawasanDiperlukan suatu analisa yang dapat memberikan peringatan dini bagi pemerintahuntuk dapat mendeteksi suatu kecenderungan tíngkat kecukupan pendanaanDana Pensiun. Peubah bebas yang digunakan untuk peringatan dini ini berasaldari laporan keuangan, laporan teknis, dan laporan portofollo investasi yang bisadidapatkan dalam jangka waktu yang lebih pendek dan laporan aktuaris. Penulis menggunakan metode analisa multi diskriminan yang didalamprosesnya melakukan klasifikasi kedalam dua jenis pendanaan, yaitu ?PendanaanTercukupi? dan ?Pendanaan Tak Tercukupi?. Dengan analisa ini ingin diketahuiapakah terdapat perbedaan antar grup, peubah bebas mana saja yang dapatmenjadi ?peubah prediktor yang dapat membedakan populasi Dana Penslunkedalam setiap grup kualitas pendanaan, tingkat signifikansl dari peubah-peubahpembeda, hingga apakah model diskriminan yang dihasilkan dapat melakukanklasifìkasi dengan baik. Kesimpulan dari analisis diskriminan dari Dana Pensiun ini ialah, secarastatistik bahwa memang terdapat perbedaan yang nyata antara dua kelompokpendanaan dengan peubah pembeda berturut-turut dan yang paling membedakanhingga yang terlemah ialah: kewajiban Aktuaria/Aktiva Bersih, total piutangiuran/Aktiva Bersih, investasi Deposito/Total Investasi. Hasil validitas danpersamaan diskriminan yang dihaslkan oleh regresi SPSS cukup tinggi (78,6%)dan dengan cross validation yang tinggi pula (77.7%,). Sehingga persamaandîskriminan ini dapat digunakan Departemen Keuangan, sebagai pembina danpengawas Dana Pensiun dalam sistem peringatan dini untuk mempredîksi posisipendanaan Dana Pensiun yang belum memberikan valuasi laporan aktuarisnyayang memang berdasarkan undang-undang hanya diwajibkan untuk dilakukansekali dalam tiga tahun. Penulis juga íngin menguji apakah model ini dapat digunakan untuk tahunberikutnya yaitu tahun 2000. 1-fasil pengujian menyatakan ketepatan mencapai72,6% sehingga dapat digunakan pada laporan satu tahun sesudah kumpulansampel (sampel berasal dan Paporan tahun 1998 hlngga 1999)."