Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DPPK XYZ Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ adalah sebuah dana pensiun yang berlokasi di Jakarta. DPPK XYZ belum memiliki kebijakan investasi yang tertulis dan SOP penempatan dan pelepasan investasi yang komprehensif sehingga menimbulkan masalah dalam kegiatan investasi DPPK XYZ. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis prosedur dan kebijakan penempatan dan pelepasan investasi di DPPK XYZ yang berlaku saat ini serta menyusun kebijakan dan SOP penempatan dan pelepasan investasi pada DPPK XYZ dengan harapan ketika kebijakan dan SOP tersebut diimplementasikan akan memitigasi risiko dan memaksimalkan kinerja investasi DPPK XYZ. Teknik yang digunakan dalam penyusunan SOP di penelitian ini adalah teknik campuran yaitu menggabungan teknik naratif dan bagan arus (flowchart). Hasil penelitian ini adalah pedoman kebijakan investasi dan SOP penempatan dan pelepasan investasi.

---

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ is a defined benefit pension plan located in Jakarta. DPPK XYZ does not yet have a written investment policy and a comprehensive SOP for investment placement and disposal, causing problems in XYZ's DPPK investment activities. The purpose of this research is to identify and analyze the current investment placement and release procedures and policies in DPPK XYZ as well as to formulate investment policies and SOPs for the placement and disposal of investments in DPPK XYZ with the hope that when these policies and SOPs are implemented, they will mitigate risks and maximize the investment performance of the DPPK XYZ. The technique used in the preparation of the SOP in this study is a mixed technique, namely combining narrative techniques and flowcharts. The results of this study are investment policy guidelines and SOPs for placement and disposal of investment."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"Skripsi ini bertujuan mengevaluasi penerapan proses bisnis digital pada dana pensiun dengan jenis dana pensiun pemberi kerja, dan penyempurnaan Tata Kelola yang dilakukan sejalan dengan penerapan digitalisasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri proses pengembangan sistem pendukung dalam bentuk aplikasi, menelusuri proses adaptasi unit kerja perusahaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan dan mengidentifikasi kendala yang harus diatasi oleh Tata Kelola yang sudah berjalan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Perkebunan setelah penyempurnaan mampu mengatasi kendala-kendala, baik yang sudah ada maupun yang secara potensial dapat terjadi dimasa depan. Disisi lain, perusahaan masih harus menyempurnakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ideal sesuai Landasan Teori. Walaupun demikian, secara umum, DAPENBUN sudah memiliki acuan Tata Kelola yang memadai terkait digitalisasi proses bisnis.

---

This thesis aims to evaluate the application of digital business process to pension funds company, and the improvements in governance that are carried out in line with the implementation of digitalization. This research was conducted by tracing the development process of supporting systems in the form of applications, observing how work units are adapting to the developed system, and identifying arising problems that must be solved by evaluating the existing governance. This study discovered that the improved governance of Dana Pensiun Perkebunan had been adjusted to the identified problems, both the existing and the potentially arise. However, the corporate governance still need to regulate matters as described in the Theoretical Foundation Information Technology Governance. In general, DAPENBUN is considered to have good governance implementation, which is expected to prevent obstacles that may cause significant impacts"